PERMAINAN CATUR SOEHARTO

 

LATAR BELAKANG

Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut merupakan tonggak sejarah yang melahirkan masa orde baru. Kelahiran supersemar telah dianggap menjadi jalan bagi Soeharto untuk menjabat sebagai kepala negara menggantikan Presiden Soekarno di masa itu. Surat perintah yang awalnya ditujukan untuk mengamankan kondisi negara yang sedang kacau, berubah menjadi penanda beralihnya kekuasaan dari Presiden Soekarno ke tangan Soeharto. Hal tersebutlah yang menjadi landasan hukum lahirnya masa orde baru. Berisi perintah dari presiden soeharto untuk letnan jenderal soeharto, panglima angkatan darat. Banyaknya persoalan yang kompleks mengenai supersemar, kian memunculkan perdebatan.  Supersemar yang difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara dari Presiden Soekarno. Inilah yang menjadi sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari tiga dekade lamanya.

 

Oleh karena itu, kami (BEM UNTAR) membuat kajian dalam rangka memperingati Hari Supersemar sebagai upaya untuk mengingatkan, mengevaluasi sekaligus memberikan gambaran mengenai sejarah pengalihan kekuasaan di Indonesia melalui dokumen penting tersebut yang mana hingga saat ini keberadaan naskah surat yang asli belum diketahui keberadaanya.

 

SEJARAH SUPERSEMAR

Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri yaitu peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965. Mc Ricklefs dalam bukunya berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 menulis, bahwa demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis. Sehingga pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara. Selain itu ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya. Selain memprotes G30S dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno.

 

Memasuki tahun 1966, inflasi di Indonesia mencapai 600% lebih, Soekarno dinilai hanya mengabaikan suara rakyat. Sehingga aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR. Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni:

  1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI)
  2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
  3. Penurunan harga.

 

Puncak dikeluarkannya surat perintah tersebut terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora atau yang dikenal dengan nama “Kabinet 100 Menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30S/PKI di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. 

 

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30- S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. 

 

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

 

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai surat Supersemar itu tiba.

 

ISI SUPERSEMAR

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah surat yang berisi perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

 

A

SURAT PERINTAH

1. Mengingat:

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional

1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

2. Menimbang:

2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.

2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

  1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkuta-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.
  4. Selesai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN SUPERSEMAR

Pada dasarnya surat perintah yang dibuat oleh Presiden Soekarno bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu. Surat perintah tersebut diberikan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dikarenakan aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya. Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengamankan UUD 1945, serta menjaga stabilitas nasional dan menjaga keamanan pemerintahan.

 

KONTROVESI DI BALIK SURAT PERINTAH SEBELAS MARET

  • Naskah asli yang masih hilang

Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD. Lantas timbul pertanyaan dari keempat naskah tersebut yang manakah yang asli? Ternyata hingga saat ini naskah asli supersemar hingga saat ini masih belum ditemukan. Beberapa tahun setelah surat perintah tersebut dibuat, naskah asli surat tersebut dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana mengingat para pelaku sejarah peristiwa “lahirnya supersemar” ini sudah meninggal dunia. Belakangan, Keluarga M.Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan diatas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (purn) M. Jusuf saksi terakhir hingga akhir hayatnya ( 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun, penyakit stroke yang pernah dideritanya pada usia lanjut saat ini, membuat mantan presiden Soeharto kesulitan bila mengingat kembali peristiwa lampau.

 

  • Kudeta dibalik supersemar

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dini hari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir Jendral (Brigjen) M. Panggabean.  Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya.  

Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. "Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati," ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno.

Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. 

Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

 

  • Bantahan kudeta

Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di istana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chairul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itulah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. 

Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir. 

 

PASCA KELUARNYA SUPERSEMAR

  • 12 Maret 1966 

Dikeluarkannya Pengumuman No. 1 yang menegaskan isi Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS tanggal 11 maret 1966 dan seruan kepada rakyat untuk membantu Pemerintah dan ABRI dalam memelihara keamanan/ketertiban umum.

 

  • 12 Maret 1966 

Pengumuman No. 2 Tahun 1966 agar pengusaha di bidang produksi, distribusi dan jasa, agar menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi sehari-hari khususnya di bidang sandang pangan. 

