VAKSIN BOOSTER: SUDAH DI DEPAN MATA

WALAU VAKSINASI BELUM MERATA,URGENSI

DIKALAHKAN HAK ISTIMEWA APARATUR NEGARA

Fenomena Vaksin Booster

Saat ini, seluruh negara di dunia sedang berjuang keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Munculnya Varian Delta yang telah dikategorikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahkan CDC, sebagai Variant of Concern (VOC) ini telah memberikan pukulan keras terhadap efektivitas vaksin COVID-19 yang ada. Pernyataan ini didukung oleh studi yang dilakukan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) bahwa efektivitas vaksin COVID-19 terhadap varian Delta turun hingga 66 persen.


Bahkan, berdasarkan data terbaru tentang kemampuan varian Delta untuk menginfeksi dan ditularkan oleh orang yang sudah divaksinasi mengindikasikan bahwa imunisasi massal barangkali tidaklah cukup untuk mengendalikan virus tersebut. Fakta bahwa varian Delta ini jauh lebih berbahaya dibanding varian yang lain berhasil membuatnya menjadi pusat perhatian tidak hanya bagi tenaga kesehatan, karena di sisi lain masyarakat pun memberikan reaksi yang beragam salah satunya adalah rasa takut dan cemas. Ketakutan terhadap varian Delta ini juga mendasari upaya beberapa negara yang salah satunya adalah Indonesia untuk memberikan pendorong kekebalan (vaksin booster) kepada orang yang sudah diimunisasi penuh terhadap COVID-19. Diketahui istilah vaksin booster tersebut sedang menjadi sorotan yang sangat hangat dibicarakan oleh  kalangan masyarakat akhir-akhir ini.

 

Mengenal lebih dalam terkait Vaksin Booster

Masih banyak pihak yang mempertanyakan terkait pengertian dari vaksin booster. Dilansir dari Medical News Today, vaksin booster atau penguat vaksin merupakan dosis vaksin tambahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit karena efek dari beberapa vaksin yang dapat menurun seiring waktu. Pernyataan ini diperkuat dengan argumen dari Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto bahwa menurut para ahli antibodi, semua vaksin COVID-19 akan menurun setelah 6 bulan penyuntikkan dosis kedua dan akan memudar bahkan habis dalam waktu 1 tahun sehingga membutuhkan vaksin booster.

 

Pemberian vaksin booster kepada tubuh akan membantu sistem kekebalan mengingat virus penyebab penyakit dan jika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi dapat mengenali dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan. Vaksin yang akan dipakai sebagai booster di Indonesia adalah vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Moderna dengan tipe mRNA-1273. Penyuntikan vaksin booster buatan perusahaan farmasi Moderna ini dilakukan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sebanyak 1 dosis. Pemilihan vaksin Moderna sebagai vaksin booster di Indonesia ini tentunya dilandasi dengan fakta bahwa vaksin Moderna memiliki efikasi paling tinggi dari seluruh vaksin yang saat ini dimiliki Indonesia yaitu mencapai 94,1 persen. Berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga yang juga menyatakan bahwa vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Namun, berdasarkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) saat ini kita tetap dapat menggunakan platform yang sama atau berbeda untuk vaksinasi dosis ketiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun demikian, pemberian vaksin booster ini tetap akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan calon penerima vaksin. Jika calon penerima vaksin memiliki alergi yang membuatnya tidak boleh mendapatkan vaksin buatan Moderna, maka vaksin booster bisa diberikan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan dosis pertama dan dosis kedua.

 

Urgensi Pemberian Vaksin Booster di Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah merilis Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Latar belakang yang memicu lahirnya Surat Edaran tersebut adalah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Peningkatan kasus berat dan kritis di Indonesia ini mengakibatkan angka kematian meningkat, termasuk juga bagi para dokter dan tenaga kesehatan.

 

Berdasarkan pada perkembangan terakhir, tercatat peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang cukup tinggi pada Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, seperti tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, yang telah mendapatkan vaksinasi dua dosis lengkap. Dilansir dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rejeki mengatakan bahwa kematian para dokter dan tenaga kesehatan sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 mencapai 1.141 jiwa.

