Tenaga Kesehatan Tidak Sejahtera,

Pemerintah Tutup Telinga.

Pasien pertama yang terpapar virus Corona di Indonesia terkonfirmasi pada bulan Maret 2020 dan semenjak itu kasus pasien Covid-19 terus meningkat secara signifikan sepanjang 2 tahun terakhir. Virus tersebut sudah berkali-kali bermutasi dan menyebabkan beberapa kali lonjakan kasus. Dampak dari virus ini tidaklah main-main sehingga para tenaga kesehatan harus mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam jangka waktu lama saat menghadapi pasien Covid-19 secara langsung. Dengan risiko yang besar untuk tertular virus tersebut dan kesediaan para tenaga kesehatan melakukan tugas tersebut, maka pemerintah menjanjikan uang insentif kepada para tenaga kesehatan yang secara langsung menangani virus tersebut sebagai bentuk apresiasi.

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan mengatakan bahwa pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan dan ditugaskan secara penuh pada rumah sakit, balai pengobatan atau poliklinik, dan puskesmas atau puskesmas pembantu akan diberikan tunjangan tenaga kesehatan setiap bulan. Lalu, pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan mengenai besar anggaran Kesehatan yang dialokasikan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Selain itu, bentuk apresiasi yang telah dijanjikan oleh pemerintah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Besaran Insentif yang akan diberikan pemerintah untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit adalah sebesar:

  1. Dokter Spesialis              Rp15.000.000/OB
  2. Dokter Umum dan Gigi   Rp10.000.000/OB
  3. Bidan dan Perawat          Rp7.500.000/OB
  4. Tenaga Medis Lainnya     Rp5.000.000/OB

 

 

Aksi Demonstrasi yang Terjadi di Kota Sorong

 

Aksi demo yang dilakukan puluhan tenaga kesehatan dari sepuluh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu Kota Sorong di depan Kantor Walikota Sorong. Hal tersebut dilakukan karena mereka meminta pembayaran insentif Covid-19 yang belum dibayarkan pada November hingga Desember 2021 dan meminta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2022. Total keseluruhan dana insentif dan tunjangan yang dituntut para tenaga kesehatan itu mencapai 2 miliar rupiah.

 

Wali Kota Sorong akhirnya telah memanggil Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk memerintahkan agar mempercepat proses pembayaran hak para tenaga kesehatan dan mengatakan bahwa insentif tersebut akan dibayar pada hari Senin, 30 Mei 2022. Ia juga mengatakan aksi demo yang dilakukan ini adalah hal yang wajar dan berharap agar para tenaga kesehatan tetap sabar karena sistem pengelolaan keuangan daerah tahun ini agak berbeda dari yang sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Pemerintah Pusat sehingga para staf keuangan harus lebih teliti ketika menggunakan sistem pembayaran yang berlaku saat ini.

 

Aksi Demonstrasi yang Terjadi di Kota Ternate

 

Seperti yang terjadi baru-baru ini terdapat kasus serupa yang belum mendapatkan respon dari pemerintah, pada tanggal 20 Desember 2022 bersama para mahasiswa, ratusan tenaga kesehatan dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie melakukan aksi demo di depan kediaman Gubernur Maluku Utara. Aksi demo ini dilatarbelakangi oleh tuntutan tunjangan tenaga kesehatan selama 15 bulan yang tak kunjung turun dan bahkan dicurigai adanya pemotongan dana tunjangan sebesar 1 hingga 5 juta rupiah terhadap 900 tenaga medis yang dilakukan oleh petinggi atau pejabat RSUD. Selain melakukan demo di depan rumah dinas gubernur, ratusan tenaga medis tersebut juga melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara guna mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera menetapkan status tersangka terhadap mantan Direktur Rumah Sakit Umum Chasan Boesoirie Samsul Bahri yang telah mengundurkan diri karena diduga pengunduran diri dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan tenaga medis tersebut.

