menjaga hak asasi

Kekuasaan yang disalahgunakan sulit untuk dikalahkan, ia bisa mengendalikan kehidupan hingga kematian. Banyak rakyat yang dibuat bungkam dan bisu oleh rentetan ancaman dan ketakutan. Banyak juga rakyat yang menghilang dan mati tanpa kejelasan oleh rezim yang lalim. Dunia memperingati tanggal 10 Desember, sebagai peringatan yang terus bergema untuk mengingatkan bahwa masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Banyak aduan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Belum lagi pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang kasusnya tak kunjung tuntas hingga sekarang.

 

Oleh sebab itu, kami (BEM UNTAR) membuat kajian dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sebagai upaya untuk mengingatkan, mengevaluasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, serta mendesak akuntabilitas negara dalam menjamin penikmatan terhadap hak asasi manusia secara lebih optimal dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

 

 

SEJARAH HARI HAM

Hari HAM sedunia yang dirayakan pada tanggal 10 Desember digunakan untuk mengenang hari diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dokumen deklarasi ini terdiri atas bagian Pembukaan dan 30 Pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dilansir dari Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), peringatan hari HAM sedunia secara resmi dimulai sejak tahun 1950 saat Rapat Pleno ke-317 Majelis Umum pada 4 Desember 1950. Saat itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Resolusi 423 dan mengundang semua negara anggota dan organisasi lain untuk menetapkan tanggal 10 sebagai Hari HAM sedunia. setelah Majelis Umum meloloskan resolusi 423 dan mengundang seluruh negara maupun organisasi yang tertarik untuk mengadopsi hari tersebut sebagai Hari HAM tiap tahunnya.

 

Di Indonesia sendiri, pengakuan HAM termaktub dalam sejumlah peraturan mulai dari pembukaan, Pasal 27 hingga 34 UUD NRI 1945, TAP MPR No XVII/ MPR/ 1998 Tentang HAM, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

Mengutip pada The U.S Restatement of Law dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap “berat” apabila pelanggaran tersebut secara luar biasa menimbulkan keguncangan karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran. Sementara itu pada penjelasan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (system discrimination). Sedangkan, pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM didefinisikan sebagai pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

 

GENOSIDA

Kejahatan Genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

  1. Membunuh anggota kelompok.
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  6. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perbudakan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

 

 

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : 

Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran, pemaksaan hamil, pemandulan secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid.

 

 

Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

  1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM): Komnas HAM merupakan lembaga negara (government organization) yang sifatnya mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
  2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban.
  3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
  4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan (Kontras): Organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.
  5. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum (Elsam): Organisasi hak asasi manusia yang turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya.

 

 

Kegagalan Historis 

Proyek universalisasi HAM secara perlahan tergerus dengan dongkrakan nasionalisme paska Perang Dunia pertama sampai pada perdebatan ideologi antara legalisasi tugas negara dalam hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Titik sentral dari pandangan historis tentang progresivitas hak asasi manusia ialah bahwa relativisme kultural merupakan kegagalan historis dalam mempromosikan diskursus universalitas hak asasi ke dalam bentuk praktis. Dua perang dunia, genosida di Yugoslavia dan Rwanda, sampai pada perang melawan terorisme di awal abad-21, merupakan bentuk kegagalan penerapan proyek universalitas hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan secara historis masih banyak pelanggaran dan peristiwa hak asasi manusia yang hingga saat ini tak kunjung tuntas. Berikut beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang tentu masih terawat dalam ingatan:

1. Peristiwa 1965 (1965-1970)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 1.500.000 korban yang mana sebagian korban adalah anggota PKI atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.

 

2. Petrus (1982-1985)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah korban pada peristiwa ini adalah 1678 jiwa. Korban sebagian besar tokoh criminal, residivis, atau mantan criminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas.

 

3. Kasus TimTim Pra Jajak Pendapat (1974-1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa ini dimulai dari agresi militer TNI (operasi seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Korban peristiwa ini mencapai ratusan ribu jiwa.

 

4. Kasus Aceh (1976-1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semenjak dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Korban pada peristiwa ini juga mencapai ribuan jiwa.

 

5. Kasus Papua (1966)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasi intensif dilakukan TNI untuk menghadapi Operasi Papua Merdeka. Sebagian persoalan tentang penguasaan sumber daya alam antara perusahaan tambang asing, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal.