 

Mempertimbangkan bahwa masih ada SDM Kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dua dosis lengkap namun masih terinfeksi COVID-19 serta semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di hampir seluruh provinsi, maka diperlukan adanya vaksinasi dosis ketiga bagi para SDM Kesehatan yang berperan langsung sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Adapun tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia diperkirakan berjumlah 1,5 juta orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menindaklanjuti Surat Edaran yang telah dikeluarkan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2021 Kemenkes resmi memulai program vaksinasi ketiga terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Sebanyak 50 orang Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) serta sejumlah dokter lainnya mendapatkan kesempatan pertama untuk menerima vaksin booster. Vaksin booster yang digunakan merupakan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Moderna yang telah memperoleh izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2 Juli 2021.

 

"Vaksin didistribusikan oleh pemerintah dengan memprioritaskan pertimbangan risiko, perhitungan laporan stok vaksin, dan kecepatan laju vaksinasi. Oleh karena itu, prioritas program booster vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan sebagai populasi berisiko, sekaligus vital dalam mendukung layanan dalam kesehatan di masa pandemi," ujar Wiku Adisasmito selaku Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 yang menegaskan bahwa saat ini dosis vaksin Corona ketiga masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

 

Pemerintah Melanggar Aturan yang Dibuatnya Sendiri, Apakah pemerintah kebal aturan?

Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia saat ini masih mengalami banyak kendala. Kendala ini terjadi terutama di daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Terdapat beberapa kendala antara lain:

  • Masalah distribusi
  • Pengadaan
  • Vaksinator dan sentra vaksin yang terbatas
  • Pengumuman jadwal yang tidak teratur sehingga menyebabkan penumpukan

 

Namun di sisi  lain, beberapa pejabat negara justru mengaku sudah mendapatkan suntikan vaksin virus COVID-19 ketiga atau booster. Bahkan, mereka menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kala kunjungan kerja dengan agenda meninjau vaksinasi COVID-19 di Samarinda, Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu. Beberapa pejabat yang mengaku sudah disuntik vaksin ketiga atau booster yakni: Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam kasus pejabat yang sudah disuntik booster ini, Gubernur Kaltim mendapat booster vaksin Moderna. Sementara Panglima TNI menggunakan booster dengan metode mesenchymal scretome stem cell (MSC) atau sel punca dan Wali Kota Samarinda yang menggunakan Vaksin Nusantara. Meskipun jenis vaksin booster yang diterima oleh Panglima TNI dan Wali Kota Samarinda itu tidak termasuk dalam ketentuan Kemenkes baik terkait vaksinasi ketiga maupun program vaksinasi nasional, tetapi hal tersebut tetap tidak luput dari kritik masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padahal, program vaksin ketiga atau booster ini sudah jelas aturannya. Merujuk pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, vaksinasi dosis ketiga untuk saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan saja. Hal ini berarti, memang sudah jelas yang harus diprioritaskan adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Karena di tengah fenomena keterbatasan pasokan vaksin ini, siapapun itu dengan tidak memandang pangkat dan jabatan tidak boleh egois apabila menyangkut kepentingan serta keselamatan bersama. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama mengkritik pejabat publik yang mendapatkan vaksin dosis ketiga.


“Bagaimanapun juga vaksin ketiga ini sudah diputuskan diberikan pada Nakes saja. Di luar melukai atau tidak melukai, tapi kita tahu vaksin booster hanya diperuntukkan pada Nakes aja. Maka kita patuhi aturan itu, aturan kan dibuat oleh pemerintah sendiri,” kata Tjandra saat dihubungi. Beliau juga mengibaratkan menggunakan vaksin dosis ketiga untuk pejabat di tengah keterbatasan stok vaksin COVID-19 seperti memberikan dua pelampung untuk satu orang. Di satu sisi, masyarakat masih banyak yang belum menerima suntikan vaksin dosis pertama. Di sisi yang lain, pejabat negara justru sudah mendapat suntikan dosis ketiga, plus melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

 

