POLEMIK SANKSI PELANGGARAN

PROTOKOL KESEHATAN; Menilik Makna Keadilan Dibalik Kebijakan

I. PENDAHULUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publik kembali dibuat gempar oleh sebuah rekaman video yang menjadi viral di social media beberapa waktu yang lalu. Di dalam video tersebut, tampak dengan amat jelas bahwa telah terjadi kerumunan massa yang luar biasa. Rupanya, kerumunan yang terjadi ini merupakan imbas dari dilaksanakannya kegiatan Barongsai War atau atraksi Barongsai yang digelar dalam rangka merayakan hari raya Imlek yang jatuh pada hari Selasa, 1 Februari 2022 yang berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan Festival Citylink kota Bandung, Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menindaklanjuti rekaman video yang sudah viral tersebut, Pemerintah Kota Bandung akhirnya secara resmi melakukan penutupan sementara atau penyegelan terhadap Mal Festival Citylink selama 3 hari dimulai dari tanggal 4 hingga 6 Februari 2022. Tidak hanya itu, pengelola Mal juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 ribu rupiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasdian Setiadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengelola Mal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihak pengelola Mal telah terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Lebih lanjut, Rasdian juga menyatakan kegiatan yang terjadi pada saat Tahun Baru Imlek tersebut terbukti melebihi kapasitas yang telah ditentukan serta pihak pengelola mal sendiri tidak mengantongi izin rekomendasi pelaksanaan kegiatan. 

 

Masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah PPKM. Pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan membuat setiap negara di dunia berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi menyesuaikan keadaan agar kehidupan bermasyarakat baik sosial dan juga ekonomi tetap berjalan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Demikian juga dengan negara kita Indonesia yang sejak munculnya kasus pertama telah melahirkan serangkaian regulasi yang hingga saat ini masih terus disempurnakan pelaksanaan dan penegakannya.

 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang telah dimulai sejak awal tahun 2021 dimana sebelum PPKM ini dilaksanakan pemerintah terlebih dahulu melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, ditengah penerapan PPKM serta peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan ini masih saja terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut. Membandingkan dengan kasus tersebut di atas, kasus tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM ini juga tak kalah menyita perhatian publik. 

 

Denda sebesar 5 juta rupiah diberikan kepada seorang penjual bubur bernama Sawa Hidayat setelah Ia terjaring operasi yustisi PPKM darurat oleh petugas gabungan saat sedang berdagang di Jalan Parapatan Gunung Sabeulah, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 silam. Penjual bubur tersebut kemudian dihadapkan dalam sidang dan divonis dengan denda 5 juta rupiah subsidair 5 hari kurungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh petugas yang menemukan warga selaku konsumen sedang makan di tempat pada saat dilakukannya operasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait kasus ini, Hakim menilai bahwa Sawa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 21 I ayat (2) huruf F dan G Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 

 

II. PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online ‘adil’ memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara ‘keadilan’ diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Berbicara mengenai keadilan tidak akan lepas dari perbincangan batas konsep adil dan berkeadilan itu sendiri. Apakah mereka dua entitas yang berbeda? Bagaimana bisa berbeda dan apa perbedaannya? Dalam hal ini, dapat diinformasikan bahwa 'adil' berperan sebagai kata benda dan 'berkeadilan' sebagai prosesnya. Namun, lebih dalam lagi, terdapat perbedaan yang signifikan dari dua kata tersebut. 'Adil' dapat diartikan seperti memberikan sesuatu kepada manusia sebagai orang (atau) personal, sedangkan 'keadilan' itu pada banyak orang (atau) jamak sehingga lebih berkonotasi sosial keadilan itu. Kalau 'adil' lebih berkonotasi personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara spesifik di balik kebijakan sendiri, pada dasarnya, keadilan dalam hukum merupakan gambaran tentang kondisi hubungan antara individu dan masyarakat. Akan tetapi, dalam dunia yang lebih kompleks saat ini, keadilan ini banyak dihubungkan dengan gerakan memperjuangkan hak-hak, dengan penekanan lebih pada bagaimana menghilangkan berbagai kendala yang ada dalam gerak mobilitas sosial, penciptaan jaring penyangga keamanan sosial dan keadilan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita melihat bah­wa dalam kajian tentang keadilan sosial saat ini para lebih cenderung menghubungkan antara masalah keadilan dengan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

 

Sejatinya, semua kebijakan pasti dibangun atas sebuah dasar yang berpusat pada keadilan. Kasus seperti ini tidak perlu terjadi atau bahkan diperbincangkan sedemikian rupa apabila peraturannya dibuat lebih rinci, baik di tingkat undang-undang atau peraturan daerah. Di saat yang sama, jika masyarakat memiliki kemampuan untuk menganalisis secara mendalam menggunakan pendekatan-pendekatan yang kritis guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terbuka tentang kasus ini. Perlu diingat bahwa di satu sisi, hal ini memang menjadi polemik, karena perbedaan besaran denda yang secara konkrit terlihat dalam besaran jumlah uang yang dituntutkan. Akan tetapi, di sisi yang lainnya, kita lupa bahwa ada dampak asimetris atau dampak yang tidak terlihat terkait kerugian yang diderita pihak terkait lainnya. 

 

Sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles, persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Dalam kata lain, keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama.

 

Berpaku dengan dua kasus tersebut di atas, baik kasus kerumunan massa yang diakibatkan oleh adanya atraksi Barongsai pada saat perayaan hari raya Imlek di sebuah pusat perbelanjaan kota Bandung maupun kasus penjual bubur di daerah Tasikmalaya yang dikenakan sanksi akibat melanggar aturan PPKM darurat keduanya memiliki sebuah kesamaan yang apabila disimpulkan ialah melanggar aturan terkait dengan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19. 

