Lika liku Ajang Formula E di Jakarta;

Interpelasi Ditolak; Ada Apa?

Abstrak

 

Tahun 2020 silam, DKI Jakarta berencana menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara seri balapan Formula E 2020. Namun, Sekretariat Negara menolak rencana kegiatan yang ingin diselenggarakan pada area lintasan di kawasan Monumen Nasional (Monas). Hal ini mempertimbangkan bahwa Monas merupakan salah satu kawasan cagar budaya. Selain itu, setelah membaca pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait rencana penggunaan kawasan Monas sebagai lintasan balap, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan menuai kritik dari masyarakat. Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan biaya senilai satu triliun untuk ajang Formula E di DKI Jakarta yang sempat tertunda dikarenakan COVID-19. Padahal, studi kelayakan Formula E sejak 2019 belum juga menemukan kejelasan. Bahkan, Formula E belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program  kepala daerah.

 

 

PEMBAHASAN

 

Sesuai dengan Instruksi Gubernur yang dikeluarkan Bapak Anies pada 4 Agustus 2021, Jakarta akan menyelenggarakan Balapan Formula E pada Juni 2022 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Agenda yang sudah direncanakan sejak lama ini pun memancing amarah publik, Pemprov dinilai melakukan pemborosan dengan menyelenggarakan ajang tersebut di masa pandemi. Ketidakjelasan mengenai Formula E pun mulai dipertanyakan, sejumlah Fraksi DPRD DKI menggunakan Hak Interpelasi kepada Bapak Anies. Publik pun menyorot pertemuan Bapak Anies dengan 7 Fraksi tersebut pada hari yang sama. Tepatnya pada malam hari, Bapak Anies diketahui mengundang 7 fraksi lainnya dari DPRD DKI Jakarta, selain PDI Perjuangan dan PSI, untuk makan malam di rumah dinasnya. Sejumlah anggota dewan yang hadir tidak menampik bahwa isu Formula E adalah salah satu isu yang dibahas. Bahkan menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, 7 fraksi yang hadir sepakat untuk tidak ikut interpelasi. Pertemuan itu pun semakin dipertanyakan karena sehari setelah pengajuan resmi hak interpelasi tersebut 7 Fraksi tersebut menolak hak interpelasi Bapak Anies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kronologi Formula E Sejak 2019

 

Pada 14 Juli 2019 silam Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mengatakan Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E 2020. Hal itu diungkapkan Bapak Anies usai bertemu dengan Federasi Otomotif Internasional (FIA) selaku pengelola Formula E di Brooklyn, New York, Amerika Serikat.  Namun hingga saat ini, Formula E sudah mengalami penundaan sebanyak 2 (dua) kali akibat pandemi COVID-19, pada pertengahan Maret 2021 BPK melakukan audit dan menemukan beberapa kejanggalan. Per 4 Agustus 2021 Bapak Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021, dalam instruksi tersebut Bapak Anies membuat pelaksanaan Formula E sebagai program prioritas daerah pada Juni 2022. Pelaksanaan Formula E masih belum ada kejelasan namun dijadikan prioritas daerah pun mulai membingungkan publik.  Pada 24 Agustus 2021, Fraksi PDIP dan PSI pun mengusulkan Hak Interpelasi kepada Bapak Anies terkait kebijakan Formula E. Hak Interpelasi tersebut dapat dilakukan apabila mendapat setengah atau 50% suara dari fraksi yang ada. Namun, tepat sehari setelah Hak Interpelasi tersebut resmi diajukan, Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra mengklaim bahwa 7 Fraksi tidak ingin mengajukan Hak Interpelasi terhadap Bapak Anies. 

 

Balapan Mobil Listrik

Balapan Formula E merupakan ajang pengujian dan pengembangan teknologi terkait dengan jalan, membantu menyempurnakan desain kendaraan listrik sembari mempromosikan bebas polusi udara pada skala global. Formula E memulai debutnya pada tahun 2014 silam di Beijing, China. Balapan Formula E adalah seri balap mobil listrik internasional pertama di dunia. Balapan tersebut mempertandingkan 24 pembalap dari 12 tim dan diselenggarakan di jalanan di 12 kota di lima benua di dunia. Dengan durasi pertandingan 45 menit,  setiap sirkuit yang digunakan harus mempunyai panjang sirkuit 1,9 hingga 3,4 kilometer. 