Beranjak ke sisi lain pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, lembaga LaporCovid-19 juga menyebut bahwa terdapat laporan terkait pihak yang menerima vaksin booster di Mabes Polri adalah mereka yang dikecualikan dalam aturan. Temuan lembaga LaporCovid-19 yang dipublikasikan di akun media sosial Twitter ini sontak menjadi pusat perhatian warganet yang bertanya-tanya dan ingin segera mendapatkan kepastian. Terkait dugaan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membantah telah memberikan vaksin virus corona dosis ketiga atau booster kepada kalangan yang bukan tenaga kesehatan. Beliau lantas menegaskan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar adanya. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono juga menyampaikan bahwa pihak yang menerima vaksin booster itu merupakan Nakes dari unsur Polri. “Yang di-booster di gerai Mabes Polri adalah tenaga kesehatan dari Mabes dan sopir-sopir ambulans Rumah Sakit Polri. Saat di-booster kan menggunakan pakaian preman karena tidak bertugas,” kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (31/8). Lebih lanjut, tenaga kesehatan yang bertugas di lingkungan Polri “Seperti cleaning service, sopir ambulans, yang mengambil vaksin, pengumpul limbah giat vaksin, dan lain-lain juga di-booster,” ucap Argo selaku Kadiv Humas Polri saat dikonfirmasi.

 

Perlu diingat bahwa vaksin yang sekarang ada di Indonesia ini bisa didatangkan ke negara kita dengan menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak yang telah dibayarkan oleh warga masyarakat. Dalam hal ini, pejabat negara selaku pelaksana administrasi negara dan pembuat kebijakan harus melaksanakan apa yang termasuk sebagai tugas dan wewenangnya dengan benar. Pejabat yang membuat regulasi hendaknya jangan melanggar atau melangkahi regulasi yang dibuat sendiri apalagi di masa pandemi seperti ini kepentingan bersama sudah seharusnya menjadi prioritas. Sudah selayaknya pejabat sebagai wakil rakyat mewakili kepentingan dari rakyat itu sendiri sebagai fokus utama, bukan malah kepentingan pribadi atau personal saja.

 

Lika Liku Vaksin Booster

Vaksin booster atau dosis ketiga vaksin semakin marak diperbincangkan. Pada awalnya, wacana penyuntikan vaksin dosis ketiga ini sebelumnya mendapatkan perhatian dari beberapa ahli karena dipicu oleh banyaknya penelitian tentang penurunan kemanjuran vaksin dan booster disini dipercaya sebagai sebuah solusi atau intervensi yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas vaksin untuk melawan COVID-19. Alasan lainnya kenapa booster disini banyak diperbincangkan adalah karena akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh persoalan sejumlah pejabat yang mengaku sudah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Padahal, di saat yang sama kelompok rentan di Indonesia bahkan masih banyak yang belum menerima suntikan vaksin dosis pertama. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), baru 61,6 juta penduduk Indonesia yang telah divaksinasi dosis pertama. Jumlah itu setara dengan 29,6% dari target vaksinasi nasional sebanyak 208,2 juta jiwa yang dimuat dalam Vaksin Dashboard milik Kemenkes RI. Sementara itu, penduduk yang telah mendapatkan vaksinasi kedua adalah sebanyak 38,8 juta penduduk atau sama dengan 16,7% dari target vaksinasi nasional itu sendiri. Berikut adalah grafik cakupan vaksinasi COVID-19 untuk setiap dosisnya di Indonesia [Data per Tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 18.00 WIB].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut lagi, jika pembagiannya ditinjau dari segi geografis, cakupan vaksinasi di banyak daerah mengalami kesenjangan yang terbilang sangat tinggi. Tercatat hanya Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau yang cakupan vaksinasinya sudah di atas 50%. Berbeda halnya dengan provinsi lain yang cakupan vaksinasinya masih terbilang sangat rendah, bahkan dibawah angka 15% untuk suntikan vaksin dosis pertama. Lampung dan Maluku Utara contohnya, baru memenuhi hanya 11,1% dan 13,8% saja dari target vaksinasi untuk populasinya karena kekurangan dosis vaksin untuk disuntikkan kepada warganya. Berikut adalah grafik Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Indonesia jika pembagiannya ditinjau secara geografis [Data per Tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 18.00 WIB].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam menggalakkan program vaksinasi COVID-19 ternyata belum cukup diimbangi dengan meratanya distribusi vaksin itu sendiri. Padahal, pengadaan vaksin dan pendistribusian vaksin yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sangatlah penting dalam usahanya membebaskan negara dari pandemi virus COVID-19. 