 

Upaya persuasif telah dilakukan dengan menanyakan kepada bagian keuangan dan Wakil Direktur RSUD Chasan Boesoerie, tetapi tidak ada kejelasan pasti mengenai pembayaran tunjangan ini dan sampai saat ini juga tidak ada satu bulan pun tunjangan yang dibayarkan kepada para tenaga kesehatan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoirie Ternate merupakan aksi murni yang lahir dari hati nurani untuk menuntut hak berupa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar selama 15 bulan oleh pihak RSUD

 

Kenyataan yang Terjadi

 

Selain itu, pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah meminta para tenaga kesehatan untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi virus Corona yang telah menyebar ke masyarakat bahkan tak sedikit pula para tenaga kesehatan yang dikerahkan gugur selama pandemi. Namun, hingga saat ini masih saja ada kasus dimana insentif untuk tenaga kesehatan selama pandemi tidak kunjung cair, bahkan para tenaga kesehatan yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun masih kurang mendapatkan apresiasi yang sepadan dengan jasa yang telah mereka berikan. Salah seorang tenaga kesehatan yaitu Idah Faridah mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, karena kecewa lantaran para tenaga kesehatan telah melakukan pekerjaan yang berisiko sangat tinggi tetapi dengan beberapa bulan tidak dibayar dan ada isu-isu untuk menanggulangi Covid-19 sudah tidak dibayar lagi. Dari situ ia merasa lelah, capek dan kecewa tapi karena mempunyai niat untuk beribadah.

 

Kesimpulan

 

Hingga saat ini masih banyak kejadian dimana pembayaran tunjangan yang telah dijanjikan oleh pemerintah untuk para tenaga kesehatan masih belum terpenuhi dan jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah, meskipun mereka telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu juga, pada hakikatnya tenaga kesehatan merupakan salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang penting untuk negara terutama saat pandemi Covid-19 menyerang Indonesia dan tidak sedikit pula para tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugasnya. Besar risiko yang dihadapi oleh mereka nyatanya masih belum mendapatkan apresiasi yang setimpal dengan jasa yang telah mereka berikan, bahkan terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapatkan tunjangan sama sekali selama 15 bulan. Namun, hingga sekarang baik sebelum maupun menjelang endemi Covid-19, tunjangan yang terlambat turun atau tidak turun sama sekali jarang mendapatkan perhatian atau tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Sudah banyak gelaran aksi protes yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan demi memperjuangkan hak mereka tersebut, namun sampai saat ini sekali lagi pemerintah kurang menanggapi dengan baik hal tersebut. 

 

LANTAS, APAKAH PEMERINTAH BENAR-BENAR TUTUP TELINGA ATAS AKSI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TENAGA KESEHATAN INI?

 

Referensi

https://covid19.hukumonline.com/2020/04/27/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes-278-2020-tahun-2020/

https://regional.kompas.com/read/2022/05/24/165217478/insentif-covid-19-belum-dibayar-sejumlah-nakes-demo-di-kantor-wali-kota

https://www.radarsorong.id/nakes-datangi-wali-kota-tuntut-hak/

https://www.kompas.tv/article/360439/demo-nakes-rsud-dr-h-chasan-boesoirie-ternate-untuk-tuntut-pembayaran-tukin-berakhir-ricuh

https://www.metrotvnews.com/play/NxGC5GGy-ratusan-nakes-di-ternate-gelar-aksi-demo-tuntut-pembayaran-tunjangan

https://malutpost.id/2022/12/15/tunjangan-tak-dibayar-nakes-rsud-chasan-boesorie-geruduk-kediaman-gubernur-maluku-utara/

https://indotimur.com/sofifi/15-bulan-tpp-belum-dibayar-ratusan-nakes-rsud-chasan-boesoeire-ternate-serbu-kediaman-gubernur-maluku-utara

https://www.kompasiana.com/syifayustia2178/6283496b7191370ca513c122/keluh-kesah-nakes-di-era-pandemi