MURAL "MIRIP" JOKOWI: ANTIKRITIK 

DENGAN DALIH DAMAI PERTIWI

 

Kronologi

Sebuah mural yang semula menggambarkan sosok wajah yang diduga adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dengan mata tertutup tanda merah, dilengkapi tulisan “404: Not Found”, kini menjadi bulatan hitam pada bagian tengah lukisan yang dinilai hasil polesan ulang menggunakan cat berwarna hitam. Lokasi kejadian tersebut dapat dilihat di terowongan inspeksi Tol Kunciran, Bandara Soekarno Hatta, Batuceper, Kota Tangerang.

 

Tidak hanya satu, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mural yang semula menggambarkan dua karakter kartu dengan tulisan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” pun tidak lagi dapat ditemukan. Melainkan, diganti dengan sebidang tembok polos berwarna cat kuning.

 

Berbagai upaya penghapusan mural-mural tersebut pun pada akhirnya menuai opini dari masyarakat Indonesia di media sosial. Menurut masyarakat, lukisan yang mengekspresikan protes masyarakat merupakan bentuk seni dari sebuah pemberontakan yang dipendam karena ‘tak punya daya.

 

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, penghapusan mural di wilayahnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Lalu timbul pertanyaan, apakah dengan diterapkannya regulasi aquo, benar-benar melahirkan ketentraman bagi masyarakat? Bila mana masyarakat tentram, apa yang menjadi asal muasal mural-mural tersebut bermunculan?

 

Seperti yang juga muncul di permukaan sosial media, di Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan sebuah mural bertuliskan, “Tuhan Aku Lapar!”. Namun, seperti yang sudah-sudah, mural tersebut ditimpa dengan cat berwarna hitam, sehingga tidak lagi dapat dibaca teriakan masyarakat yang kelaparan di negerinya sendiri. 

 

Mural Sebagai Media Komunikasi

Pada dasarnya, karya seni merupakan simbol protes yang tidak membahayakan. Karya seni visual menggunakan media dinding dan membutuhkan keahlian artistik tinggi yang biasa dikenal dengan mural ini sebenarnya sudah ada sejak 30.000 sebelum Masehi (SM). Mural yang pertama kali ditemukan terletak di Gua Chauvet, di jajaran Lembah Ardeche, Perancis Tenggara. Menurut salah satu seniman Mural Indonesia, Yayak Yatmaka, mural yang pertama kali ada di Indonesia terletak di salah satu gua di Sulawesi dan Kalimantan.

 

Pada maksud, fungsi, dan tujuannya, karya seni mural ini bisa memberikan nilai baru pada dinding yang digambar dan memberikan fungsi baru, karena mural bisa digunakan sebagai dekorasi ruangan, sebagai media promosi, media propaganda, media edukasi dan media pendidikan. Lukisan mural juga kerap mengandung makna tersendiri. Mural menjadi sentral peranannya ketika berada pada ruang publik, karena ruang publik menjadi salah satu sentral interaksi sosial bagi masyarakat. 

 

Indonesia sebagai negara demokrasi, saat ini menggunakan mural sebagai salah satu sarana berekspresi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi seseorang ataupun sekelompok orang, khususnya yang berisikan kritik sosial. Kedekatan mural dengan masyarakat dijadikan sebagai sarana kritik, dan diharapkan isu yang diangkat dapat sampai kepada masyarakat yang melihat mural tersebut. 

 

Menurut pakar sosiologi politik dan pengamat kebebasan berekspresi, ekspresi yang dipancarkan melalui mural menunjukan kebuntuan atau sumbatan pada saluran aspirasi di ruang lain. Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, reaksi yang diberikan pemerintah malah sebaliknya. Aspirasi masyarakat yang tersirat dalam warna warni seni dihapus begitu saja.

 

Polemik Mural, Vandalisme, dan Hak Kebebasan Berekspresi

Karya seni merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi masyarakat. Salah satunya, melalui mural, kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi dapat disampaikan di ruang publik. Mural sendiri sebenarnya sudah sering digunakan sebagai simbol peristiwa yang terjadi di tempat-tempat tertentu. Sejak dulu, mural dibuat oleh masyarakat untuk menyalurkan kritikan atas kinerja pemerintah. Lalu, apakah mural merupakan bagian dari vandalisme?