 

Kata WHO tentang Vaksinasi Booster 

Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak merekomendasikan vaksin booster untuk diberikan, dengan alasan dapat memperburuk ketimpangan stok vaksin di berbagai daerah, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah yang membutuhkan. WHO membuat argumen moral atas nama kemanusiaan dan meminta negara-negara untuk menunda dosis ketiga sampai lebih banyak populasi dunia dilindungi oleh vaksin secara lengkap. Selain itu, WHO juga menegaskan bahwa belum ada cukup bukti ilmiah terkait perlunya ataupun seberapa efektif intervensi menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau booster ini. Oleh sebab itu, WHO meminta seluruh negara melakukan penundaan penyuntikan booster vaksin COVID-19 hingga akhir September mendatang. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan alasan penundaan itu adalah untuk pemerataan tingkat vaksinasi itu sendiri secara global. Paling tidak sekitar sepuluh persen dari penduduk di setiap negara sudah harus menerima vaksin COVID-19. "Saya memahami keinginan pemerintah di seluruh negara untuk melindungi penduduknya dari berbagai macam varian COVID-19. Namun, kami tidak bisa menerima maupun menganjurkan hal tersebut ketika ada negara yang tidak dapat memperoleh vaksin karena digunakan untuk itu (booster)," kata Tedros dalam jumpa pers di markas WHO di Jenewa, Swiss, seperti dilansir Reuters, Rabu (4/8/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, seorang epidemiolog WHO, Mike Ryan, memilih untuk menjelaskan persoalan ini menggunakan cara lain yaitu melalui sebuah perumpamaan. Menurutnya, situasi saat ini terkait pemberian booster COVID-19, dapat digambarkan seperti saat kita berada di kapal yang akan segera karam. "Kita seperti berencana memberikan rompi penyelamat ekstra kepada orang-orang yang sudah mengenakan rompi penyelamat terlebih dahulu, sementara orang-orang lain yang tidak memiliki perlindungan sama sekali kita biarkan tenggelam dan mati bersama kapal yang sebelumnya menaungi kita," kata Mike dalam jumpa pers virtual terkait perkembangan COVID-19 melalui media daring, zoom (18/8/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kenyataannya, tidak semua negara dapat mengindahkan permintaan WHO. Beberapa negara termasuk Indonesia bahkan sudah mulai menyediakan dosis booster bagi beberapa kelompok. Perlu diingat bahwa ada kebutuhan yang sangat nyata dan mendesak untuk dosis pertama bagi mayoritas orang di dunia. Maka dari itu, penting sekali bagi pemerintah untuk membuat pertimbangan yang matang sebelum akhirnya menetapkan hal ini menjadi intervensi yang akan diaplikasikan dalam ruang lingkup nasional. 

 

Kesimpulan 

Persoalan mengenai vaksin booster belakangan ini telah menjadi pusat perhatian. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Perhatian yang ekstensif diberikan terhadap perkembangannya karena rentannya persoalan ini terhadap polemik yang terjadi disekitarnya. Hal itu pula yang kemudian menjadi dasar utama mengapa kajian ini dirumuskan. 

 

Dalam proses menemui titik terang dalam suatu permasalahan, perlu ditekankan bahwa saat hendak melakukan pengambilan keputusan, tidak disarankan jika hanya mendasarinya dari referensi hasil baik yang telah diterima oleh pihak lain. Alih-alih membandingkan, pihak terkait disarankan untuk berfokus dalam merumuskan intervensi sesuai dengan akar permasalahan yang ada agar tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkannya secara kolektif. Perlu digarisbawahi, butuh disini artinya dibutuhkan untuk kepentingan semua anggota kolektif dan bukan hanya penting bagi yang berkepentingan. 

 

 

 

REFERENSI

 

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/external-situation-report-67.pdf?sfvrsn=3a1e8ba4_3 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-calls-moratorium-covid-19-vaccine-booster-doses-until-september-end-2021-08-04/ 

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---18-august-2021 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58326155 

https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/04/204841723/apa-itu-vaksin-booster?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210826200542-20-685994/perkara-moral-booster-vaksin-pejabat-yang-melangkahi-nakes

https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/03/073000065/hal-yang-perlu-diketahui-soal-vaksin-booster-saat-ini-hanya-untuk-nakes?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831214316-12-688081/polri-bantah-beri-booster-vaksin-non-nakes-di-mabes