Mengatasi kemiskinan, apakah mungkin?

Dapat dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dan dunia nyata adalah dunia realita di mana masyarakat sebagai  kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai problematika hidup mereka. 

 

"As long as poverty, injustice and gross inequality exist in our world, none of us can truly rest."

- Nelson Mandela

 

Maka dari itu kami  "BEM UNTAR” membuat kajian mengenai hari  “Pengentasan Kemiskinan Internasional” yang diperingati pada Tanggal 17 Oktober. Semoga kajian ini dapat menambah wawasan pembaca dan bermanfaat bagi semuanya.

 

 

 

LATAR BELAKANG MASALAH

 

Kemiskinan dapat menjadi penyakit suatu negara, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan. Dari ukuran ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. 

 

Anak-anak Kehilangan Haknya 

Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty” (Tammie O’Nei, 2006,p-7). Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia yang tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut.

Ada manusia yang hak-hak asasinya dilanggar. Jika kemiskinan itu terjadi dalam keluarga, disitu ada anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kekurangan gizi, hingga kesehatannya bahkan jiwanya terancam. 

Selain itu juga terdapat anak-anak yang tidak mampu menikmati pendidikan, yang sebetulnya merupakan bagian dari haknya. Dan terdapat pula pelanggaran hak-hak asasi manusia jika orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, apalagi jika negara membiarkan itu semua terjadi. Dari perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya.

Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan tolak ukur paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Warga yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidupnya.

 

Masalah yang Hingga Kini Masih Terjadi 

Oleh karena itu, tidak ada satu pemerintahan pun di seluruh dunia yang memandang sebelah mata fenomena kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu : dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, air bersih, dan lain lain. Sehingga seterusnya pentingnya hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

 

 

 

KEMISKINAN DI INDONESIA

Badan Pusat Statistik menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,15 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen.

Dibanding Maret 2019 peningkatannya mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37 persen poin dari Maret 2019 yang hanya 9,41 persen.

 

Langkah Pemerintah Indonesia dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia

Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi:

  1. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
  2. Untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.
  3. Melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi.
  4. Peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi.
  5. Melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. 

 

 

 

PENGARUH COVID-19 DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

 

BANK Dunia menilai negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik yang sedang memulihkan diri dari ketegangan perdagangan dan berjuang mengatasi pandemi covid-19 akan dihadapi kemungkinan guncangan dan resesi global.

Dalam laporannya yang bertajuk East Asia and Pacific In the Time of COVID-19, Pertumbuhan negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk tahun 2020 diproyeksikan melambat menjadi 2,1% pada skenario dasar dan menjadi negatif 0,5 untuk skenario lebih rendah, dari perkiraan 5,8% pada 2019. Sementara Tiongkok di 2020 diproyeksikan turun menjadi 2,3% pada skenario dasar dan 0,1% dalam skenario lebih rendah, dari 6,1% pada 2019.

Jika situasi ekonomi memburuk, dan skenario lebih rendah yang terjadi, maka jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 11 juta orang. Proyeksi sebelumnya memperkirakan hampir 35 juta orang akan keluar dari kemiskinan di Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020. itu termasuk lebih dari 25 juta di Tiongkok.

 

 

 

NEGARA-NEGARA DI DUNIA DENGAN ANGKA KEMISKINAN YANG TINGGI

1. SURIAH

 

Suriah menjadi negara dengan angka kemiskinan yang tertinggi di dunia. Presentase negara yang dilanda perang tersebut mencapai 82,5 %. Perang sipil berkepanjangan di Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 membuat negara tersebut porak-poranda di tambah dengan ekonomi negara tersebut yang kurang baik. Akibatnya, angka kemiskinan di negara tersebut meningkat. 

3. MADAGASKAR

 

Di negara Afrika tersebut korupsi dan krisis politik permasalahannya, sehingga membuat negara ini tidak dapat berkembang. Krisis politik yang dialami Indonesia pada tahun 1998 ini melanda kemiskinan di Indonesia mencapai 49,5 juta jiwa atau 24,5 %. Dengan berjalannya waktu kondisi politik yang berangsur-angsur stabil yang diikuti dengan pemulihan ekonomi mendorong Indonesia bangkit dari keterpurukan, (Juli 2019). 

2. ZIMBABWE

 

Di Zimbabwe, pengolaan negara yang kurang baik, korupsi yang merajalela, hingga krisis politik membuat sebagian masyarakatnya jatuh miskin. Robert Mugabe yang menjadi diktator di negara tersebut di tuding paling bertanggung jawab atas meningkatnya kemiskinan di Zimbabwe. 

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara bagian, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan  dan pedesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut.

Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan sebagainya. Sedangkan di negara Indonesia sebenarnya dari uraian di atas juga melakukan upaya yang hampir sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin tingkat komperehensifitasnya yang masih diperlukan. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama. 

 

Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah:

  1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.
  2. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.
  3. Kebijakan dan program yang melindungi kelompok miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap goncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi goncangan-goncangan tersebut.
  4. Kebijakan dan program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.
  5. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya.

 

 

 

KESIMPULAN

 

Bentuk-bentuk kebijakan dan program yang ada, masih dirasakan kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di beberapa negara termasuk Indonesia yaitu, pendidikan, korupsi, krisis politik, kesehatan, buruknya generasi penerus. Perhatian pada faktor-faktor tersebut saat melakukan perumusan kebijakan akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di setiap wilayah.

Penerapan kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan dengan cara komprehensif dengan melibatkan semua unsur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, sehingga akan tercipta program yang berkelanjutan. Yang pada akhirnya dapat membangkitkan penduduk miskin keluar dari kemiskinan.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Tammie O’Nei, 2006, Human Rights and Poverty Reduction: Realities, Controversies and Strategies, An ODI Meeting Series (editorial), Overseas Development Institute 2006.

 

Huraerah, Abu. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. www.google.com, Indonesia.

 

https://m.merdeka.com/uang/ini-5-langkah-pemerintah-untuk-tekan-kemiskinan-di-indonesia.html

 

https://lifepal.co.id/media/negara-dengan-angka-kemiskinan-paling-besar/

 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

 

https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta-fQ9M

 

https://m.mediaindonesia.com/read/detail/300105-bank-dunia-covid-19-ganggu-pengentasan-kemiskinan