 

Vandalisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) dan penghancuran secara kasar dan ganas.

 

Menurut Adhie M Massardi, analis politik dan budayawan, mural sudah diakui dan sudah menjadi konvensi internasional sebagai aliran seni publik. Mengingat sifatnya sebagai "seni publik", yaitu karya seni rupa dengan media milik publik seperti dinding, tembok-tembok di jalan umum, atau permukaan permanen lainnya, maka syarat utama mural tidak boleh merusak estetika kawasan sekitarnya. 

 

Pelukis mural adalah seniman rakyat. Bila mereka sudah bergerak, artinya hati rakyat sudah bergerak. Pada karya seni mural yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat, salah satunya terkait mural yang diduga mirip Presiden RI, Joko Widodo, dengan bertuliskan ‘404: Not Found’ dinilai tidak merusak atau menghancurkan hasil karya seni ataupun barang berharga lainnya. Tindakan ini jelas sama sekali bukan merupakan vandalisme. Namun, Aparat yang menghapus hasil karya seni mural ini dan melakukan pencarian terhadap pelukisnya dinilai bukan hanya antikritik dan antidemokrasi, namun juga dinilai melakukan vandalisme. Lantas, bagaimana nasib kebebasan berekspresi bagi rakyat Indonesia?

 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang berbunyi:

 

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.

 

Selain itu, dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai panduan HAM di dunia. Pasal 19 yang menyebutkan:

 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti memberikan ruang sebebas bebasnya, ada batasan yang sudah ditentukan. Adapun pembatasan memang diatur tetapi bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, namun tujuannya untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan tanggung jawab. Untuk itu, dalam hidup bermasyarakat, khususnya bagi kita yang tinggal di negara demokratis, kita bebas untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi terkait kritik sosial dan politik dengan tujuan menyuarakan hati masyarakat. Kebebasan menyuarakan pendapat ini dilindungi oleh aturan undang-undang namun menanggapi tindakan aparat dalam penghapusan mural kritik sosial terhadap pemerintah ini, timbul pertanyaan, ‘Apakah kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga dibungkam?’

 

Kejadian Penghapusan Mural Menurut Perspektif Masyarakat

Beraneka ragam mural di berbagai sudut kota di Indonesia akhir-akhir ini mencuri perhatian dan menimbulkan kontroversi. Pada saat sekarang ini, sejumlah mural terbilang di daerah Jakarta, Tangerang, Jawa Timur, dan Yogyakarta, yang mayoritas bernada kritik dan berisikan kekecewaan terhadap pemerintah tersebut sudah dihapus oleh aparat setempat. Anehnya, dari sekian banyak mural yang ada di Indonesia, yang dipermasalahkan hanyalah mural-mural yang bersifat menyentil dan mengandung satire terhadap tokoh pemerintahan atau kebijakan pemerintah. Sedangkan mural-mural lainnya dibiarkan begitu saja (tidak dipermasalahkan). Hal ini tentu saja mengundang berbagai macam opini publik terhadap sikap pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini.

 

Kejadian penghapusan mural ini akhirnya membuka suara seorang Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto. Damar mengatakan bahwa ruang berpendapat yang kian sempit kemudian membuat warna memilih mural sebagai medium untuk menyampaikan protesnya. Akan tetapi, alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, pemerintah secara konsisten merespons semua narasi yang berbau protes dengan tameng pendekatan keamanan. Damar melihat tanggapan yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari anti kritik, alergi kritik. Padahal, mural ini bukan hanya soal estetika, bukan juga soal tertib hukum, tetapi tentang bagaimana ruang ekspresi warga yang semakin mengecil dan terbatas.

