Pelecehan Seksual di Ruang Publik;
Korban atau Pelaku yang Harus Lari?

 

Pelecehan Seksual di Ruang Publik; Korban atau Pelaku yang Harus Lari?

Pada Kastrat Public Interview (KASPI) Episode 3, Departemen Kajian Strategis melakukan wawancara terhadap individu yang pernah menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik. Adapun narasumber yang dipilih rata-rata adalah remaja, baik laki-laki maupun perempuan. 

 

Ruang publik kini bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pasalnya, hampir seluruh narasumber mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, baik itu di jalanan maupun transportasi umum. Berdasarkan data survei KRPA, empat dari lima perempuan mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Tidak hanya mengancam perempuan, tiga dari sepuluh laki-laki, dan empat dari lima orang dengan identitas gender lain seperti transgender dan non-binder.

 

Sebagian besar korban memilih diam dan mengubur dalam-dalam kenangan yang traumatis tersebut. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu adanya perasaan malu dan sungkan untuk bercerita ke pihak keluarga maupun kerabat, adanya perasaan takut terhadap pandangan masyarakat, adanya perasaan skeptis akan tindak lanjut aparat penegak hukum atas kasus pelecehan seksual, dan lain sebagainya. 

 

Sebagaimana dialami oleh salah satu korban pelecehan seksual yang mengaku pernah dilecehkan oleh saudara sepupunya. Korban hanya bisa terdiam karena kaget. Korban juga sudah mencoba untuk menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu kerabat keluarga, namun tanggapan yang diberikan tidak mendukung dan justru menyudutkan korban. 

 

Sejak disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban pelecehan seksual memiliki hak yang dapat diperjuangkan. Tertuang pada Bab V mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi. Pada Pasal 66 UU TPKS, menyatakan korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Lebih lanjut, prosedur mengenai tata cara eksekusi ketiganya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemenuhan prosedur tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. 

 

Traumatis yang selalu membekas dan tidak akan pernah dilupakan oleh para korban, disampaikan oleh Korban F bagaimana dirinya jadi merubah cara berpakaiannya setelah menjadi korban dari pelecehan seksual. Perasaan trauma juga muncul dari Korban D yang merasa takut melihat setiap orang yang ada di jalan dan merasa jika mereka merupakan ancaman. Oleh sebab itu, kehadiran UU TPKS menjadi penegakan hukum yang ditinjau berdasarkan keadilan restoratif, yang mana berusaha untuk mengembalikan keadaan korban seperti sedia kala. Peran hukum dalam hal ini tidak lagi hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban dan memulihkannya.

 

Pasalnya, korban pelecehan seksual dapat mengalami berbagai dampak usai kejadian naas yang menimpanya. Dari segi psikis, korban pelecehan seksual dapat mengalami perubahan emosi seperti:

  • mudah marah;
  • merasa selalu tidak aman;
  • mengalami gangguan tidur;
  • mimpi buruk;
  • ketakutan;
  • rasa malu yang besar;
  • shock;
  • frustasi;
  • menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri;
  • stres; dan
  • depresi.

 

Tidak hanya menyerang psikis, kejahatan pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi situasi fisik seorang korban. Sebagaimana dijelaskan oleh dr. Rizal Fadli, berbagai dampak yang menyerang psikis tersebut berpotensi memicu berbagai komplikasi yang bermuara pada kondisi fisik seseorang. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah somatizing. Kondisi ini terjadi ketika adanya tekanan mental yang begitu luar biasa, sehingga seseorang tak bisa memprosesnya, yang mana secara perlahan ikut menyerang kondisi fisik sang korban.

 

Kendati demikian, sistem pembuktian pidana selalu menjadi musuh utama para korban pelecehan seksual. Sering kali keterangan korban maupun saksi dianggap angin lalu oleh aparat penegak hukum, atau bahkan menjadi boomerang bagi korban itu sendiri. Meskipun kadang kali terdapat saksi mata, UU TPKS mengharuskan adanya tambahan satu buah alat bukti guna memperkuat keterangan saksi. Kasus pelecehan seksual yang tidak disertai dengan barang bukti merupakan kasus yang menjadi tanda tanya besar bagi setiap kelompok masyarakat. 

 

Pasal 24 Ayat (3) mengatur daftar alat bukti lainnya yang dapat memperkuat baik keterangan korban maupun saksi, yaitu sebagai berikut:

  • surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
  • rekam medis;
  • hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
  • hasil pemeriksaan rekening bank.

 

Dipertegas melalui Pasal 25 ayat (1) UU TPKS, keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 

Hal tersebut di atas dapat menjadi jalan keluar para korban pelecehan seksual yang hingga saat ini masih berlari tanpa arah. 

 

Jutaan harapan korban terhadap UU TPKS ini dihaturkan dengan tulus demi menguatkan seluruh korban tindak pelecehan seksual di luar sana yang mungkin sampai sekarang masih bersembunyi di balik trauma dan ketakutannya. Korban berharap agar hal-hal yang tertuang pada UU tersebut tidak hanya tulisan yang disahkan, melainkan dapat diimplementasikan dengan konsisten, demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Kiranya, UU TPKS tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

 

Selanjutnya, pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam hal ini seyogyanya dapat berhenti berlari maupun sembunyi dari aksinya. Bahkan, korban berharap pelaku dapat menyelesaikan problematika batin maupun hasrat seksual yang ‘tak tertahankannya dengan baik. Sebisa mungkin harapan korban tidak semata-mata hukuman yang berat bagi pelaku, tetapi juga kesadaran akan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan keji–yang tidak sepantasnya dilakukan kepada sesama manusia.

 

Hukum sudah berbunyi, korban masih sembunyi, pelaku terus beraksi. Sebagai manusia yang dianugerahkan akal budi, mari kita lindungi ruang publik Indonesia dari tindakan pelecehan seksual. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk melaporkan, karena sesungguhnya kejujuran merupakan cikal bakal lahirnya keadilan. Jadilah bagian dari pembangunan ruang publik aman di Indonesia, dimulai dari diri sendiri.

 

Sebab sesungguhnya, hidup aman dan sejahtera merupakan hak seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali.  #RuangPublikAmanUntukIndonesia

 

 

REFERENSI

 

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60199975, diakses tanggal 18 Maret 2022.

https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik, diakses tanggal 15 Maret 2022.