MENGINTIP HASIL PANJANGNYA PERJALANAN PPKM; PPKM DIPERPANJANG BERULANG KALI.

APAKAH BENAR EFEKTIF ATAU FIKTIF?

 

[Kastrat POLRI; Policy Review]

PPKM Darurat Dicetuskan Pemerintah Pada Saat Genting

Pada bulan Juli tempo lalu, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi, ditambah dengan penyebaran virus varian baru, Delta. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa jumlah kumulatif kematian tertinggi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ialah pada bulan Juli 2021, yaitu mencapai 32.061 kasus kematian. Jumlah tersebut 4x lebih banyak dibandingkan dengan bulan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian. Menangani hal tersebut, pemerintah cetuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 lalu.

 

PPKM Diperpanjang Sebanyak Lima Kali

Seiring berjalannya waktu, PPKM sudah mengalami perpanjangan sebanyak 5 kali dan perubahan istilah dari darurat menjadi beberapa tingkatan level. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, kebijakan PPKM bersifat adaptif. Artinya, penetapan PPKM beserta levelnya ditentukan berdasarkan perkembangan penularan COVID-19 di daerah masing-masing.

 

Perjalanannya Panjang, Efektif atau Fiktif?

Berikut adalah grafik penurunan angka kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Agustus, ketika rangkaian PPKM telah diberlakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim PPKM Level 2-4 menjadi faktor penurunan kasus harian virus COVID-19 di Indonesia selama beberapa hari ke belakang.

 

Berdasarkan data laporan Satgas Penanganan COVID-19, kasus harian secara konsisten berada di bawah angka 30.000 kasus selama lima hari berturut-turut. Sementara pada 14 Juli, penambahan harian sebanyak 28.598 kasus. Dua hari kemudian di tanggal 16 Juli, kasus berkurang menjadi 17.384 kasus. Meskipun pada tanggal 19 Juli kembali naik menjadi 22.053 kasus. Namun pada bulan Agustus, Ketua Bidang dan Data Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan dalam pekan ini kasus telah menurun 37% dari bulan Juli.

  1. Sekolah: Pelaksanaan sekolah bisa dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau jarak jauh. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.
  2. Sektor Esensial: Sektor esensial untuk industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. Sektor esensial lain juga dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk staf yang berkaitan dengan pelayanan, dan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran.
  3. Sektor Non-Esensial: Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100 persen melalui WFH.
  4. Warung Makan, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan dan Sejenisnya: Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat maksimal 25 persen dari kapasitas serta tutup pukul 20.00 WIB.
  5. Restoran: Restoran dengan area pelayanan ruang terbuka diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen dengan kapasitas 2 orang per meja dan pembatasan jam operasional pukul 20.00 WIB. Sedangkan, restoran / kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung / toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima delivery / take away dan tidak menerima makan di tempat.
  6. Pusat Perbelanjaan atau Mal: Pusat perbelanjaan atau Mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50 persen kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
  7. Tempat Ibadah: Tempat ibadah dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas, atau maksimal 30 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
  8. Resepsi Pernikahan: Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 tamu undangan dan tidak mengadakan makan di tempat.
  9. Supermarket, Pasar, Toko Kebutuhan Pokok: Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sedangkan, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai pukul 15.00 waktu setempat.
  10. Apotek dan Toko Obat: Apotek dan toko obat dapat buka 24 jam.
  11. Transportasi Umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen.
  12. Fasilitas Umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

 

Sejumlah kelonggaran yang diterapkan pada peraturan PPKM level 3 diantaranya, sekolah tatap muka yang boleh digelar dengan jumlah siswa dan guru maksimal 50 persen. Pengecualian dibuat untuk sekolah luar biasa yang boleh beroperasi 62-100 persen. Kebijakan ini tidak berlaku pada masa PPKM level 4 dimana seluruh sistem pembelajaran sekolah dilakukan secara online/daring. Selain itu, pada pemberlakuan PPKM level 3, mal diberi kebijakan untuk beroperasional hingga batas waktu pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen serta melakukan screening pengunjung melalui aplikasi Peduli Lindungi yang sebelumnya pada PPKM level 4 mal tutup dengan pengecualian aktivitas tertentu.

 

Di daerah level 3 Jawa-Bali, sejumlah tempat makan itu boleh beroperasi hingga 20.00 dengan jumlah pengunjung maksimal 20 persen. Waktu makan di tempat dibatasi maksimal 30 menit. Namun di daerah level 4 Jawa-Bali, restoran tidak melayani makan di tempat dengan pengecualian untuk restoran di tempat terbuka tetap beroperasi hingga pukul 20.00 dengan jumlah pengunjung maksimal 25 persen, 2 orang per meja, dan waktu makan maksimal 30 menit.

 

Sudut Lain Dalam Perjalanan PPKM di Indonesia

Dampak positif yang dibawa oleh PPKM mungkin dapat dilihat dari angka kasus COVID-19 yang dipaparkan sebelumnya sudah mengalami penurunan. Namun, di sisi lain timbul pertanyaan; apakah PPKM dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat?

 

Fakta yang terjadi di lapangan, PPKM memang membatasi ruang gerak masyarakat. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa hidup masyarakat dapat tercukupi meskipun dibatasi ruang geraknya. Bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor informal, PPKM di sudut lain menjadi tembok besar yang menghalangi masyarakat untuk dapat hidup seperti seharusnya.

 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyatakan ada beberapa hal yang harus dibenahi, khususnya dalam pengadaan bantuan sosial. Diharapkan pemerintah dapat memperluas jangkauan bantuan sosial secara adil dan merata kepada masyarakat yang terpaksa harus diam di rumah dan tidak dapat menghasilkan.

 

Kesimpulan

Mengintip hasil dari panjangnya perjalanan PPKM di Indonesia. Sejak awal Juli sampai sekarang, PPKM sudah mengalami perpanjangan sampai 5 (lima) kali. Pembatasan pergerakan aktivitas di tengah masyarakat ini dinilai efektif dalam meminimalisir angka kasus COVID-19. Namun, di sisi lain, PPKM justru merupakan tembok besar yang menyiksa rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor informal.

 

 

 

 

REFERENSI

 

https://money.kompas.com/read/2021/08/24/093929926/lengkap-aturan-ppkm-

level-3-dan-bedanya-dengan-ppkm-level-4

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824100348-20-684463/beda-aturan-

ppkm-level-3-dan-ppkm-level-4