 

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM sekaligus Pemerhati Seni Visual, Irham Nur Anshari. Menurutnya, dalam menyikapi persoalan mural ini hendaknya perlu ditelaah kembali apa sebenarnya yang telah menjadi akar permasalahannya. Peristiwa ini seringkali dikaitkan dengan dua hal yakni pelecehan lambang negara atau perusakan fasilitas umum tanpa izin. "Kalau problem perusakan fasilitas umum sedikit lucu, karena yang dihapus mural yang dianggap sebagai gambar Presiden Jokowi, sedangkan mural lain di sampingnya tidak dibersihkan. Ditambah lagi desainer kaos imaji mural juga ikut didatangi aparat untuk minta maaf," ujarnya, melansir  laman UGM, Sabtu (27/8/2021). Dilihat dari kasus ini, ternyata pada kenyataannya mural sebagai media menyampaikan kritik masih menghadapi tantangan bahkan penolakan. Ironi karena di era demokrasi saat ini masih adanya pihak-pihak terkait yang merasa waswas terhadap kritik sosial yang disampaikan. 

 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dapat kita temukan di khalayak umum, mulai dari kelompok seniman maupun masyarakat umum, dengan media wawancara kualitatif atau bahkan pendapat yang beredar luas di sosial media. 

 

Mural Dihapus Baliho Bertebaran

Belakangan ini, negara kita terlihat sibuk menertibkan mural-mural berisikan ekspresi masyarakat di berbagai daerah. Namun, di sisi lain, tidak berselang jauh sebelum maraknya penghapusan mural ini, kita ketahui bahwa terdapat fenomena lainnya terkait ramainya baliho politisi yang sibuk promosi. Di tengah pandemi seperti ini, pihak terkait secara terbuka menampilkan diri di ruang publik dengan bermacam pesan mutiara dan tampilan eksentrik demi memenangkan suara publik. Keputusan tim elit politik ini alih-alih membawa simpati justru memberikan kesan kualitas demokrasi yang sudah terdistorsi. Elektabilitas di atas akuntabilitas.

 

Permasalahan ini tentunya mengundang berbagai macam opini publik. Ada yang mengkritisi karena dianggap tidak sensitif dan malah justru kompetitif dalam situasi krisis akibat pandemi. Ada pula yang menganggap kejadian ini normal adanya karena menjadi bagian dari proses political campaign atau marketing strategy dari para politisi. Lebih lanjut lagi, ada juga yang berpendapat bahwa baliho ini digunakan sebagai media pembentukkan citra politik dengan tujuan mengais potential voters bagi para politisi. Namun, pada kenyataannya, keberadaan baliho kampanye di sudut-sudut jalan lebih mengundang opini tentang ketidakpekaan para elit yang kemudian berujung menjadi bulan-bulanan publik. 

 

Jika dikaitkan dengan peristiwa mural saat sekarang ini, keputusan penghapusan mural oleh pemerintah patut dipertanyakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya, keduanya hal tersebut di atas memiliki tujuan yang sama bahkan memiliki banyak persamaan. Tujuan utamanya adalah agar pesan yang coba disampaikan dapat dilihat dan kemudian dinikmati banyak orang. Kemudian, keduanya juga dapat digolongkan sebagai political campaign yang ditampilkan di ruang publik, artinya keduanya sama-sama memanfaatkan ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan atas pandangan politik mereka. Perbedaannya hanya satu, dalam hal ini adalah pihak yang menyuarakan. Satu kelompok elit politisi, satu muralis atau seniman rakyat. 

 

Mengutip apa yang dikatakan Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Igak Satrya Wibawa. Jika ditinjau dari dimensi etis, tentunya public property idealnya tidak dapat digunakan tanpa izin. Namun ini menjadi paradoks bila dilihat dari dimensi perlawanan, yaitu kasusnya bertabrakan dengan etika, karena namanya juga sebagai simbol peristiwa atau perlawanan lewat karya, sifatnya asimetris atau tidak berbanding lurus satu dengan lainnya. Untuk itu, memang sulit bila kita menghadapkan seni dengan aturan, karena dalam seni kadang harus membenturkan keduanya. 

 

Benarkah Mural Bergambar Pemimpin Negara Merupakan Sebuah Penistaan Terhadap Lambang Negara Indonesia?

Setiap masyarakat punya hak untuk menyalurkan kekreatifan diri mereka dan mengekspresikan suara mereka, Tetapi apakah hak ini benar-benar bisa direalisasikan di negara yang menganut sistem “demokrasi” ini?