 

  • 12 Maret 1966 

Pengumuman No. 3 Tahun 1966 agar Pemerintah Daerah memelihara kelancaran pemerintahan, memelihara keamanan/ketertiban umum, menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan memupuk kewaspadaan rakyat dalam rangka konfrontasi terhadap "Malaysia". (Juga pengumuman No. 4, tapi kepada pemerintah pusat).

 

  • 12 Maret 1966

Keluarnya Perintah Harian yang intinya Soeharto atas nama presiden meminta agar ABRI dan seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan dalam mengamankan negara dari situasi yang darurat saat itu.

 

  • 12 Maret 1966 

Keppres No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI termasuk bagian-bagiannya dari Pusat sampai ke daerah dan juga semua organisasi yang seazas atau bernaung di bawahnya. Selain itu Keppres ini menyatakan PKI sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. 

 

  • 14 Maret 1966 

Seruan presiden agar para pimpinan, kader dan aktivis PKI serta ormas-ormasnya melaporkan diri ke Peperda sampai akhir Maret 1966. 

 

  • 14 Maret 1966 

Inpres No. 1/3/ Tahun 1966 agar semua Pimpinan organisasi-organisasi Politik dan Massa tidak menerima/menampung anggota-anggota ex-PKI serta organisasi-organisasi massanya. 

 

  • 18 Maret 1966 

Inpres No. 2/3/Tahun 1966 tentang pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah dan juga di universitas. 

  • 18 Maret 1966 

JM Menteri/PANGAD mengeluarkan Pengumuman No. 5/3/ Tahun 1966 mengenai tindakan pengamanan terhadap lima belas orang Menteri. 

 

  • 18 Maret 2006 

Keppres No. 3 dan No. 4/3/1966 tentang penunjukan menteri-menteri ad interim untuk menghindari kevakuman akibat pengamanan terhadap beberapa orang menteri. 

 

  • 16, 17, dan 18 Maret 1966 

Berturut-turut dikeluarkannya Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS No. 8/3/1966, tanggal 16 Maret 1966, Surat Perintah Kepala Puspenad No. rin-001/Pus. P/3/1966, tanggal 17 Maret 1966, dan Pengumuman Puspenad No. 001/Sus tanggal 18 Maret serta No. Sus/003, tanggal 23 Maret 1966 tentang media massa (radio, televisi dan pers) agar menyiarkan berita atas sepengetahuan pemerintah dan ABRI.

 

  • 27 Maret 1966 

Diumumkan susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi yang diberi penjelasan oleh JM Menteri/PANGAD dan Kepres No. 62/1966 tanggal 27 Maret 1966 mengenai pengangkatan Jenderal AH Nasution sebagai Wakil Panglima Besar KOGAM dengan kedudukan Menteri.

 

PEMERINTAH SETELAH SURAT PERINTAH

Setelah surat perintah tersebut diserahkan kepada Jenderal Soeharto, beliau langsung melakukan tindakan terhadap permasalahan yang sedang memanas. Pada 12 Maret 1966, Soeharto dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 yang memberi perintah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Surat itu dibuat mengatas namakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir oleh Soeharto sendiri. Probosutedjo, adik Soeharto mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kalimat yang menyebutkan untuk membubarkan PKI di dalam surat perintah tersebut. Tetapi Soeharto memiliki keyakinan sendiri bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi jika PKI dibubarkan.

 

Pada tanggal 18 Maret, lagi-lagi Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 tentang mengamankan dan menahan 15 orang menteri yang diduga sebagai anggota PKI dan terlibat Gerakan 30S.

 

Pada tanggal 27 Maret, Soeharto pun membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan yang berisi orang-orang yang tidak terlibat dalam G30S/PKI. Sebagai pengganti menteri tersebut, Soeharto mengangkat lima menteri koordinator ad interim yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, K.H. Idham Chalid, dan J. Leimena, sampai terbentuknya kabinet baru. Pada tanggal 27 Maret, Soeharto pun membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan yang berisi orang-orang yang tidak terlibat dalam G30S/PKI.