 

Penggunaan Dana Formula E

Formula E di Jakarta adalah isu hangat yang tak kunjung selesai, penyelenggaraannya yang di undur karena pandemik juga biayanya yang besar memunculkan reaksi publik yang terus kian memanas. Diketahui Pemprov DKI Jakarta sudah membayar  hampir 1 triliun rupiah tepatnya 983,31 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kepada Formula E Operation (FEO) Ltd selaku pemegang lisensi Formula E. Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan rincian biaya yang sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain :

 

  • Pembayaran fee: Pada tahun 2019, Pemprov DKI telah membayarkan fee senilai GBP 29 juta atau setara 360 miliar rupiah. Pada tahun 2020, Pemprov DKI kembali membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara dengan 200,31 miliar rupiah.
  • Pembayaran Bank Garansi Senilai Rp 423 Miliar: Pemprov juga telah membayar Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara 423 miliar rupiah.
  • Penarikan Bank Garansi: PT Jakpro telah menarik Bank Garansi yang telah dibayarkan. Penarikan Bank Garansi dilakukan karena gelaran Formula E ditunda akibat pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih mewabah di DKI Jakarta. Sesuai dengan permintaan Pemprov DKI ajang Formula E ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
  • PT Jakpro Dinilai Belum Maksimal soal Renegosiasi dengan FEO: BPK menilai PT Jakpro belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO soal pembayaran tersebut. Pasalnya, keberlangsungan gelaran Formula E ini tidak dapat dipertegas keberlanjutan kerja samanya ataupun pendanaan yang telah dibayar.
  • Belum Ada Kejelasan tentang Pembagian Pendanaan: Belum ada kejelasan soal pembagian pendanaan yang bisa membebani APBD DKI. Pasalnya satuan kerja Pemprov DKI juga diidentifikasi ikut dalam aktivitas penyelenggaraan Formula E, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, otomatis alokasi biaya jadi beban APBD.

 

Menurut BPK, beban pembiayaan kegiatan Formula E musim 2019/2020 tersebut masih sangat bergantung pada dana APBD Provinsi DKI Jakarta karena seluruh biaya kegiatan ditanggung oleh APBD Pemprov DKI Jakarta, baik melalui anggaran Dispora maupun melalui PMD kepada PT Jakpro.

 

7 Fraksi Menolak Interpelasi

Sehari setelah Hak Interpelasi diajukan secara resmi, terdapat 7 Fraksi DPRD yang menolak Hak Interpelasi tersebut. Adapun Hak Interpelasi merupakan hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Menolak interpelasi adalah salah satu hak dari anggota DPRD, namun publik menyorot kejanggalan dari penolakan tersebut. Pasalnya para anggota dewan tersebut diketahui telah makan malam bersama dengan Bapak Anies sehari sebelum mereka mengeluarkan penolakan terhadap Hak Interpelasi. Aksi Bapak Anies dengan ketujuh Fraksi tersebut pun mendapat kecaman menurut Gilbert yang merupakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut pertemuan itu akan melunturkan kepercayaan rakyat kepada lembaga parlemen di DKI Jakarta.

 

Selain itu dilansir dari merdeka.com menurut Trubus Rahadiansyah yang merupakan seorang Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, penolakan terhadap hak interpelasi adalah tanda kejanggalan di Formula E.  Seharusnya Pemprov DKI dapat menggunakan interpelasi tersebut untuk menyampaikan rencana detail penyelenggaraan Formula E, sehingga masyarakat mendapat edukasi mengenai ajang tersebut dan turut serta mendukung ajang internasional itu.  Banyak hal yang harus disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan Formula E. Selain anggaran, permasalahan perizinan, pengalihan lalu lintas, penyiapan moda transportasi publik hingga pencegahan terjadinya klaster COVID-19. Terlebih karena ajang ini dibiayai menggunakan APBD, sehingga cost dan benefit harus diperhitungkan agar tidak merugikan Pemprov DKI. Bapak Anies juga diminta untuk menjelaskan skenario terburuk jika nantinya Formula E tak dapat diselenggarakan. Karena setidaknya sudah Pemprov DKI tercatat telah membayar Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara 423 miliar rupiah.