Beberapa waktu lalu, mural ‘Jokowi 404: not found’ di Batuceper, Tangerang, Banten dihapus oleh Aparat kepolisian. Tidak hanya mural ‘Jokowi 404: not found’ saja, mural “Okelah 3 Periode HEHEHE...” di jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan mural mirip Jokowi dengan Masker di Mata yang terdapat di jalan layang Pasupati, Bandung juga turut dihapus.

Penghapusan mural ini pun menjadi perdebatan bagi masyarakat, Alasan Aparat kepolisian menghapus mural ini terbilang ambigu, karena adanya unsur penistaan pada simbol/lambang negara. Tetapi, apakah pihak kepolisian tahu hal-hal yang termasuk simbol/lambang negara? menurut UUD 1945 & UU No.24/2009, yang termasuk simbol/lambang negara ialah Burung Garuda dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Apakah pemimpin negara tercantum dalam undang-undang ini?

Dari kejadian ini kita bisa simpulkan bahwa, mereka yang menjadi polisi wajib tahu akan peraturan atau undang-undang yang terdapat di negara Indonesia ini. mereka harus meningkatkan literasi mereka supaya bisa bertindak sesuai kebijakan yang ada. 

 

Tanggapan Perwakilan Pemerintah Terhadap Mural di Fasilitas Publik

Menanggapi masalah terkait mural tersebut, perwakilan pemerintah, Faldo Maldini selaku Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi mengklaim pada prinsipnya pemerintah tidak pernah antikritik, ruang dialog selalu terbuka. Mural itu sendiri menjadi salah satu bukti keterbukaan ruang berpendapat bagi publik. Dalam hal ini, Faldo berkeras dan meyakini apa yang terjadi pada kontroversi mural berujung penghapusan itu dikarenakan peraturan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sebab, apapun isinya, yang gambarnya memuji pemerintah, tokoh politik, atau mengkritik pemerintah, kalau tidak ada izinnya bisa berujung ke tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain, sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Faldo mengenai pasal yang dimaksud dalam KUHP tersebut.

 

Kendati demikian, lagi-lagi, oknum pemerintah berdalih. Tidak hanya berdalih, tetapi petugas Polresta Tangerang bergegas menelusuri siapa pembuat mural “Tuhan Aku Lapar!”. Hal demikian juga dialami dengan seniman mural gambar wajah yang diduga Bapak Joko Widodo bertuliskan “404: Not Found”.


Melansir dari Tempo.co, Kabid Humas Polres Metropolitan Tangerang, Abdul Rachim menyatakan mural itu tidak hanya mengganggu ketertiban umum, melainkan juga terindikasi pelecehan dan penghinaan simbol negara.

 

Selain itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Faldo Maldini mengatakan pemerintah bukannya anti kritik, tapi ia beralasan kebebasan berekspresi yang disampaikan juga harus berdasarkan koridor hukum. Lantas, bagaimana cara menyampaikan aspirasi berdasarkan koridor hukum tersebut? Membuat artikel dengan bahasa baku, sopan, tidak menyudutkan, lalu tidak didengar pula? 

 

Kesimpulan

Mural jadi polemik, seakan pemerintah antikritik dan antidemokrasi. Kritik sosial di ruang publik demi menyuarakan hati masyarakat dihapus dan dianggap penghinaan terhadap kepala negara. Lantas, bagaimana cara menyampaikan aspirasi berdasarkan koridor hukum tersebut? Membuat artikel dengan bahasa baku, sopan, tidak menyudutkan, lalu tidak didengar pula?

 

 

 

REFERENSI

 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58220409 

http://news.unair.ac.id/2021/08/19/pakar-unair-sebut-mural-adalah-bentuk-streetart-dan-media-

menyampaikan-pesan-dan-kritik/ 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210828093800-20-686632/mural-mural-yang-dihapus-dalam-sepekan-terakhir 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/09/103000965/ramai-baliho-para-politisi-di-tengah-pandemi-apa-yang-terjadi?page=all 

https://www.indosport.com/ragam/20210822/penghapusan-mural-adalah-tindakan-vandalisme

https://www.ugm.ac.id/id/berita/21599-pakar-ugm-jelaskan-soal-seni-mural-sebagai-media-kritik-sosial