 

6. Kasus Marsinah (1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsinah, ialah aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Pahlawan kaum buruh tersebut harus ditemukan tewas mengenaskan di hutan di Dusun Jegong, Jawa Timur. Jasadnya ditemukan usai Marsinah melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah buruh. Pada akhirnya pelaku utama tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Hingga kini, kematian Marsinah masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan.

 

7. Peristiwa Mei 1998 (1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusuhan yang terjadi menjadi momentum peralihan kekuasaan di Indonesia. Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Sehingga tidak ada perkembangan lebih lanjut.

 

8. Penembakan mahasiswa Trisakti (Mei 1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penembakan dilakukan oleh aparat terhadap 31 mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya. Kasus tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Militer, namun hasil vonis terhadap pelaku terlalu ringan. Terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP HAM dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR bahkan menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini.

 

9. Kasus Munir (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munir adalah seorang aktivis HAM yang sangat vocal terhadap permintaan Orde Baru kala itu. Namun, hingga saat ini kematiannya masih menjadi teka-teki. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004. Hasil otopsi kepolisian menemukan Munir tewas karena racun arsenik dan menetapkan pilot Garuda Indonesia menjadi tersangka. Meski demian, kasus tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum selesai diungkap. Hingga sekarang belum ditemukan aktor intelektual dibalik pembunuhan Munir.

 

 

Permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM jalur litigasi

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada korban maupun keluarga korban hingga saat ini. Semua pihak yang berkepentingan perlu menyamakan persepsi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sering mangkrak karena yang bergerak hanya satu pihak, padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat butuh komitmen bersama sekaligus perlu adanya dasar hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. Banyak aspek dan faktor lain yang menjadi permasalahan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, yaitu:

  1. Masalah yuridis: dalam membuktikan tindak pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan alat bukti. Sehingga permasalahan dalam lingkup yuridis terkadang adalah terkait masalah alat bukti.
  2. Masalah financial: anggaran penyelenggaraan peradilan yang tidak murah.
  3. Masalah counter back dari para pelaku: dengan kekuasaan yang dimiliki pelaku, maka pelaku dapat menghilangkan alat bukti, intimidasi terhadap saksi atau korban, terjadi pembangkangan terhadap negara, dan sebagainya.
  4. Masalah independensi peradilan: mekanisme peradilan rentan adanya intervensi dari pihak penguasa (bukan hanya pengadilan HAM saja).

 

Di Indonesia, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000:

  1. Penyelidikan oleh Komnas HAM
  2. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung
  3. Penuntutan
  4. Pemeriksaan di pengadilan

 

 

PERADILAN INTERNASIONAL HAM

PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi Manusia (The United Nations Commissions on Human Rights). Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan internasional. Komisi ini terdiri dari 18 negara anggota, yang berkembang menjadi 43 anggota. Indonesia bergabung menjadi anggota komisi ini pada tahun 1991.

 

Cara kerja komisi PBB:

  1. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
  2. Seluruh temuan komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada sidang umum PBB.
  3. Setiap warga negara dan negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.
  4. Mahkamah Internasional, akan segera menindaklanjuti pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklanjuti untuk diadakan pendidikan, penahanan dan proses peradilan.

 

Contoh pelaksanaan dan proses pengadilan internasional yang mengadili pelanggaran hak asasi manusia:

  1. Pada tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup, karena bersalah telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisipan Prancis.
  2. Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.
  3. Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.

 

 

MAKNA PERINGATAN HARI HAM

HAM yang melekat pada setiap pribadi yang dalam pelaksanaannya diatur oleh seperangkat hukum positif untuk menjamin tidak terjadinya tabrakan pelaksanaan hak asasi seseorang dengan orang lain. Oleh karenanya, sejak awal dirumuskannya HAM tidaklah dimaksudkan sebagai upaya seluas-luasnya seseorang untuk mengekspresikan hak yang dipunyai atau menjalankan hak itu dengan sebebas-bebasnya tanpa norma yang mengatur. Karena kalau model pemahaman HAM yang demikian, pasti yang terjadi adalah anarki antar individu maupun antar kelompok. Justru perumusan HAM yang dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat tiap individu dengan sendirinya akan hilang, karena setiap orang beralasan bahwa ia sedang melakukan haknya tanpa peduli sedikitpun dengan orang lain.

 

 

 

REFERENSI

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2013. Humanis. Jakarta. 

 

https://www.google.co.id/amp/s/afifhasbullah.com/menyambut-hari-ham-sedunia-ham-ku-ham-mu-ham-kita/amp/

 

https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB

 

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/12/7/1274/penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-komnas-ham-tunggu-aksi-pemerintah.html