 

Formula E di Mata Ekonomi Dunia

Melihat deretan pengeluaran yang telah dijabarkan sebelumnya, timbul pertanyaan moral mendasar demikian; apakah tidak sia-sia? Di tengah pandemi COVID-19, anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan angka kesembuhan maupun penanggulangan COVID-19 perlu diprioritaskan. Tidak sedikit lahir sikap skeptis dari masyarakat terkait timbal balik dari uang yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Formula E. Menilik dari pengalaman di Montreal, dilansir Forbes, pergelaran balap mobil bertenaga listrik Formula E sebetulnya lebih banyak keluar uang daripada yang dihasilkan sejak didirikan pada tahun 2014. Kemudian pada Tahun 2018, FEO, institusi yang memegang lisensi Formula E membuat kerugian bersih sebesar 28,4 juta dolar AS. Sebab, menghabiskan biaya 171,9 juta dolar AS untuk penyelenggaraannya namun hanya berpendapatan 143,5 juta dolar AS. Dan itu bukan yang pertama kalinya. Menurut lembaga survei Formule Citoyenne yang dikutip Mulier Institute Utrecht (2020) alih-alih mendongkrak perekonomian pedagang, 70 persen dari mereka mengatakan sebaliknya. Mayoritas pebisnis merugi. Mereka mensurvei 70 pedagang dan hasilnya, 49 dari mereka mengaku mengalami dampak negatif dari balapan. Sedangkan 28,6 persen mengatakan mereka tidak mendapat untung dan hanya 1,4 persen yang mendapat untung. 

 

Kritik Pengamat Olahraga

Seorang pengamat olahraga, Budiarto Shambazy, menilai bahwa Formula E sekadar jadi ajang sirkus dan merugikan olahraga Indonesia serta Jakarta pada khususnya. Menurut dia dana yang digelontorkan pemerintah DKI untuk ajang tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur olahraga atau menggelar pelatihan nasional cabang olahraga. Budiarto mencontohkan, saat ini DKI butuh prasarana olahraga bulutangkis, angkat besi, sepak bola, dan memanah sebagai olahraga yang paling digemari dan berprestasi. Ia juga menyayangkan dana sebegitu besar dipakai hanya untuk tontonan Formula E yang masih asing untuk masyarakat, dana tersebut lebih baik dipakai untuk stadion sepak bola atau pelatnas bulutangkis.

 

 

REFERENSI

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200206157713918-163-472205/kronologi-  rencana-formula-e-hingga-ditolak-digelar-di-monas

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/29/08032081/politikus-pdip-7-fraksi-tolak-interpelasi-setelah-kenyang-makan-malam?page=all. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/10/05350001/target-anies-formula-e-digelar-juni-2022-letak-sirkuit-belum-jelas-studi?page=all.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210321094307-4-231668/terungkap-anies-sudah-bayar-hampir-rp1-t-demi-formula-e

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831093248-20-687668/lika-liku-formula-e-berujung-usul-interpelasi-untuk-anies

https://www.merdeka.com/jakarta/pengamat-sebut-penolakan-interpelasi-tanda-kejanggalan-di-formula-e.html

https://www.beritasatu.com/politik/815597/fraksi-psi-resmi-ajukan-hak-interpelasi-terkait-formula-e 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20210831212800-163-688077/pengamat-formula-e-di-jakarta-cuma-sirkus-saja.

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/20/140849465/digelar-di-jakarta-2020-apa-itu-formula-e?page=all.

https://voi.id/bernas/40673/kronologi-formula-e-jakarta-bermasalah-yang-terancam-merugi-seperti-montreal

https://jakarta.bpk.go.id/5-temuan-bpk-saat-audit-formula-e-di-dki-jakarta/