 

Perjuangan dan perubahan yang dibuat oleh Soeharto dianggap telah mencapai tiga perempat jalan, sehingga muncul kekhawatiran bahwa perjuangan tersebut akan berakhir jika Presiden Soekarno mencabut surat perintah 11 Maret tersebut. Sehingga, Soeharto mengantisipasi hal tersebut. Tidak lama setelah menerima Supersemar, pasal kedua dalam isi surat perintah tersebut yang berisi mengenai perlindungan bagi Presiden Soekarno dan keluarganya, dicoret dari dokumen tersebut. Kekuatan anti-PKI mendorong Soeharto untuk segera mengadakan Sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengukuhkan supersemar.

 

Pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara, ditolak MPRS. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar. Presiden Soekarno sempat mengecam aksi Soeharto yang mana menggunakan Supersemar di luar kewenangan yang diberikan. Dalam pidatonya yang berjudul “Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah” atau yang kita kenal dengan pidato Jasmerah, pada tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa supersemar bukan lah pengalihan kekuasaan. 

 

Sejarawan, Baskara T. Wardaya menyatakan bahwa penetapan Supersemar sebagai ketetapan MPRS telah mengikis habis kekuasaan Soekarno sekaligus menghilangkan kemampuannya untuk mencegah tindakan politis yang dilakukan oleh Soeharto atas nama surat tersebut. Bahkan Presiden Soekarno tidak akan dapat mencabut surat perintah itu.

 

TAP MPRS tersebut juga tidak menyebutkan kewajiban untuk melindungi Soekarno, keluarga serta ideologinya. Padahal di dalam isi supersemar telah disebutkan bahwa pengemban amanah surat tersebut wajib melakukan hal tersebut. Nyatanya Soeharto saat itu telah memenangkan kemenangan secara hukum dan politik, namun belum sepenuhnya dikarenakan secara konstitusional Soekarno masih merupakan presiden Republik Indonesia.

 

Soeharto baru berkuasa penuh secara konstitusi ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 oleh MPR. Namun, setelah pelantikan tersebut, Soeharto malah menjadikan Soekarno sebagai tahanan rumah di Istana Negara Bogor yang kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta. Soekarno juga menjalankan interogasi oleh Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban), yang baru dihentikan setelah beliau mengalami sakit parah. Dan pun selama Soekarno sakit, beliau tidak mendapatkan perawatan yang baik, hingga ia meninggal pada 21 Juni 1970.

 

Setelah semua tugas selesai dilakukan oleh Soeharto, rakyat Indonesia meminta Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai presiden karena dianggap pro terhadap partai komunis tersebut.


MAKNA HARI SUPERSEMAR

Supersemar yang menjadi titik awal jatuhnya Sang Putra Fajar dari kursi kepresidenan. Surat perintah yang ditujukan untuk mengamankan negara yang sedang kacau, berubah menjadi penanda beralihnya kekuasaan ke tangan Soeharto. Hal tersebut merupakan pemicu Soeharto memegang kendali atas negara selama tiga dekade. Dengan berbagai kesimpangsiuran Supersemar, hal tersebut membuat supersemar menjadi salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap. Supersemar yang menyisakan misteri yang hingga sekarang masih belum terungkap kebenarannya. Banyaknya para pelaku sejarah yang menceritakan asal usul surat perintah tersebut dengan versi mereka masing-masing. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai versi tersebut ditunggangi dengan kepentingan masing-masing pula. Kendati masih menjadi tanda tanya besar, sulit dipungkiri bahwa supersemar memang merupakan legitimasi awal pemerintahan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Dengan memanfaatkan supersemar sebagai titik tolak strategi oportunistik Jenderal Soeharto yang pada akhirnya membuat Bung Karno berhasil dilucuti. 

 

Dalam buku biografi Soeharto yang berjudul “Tindakan Saya”, ia hanya menuliskan perintah dikeluarkan saat negara dalam keadaan gawat, di mana integritas presiden, ABRI, dan rakyat sedang berada dalam bahaya sedangkan keamanan, ketertiban, dan pemerintahan berada dalam keadaan berantakan. Ketidakmampuan Soeharto menjelaskan masalah ini makin membuat publik bertanya-tanya. Disisi lain terbuka kemungkinan Soeharto mencoba menutupi kejadian sebenarnya dengan berbagai retorikanya.

 

REFERENSI

https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/FAJAR_ONLINE_20060416.pdf

https://historia.id/politik/articles/supersemar-dan-tafsir-soeharto-DwRgA/page/3