Permendikbud Ristek 30; Legalisasi

Seks Bebas? Refleksi Kritis Terhadap Hubungan Pelecehan Seksual dengan

Seks Bebas di Perguruan Tinggi

 

Kasus pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran terhadap hukum pidana yang krusial terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengenal latar belakang. Seperti halnya pada lingkungan pendidikan, mau itu di perguruan tinggi ataupun lingkungan sekolah. Maka dari itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengesahkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Undang-undang ini menjadi solusi dari keresahan pihak kampus atas meningkatnya kasus kekerasan seksual. Ketegasan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini terlihat dari sanksi yang diberikan oleh para pelaku. “Sanksi yang paling ringan ialah  teguran tertulis atau pernyataan permintaan maaf, dan sanksi yang paling berat adalah bersifat administrasi, yaitu pemberhentian sebagai mahasiswa ataupun pemberhentian jabatan sebagai dosen” ujar Nadiem dalam tayangan 'Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual' yang disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI seperti dilihat detikcom, Senin (15/11/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat perdebatan yang dibicarakan oleh masyarakat, MUI (Majelis Ulama Islam) meminta mencabut dan merevisi aturan ini karena keberatan dengan frasa “persetujuan” atau yang biasa disebut consent. Kesannya Undang-undang ini seperti wujud dari legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas. Frasa ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, karena pelaku bisa saja membela kalau kejadian yang mereka lakukan adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat.

 

Maka itu, perlu adanya tujuan tertentu yang menjadi poros utama suatu perguruan tinggi dalam menghadapi kasus pelecehan seksual. Poros utama tersebut dapat ditentukan salah satunya dengan menimbang beberapa hal yang menjadi topik perbincangan terkait dikeluarkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

 

Pernyataan di atas lahir dari muatan dalam Permendikbud aquo yang menitik pusatkan suatu pelecehan seksual pada ada atau tidaknya sebuah consent / perizinan. Dalam kata lain, pada suatu aktivitas seksual atau cabul yang didasarkan pada “mau sama mau” di antara pihak yang terlibat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebuah pelecehan seksual.

 

Maka dari itu, untuk mengkaji tumpang tindih tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari kata pelecehan. Dalam KBBI, pelecehan diartikan sebagai “menganggap rendah” atau “menghinakan”. Timbul pertanyaan, ketika dua orang melakukan hubungan seksual tanpa paksaan, apakah dapat dikatakan bahwa kedua orang tersebut menganggap rendah atau menghina satu sama lain?

 

Hal yang perlu diingat, hubungan seksual di luar perkawinan merupakan hal yang berlawanan dan hukum agama masing-masing. Akan tetapi, hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas perihal penindaklanjutan bagi masyarakat yang tidak menjalankan norma keagamaannya.

 

Di sisi lain, menanggapi pandangan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan wujud legalisasi zina, perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu definisi zina yang ada. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggambarkan perzinahan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dengan perkawinan bersama pasangan yang bukan suami atau istri dari orang tersebut.

 

Maka dari itu, apabila isu yang dihadapi pada suatu perguruan tinggi adalah “Bagaimana menghadapi mahasiswa yang secara aktif melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tanpa ikatan suami istri?”

 

Maka salah satu jawaban yang dapat diberikan adalah dengan memberikan sudut pandang lain perihal seks bebas terhadap para pelaku tersebut. Sudut pandang yang dimaksud dalam hal ini adalah sebab-akibat yang dapat timbul dari kegiatan seks bebas tersebut. Sejatinya perlu diberikan pemahaman yang mendalam. Mahasiswa bukanlah masyarakat awam yang tidak pernah dibekali pendidikan terkait seksualitas. Mahasiswa di perguruan tinggi cenderung merupakan golongan masyarakat di usia 18 - 23 tahun dengan rasa penasaran yang tinggi. Bila dihadang dengan sebuah larangan tanpa penjelasan, maka hal ini hanya akan menjadi formalitas belaka.

 

Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada Pasal 6, tertulis bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui salah satunya pembelajaran. Tanpa disadari, edukasi memegang andil tertinggi dalam banyak permasalahan sosial yang ada. Setiap mahasiswa, baik laki-laki atau perempuan, seyogyanya harus memahami sebab-akibat yang dapat timbul dari apa yang mereka lakukan pada ranah seksual. Entah itu penyakit menular, hamil, efek samping terhadap kesehatan mental, dan lainnya.

 

Singkatnya, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak dapat hanya dipandang sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Melainkan sebagai pegangan atau wujud dari kepastian hukum untuk dapat melindungi korban pelecehan seksual di wilayah perguruan tinggi.

 

Hukum seperti yang dijelaskan oleh Roscoe Pound dengan istilah “Social Engineering” menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum (lawyers). Menurut Pound, ahli hukum itu harus berperan seperti seorang insinyur (engineer) ketika yang bersangkutan akan mendirikan sebuah bangunan, jembatan, dan sebagainya. Dalam hal ini seorang insinyur akan membuat dan menyiapkan sebuah perencanaan (planning) yang kemudian akan diikuti dengan pengumpulan material-material yang diperlukan. Selanjutnya sang insinyur akan membuat sejumlah penyesuaian antara material yang terkumpul dengan perencanaan yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini Pound kemudian menganalogikan seorang ahli hukum dengan seorang insinyur ketika yang bersangkutan akan membuat hukum. Ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan selanjutnya ahli hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut sehingga tercipta bangunan hukum yang kokoh dan fungsional.

 

Sehubungan dengan teori tersebut, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan jembatan bagi para korban pelecehan seksual untuk memperoleh perlindungannya. Sebagaimana tertuang pada Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa pencegahan dan penangan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Melalui Permendikbud No. 30 Tahun 2021, sejatinya masyarakat dapat membuka mata bahwa hukum bukan hanya semata-mata alat untuk “menghukum”, melainkan juga sebagai jembatan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan atas hak-hak yang melekat dalam dirinya.

 

Poros utama suatu perguruan tinggi dalam bertatapan dengan kasus pelecehan seksual tentunya adalah untuk mencegah terjadinya hal tersebut sedari awal. Maka itu, diperlukan adanya pemahaman dan upaya-upaya khusus untuk dapat dimengerti secara luas oleh warga perguruan tinggi terkait dengan pelecehan seksual maupun seks bebas. Hal ini juga tentu membutuhkan kesadaran dari individu masing-masing warga perguruan tinggi terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang ada. Diharapkan, dengan adanya perlindungan terhadap korban dan regulasi penanganan atas kasus pelecehan seksual, perguruan tinggi tidak hanya diam. Tetapi juga dapat membuat upaya yang konkrit untuk dapat melindungi seluruh perangkat yang ada secara rohani maupun jasmani.

 

 

 

REFERENSI

https://news.detik.com/berita/d-5811524/nadiem-ancam-turunkan-akreditasi-kampus-tak-jalankan-permendikbud-30

https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5926593

https://youtu.be/nKGis8wfFKQ

https://youtu.be/-GT-3gF75l8

https://youtu.be/FqII4xu-jS0