 

Adanya aturan yang memuat sanksi dan diberlakukan pada masa Pandemi ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara umum saja. Aturan yang memuat sanksi juga terdapat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada aturan-aturan tersebut memang lebih diutamakan pidana dengan sanksi sosial. 

 

Sayangnya, kedua kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditindak dengan menggunakan regulasi yang berbeda. Dalam kasus penjual bubur, Hakim menilai Sawa selaku penjual bubur telah melanggar Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 21 I ayat (2) huruf F dan G Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 

 

Sedangkan, dalam kasus atraksi Barongsai yang menyebabkan kerumunan yang luar biasa ini pihak pengelola Mal dikenakan sanksi yang didasarkan atas Peraturan Walikota Bandung tahun 2022 yang di dalamnya mengandung sanksi hukuman maksimal denda sebesar 500 ribu rupiah. Apabila melihat secara sekilas masyarakat kerap kali dibuat bertanya-tanya mengapa kasus yang notabene serupa ditindaklanjuti dengan cara yang berbeda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Memang sanksi-sanksi pelanggaran protokol kesehatan banyak membuat publik kecewa, karena seringkali penegakan hukum selalu lebih tegas pada level yang lebih kecil,” ucap Dedi Mulyadi anggota DPR RI yang menyoroti sanksi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sering sekali menimbulkan rasa kecewa yang amat dalam bagi publik karena sanksi yang tajam ke bawah saja. 

 

Namun terdapat hal yang patut diketahui, bahwa pada dasarnya kedua kasus tersebut memang menggunakan pendekatan hukum yang berbeda. Adanya aturan yang memuat sanksi dan diberlakukan pada masa Pandemi ini tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara umum saja. Aturan yang memuat sanksi juga terdapat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada aturan-aturan tersebut memang lebih diutamakan pidana dengan sanksi sosial. 

 

Setiap daerah di Indonesia memang telah didorong untuk memiliki Perda tentang Ketaatan Protokol Kesehatan. Secara lebih rinci dibandingkan, di dalam Perda terdapat sanksi yaitu pidana denda dan juga sanksi sosial, sementara itu Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah memfokuskan pada pemberian sanksi sosial. Terkait dengan polemik pemberian denda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa perbedaan besaran denda administrasi tergantung pada kebijakan yang diambil di daerah masing-masing. Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa penggunaan regulasi dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran protokol kesehatan merupakan suatu otoritas yang dapat diterapkan secara berbeda pada setiap daerah. 

 

Dilihat dari nominal perbandingan sanksi hukuman yang diberikan memang terkesan tidak adil jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh tukang bubur di Tasikmalaya. Namun, pihak pengelola Mal di kota Bandung tersebut selain dijatuhi denda sebesar 500 ribu rupiah juga terdapat sanksi kedua yaitu penghentian kegiatan sementara atau penyegelan selama tiga hari. Dengan sanksi seperti itu, sudah bisa dibayangkan jumlah kerugian yang amat besar  juga dirasakan oleh pihak pengelola Mal. 

 

Terkait dengan perbedaan penggunaan dasar hukum dimana dalam kasus kerumunan Barongsai Satpol PP tidak menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Barat, Kepala Satpol PP Kota Bandung memberikan jawaban sebagai berikut: 

“Kita mempunyai satpol sendiri, yaitu Kota Bandung. Jadi, [kita] tidak menggunakan pergub itu,” jelasnya. 

 

Memang, setiap daerah memiliki kewenangan atau otoritas sendiri terkait dengan pemilihan regulasi atau dasar hukum yang akan dikenakan. Kritik masyarakat yang menilai nominal denda masih terbilang kecil dan tidak akan membuat jera ini tentu tidak akan terjadi apabila peraturannya dibuat secara lebih rinci dan runtut jadi tidak menimbulkan enigmatis atau ambigu belaka.

 

III. KESIMPULAN

Melihat keadilan dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini, kita dapat berpikir secara esensial tentang munculnya kebijakan yang memenuhi rasa keadilan. Dalam masa pandemi sekarang ini tampak sekali keterlibatan pemerintah yang dominan sehingga dapat berdampak pada karakter pemerintah itu sendiri. Namun, yang harus digarisbawahi adalah kita harus tahu bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak dapat terlepas bebas dari peran pemerintah. Jadi, yang paling baik memang kita memilih untuk bekerjasama dan membangun sinergi antara keduanya, masyarakat dan pemerintah, secara seimbang dan terpadu.

 

 

 

 

REFERENSI

 

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2

https://kbbi.web.id/adil 

https://kbbi.web.id/keadilan 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60277236

https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/07/141322678/didenda-rp-5-juta-langgar-ppkm-darurat-tukang-bubur-di-tasikmalaya-ikuti

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220207064246-12-755790/dedi-mulyadi-kritik-denda-mal-bandung-500-ribu-tukang-bubur-rp5-juta/amp

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203155157-12-754650/mal-citylink-bandung-ditutup-3-hari-buntut-kerumunan-barongsai/amp

https://jabarprov.go.id/index.php/news/45697/2022/02/05/Pemkot-Bandung-Resmi-Tutup-Sementara-Mal-Festival-Citylink

https://mediaindonesia.com/opini/379572/keadilan-hukum-di-masa-covid-19 

https://news.detik.com/berita/d-4902190/jadi-pembicara-bincang-seru-di-ui-mahfud-md-sebut-adil-dan-keadilan-beda 

https://news.detik.com/berita/d-5640818/daftar-sanksi-pelanggaran-ppkm-darurat-simak-di-sini

https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya