ISENG ISENG BERHADIAH;

KORUPSI TANPA KONSEKUENSI

Korupsi sebesar 50 Juta Rupiah Yang Tidak Dipidana

Pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin rupanya membuat geger masyarakat, dengan pernyataan yang disampaikan bahwa “Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran agar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara”. Hal tersebut disampaikan Beliau pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Bagaimana tak membuat geger masyarakat? Baru sebulan tahun 2022 dimulai, namun kasus tindak pidana korupsi semakin merajalela. Salah satu kasus korupsi terjadi pada minggu pertama di tahun ini yang kemudian dilakukan Operasi Tangkap Tangan (“OTT”) terhadap Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi yang sekarang menjadi tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. 

 

Tidak lupa dalam rapat sebelumnya, Beliau juga menegaskan terhadap perkara dana desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus diimbau untuk diselesaikan secara administratif serta dilakukan pembinaan terhadap pelaku oleh Inspektorat yang merupakan badan pengawas pemerintahan daerah. 

 

Burhanuddin juga menambahkan bahwa mekanisme tersebut dipilih dengan tujuan sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, terdapat beberapa syarat yaitu: 

  1. Perlu dilihat terlebih dahulu korupsi dilakukan di bidang apa. 
  2. Dampak setelah terjadi korupsi meski nilai yang dikorupsi 50 juta rupiah. 
  3. Meskipun uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara, perkara tidak lantas berhenti dan harus dilakukan penyidik untuk mengidentifikasi akibat dari korupsi tersebut. 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung RI ini tentu dipicu oleh beberapa hal. Melalui penjelasan dalam siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada hari Senin 17 Januari 2022 beberapa anggota komisi III DPR RI memberikan pertanyaan kepada Jaksa Agung yang apabila dirangkum, menyatakan bahwa kasus korupsi di bawah 1 juta rupiah alangkah baiknya jangan di proses serta terkait dengan dana desa. Polemik ini kemudian secara eksplisit memperlihatkan bahwa Hukum Indonesia hingga saat ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.  

 

Munculnya gagasan ini, juga tak terlepas dari pandangan terkait analisis nilai ekonomi dalam tindak pidana korupsi yang mana menurut Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dimana dapat dibayangkan korupsi 50 juta rupiah harus ditangani oleh aparat penegak hukum (dari penyidikan sampai dengan eksekusi) dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Negara bisa melebihi 50 juta rupiah dari kerugian Negara yang ditimbulkan tersebut. “Hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum dan sarana lainnya kepada Terdakwa apabila Terdakwa tersebut diproses sampai dengan eksekusi” ucap Leonard pada saat siaran pers berlangsung.

 

Kasus tindak pidana korupsi yang mencuat terus-menerus, membuat pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Jelas saja, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan lain yang terdapat pada buku Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum, yang menyatakan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, pernyataan ini sudah dikenal masyarakat bertahun-tahun lamanya dikarenakan dampak dari korupsi itu sendiri. Lantas, akankah kebijakan ini bisa diterapkan dengan efektif dan efisien? Menilai bahwa banyak sekali indikator yang patut untuk dipertimbangkan. 

 

Terdapat Pro dan juga Kontra di masyarakat terkait dengan pernyataan Jaksa Agung ini. Di satu sisi, beberapa pihak memandang kebijakan ini merupakan pilihan yang tepat karena permasalahan terkait overcrowded di Lapas yang tak berujung serta kemungkinan lainnya yaitu terjadinya maladministrasi. Namun, apabila kebijakan ini dilaksanakan maka esensi harafiah dari Korupsi sebagai suatu extraordinary crime akan hilang dan menjadi setara dengan tindak pidana ringan lainnya. Dan jika diterapkan menjadi suatu kebijakan, hal ini akan memicu suatu budaya korupsi yang baru. Lantas, alasan dari pernyataan Jaksa Agung RI ini juga didukung karena biaya persidangan yang cukup besar sehingga menjadi tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Jadi, apakah penegakan hukum selalu berkutat dengan nominal? Mengingat, bahwa sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara untuk melaksanakan penegakan hukum, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. 

 

Evi Hartanti dalam bukunya mengatakan, korupsi adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Perbuatan korupsi tidak saja merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional.  Jika pernyataan Jaksa Agung RI hanya fokus terhadap nominal, bagaimana kalau nantinya akan lahir budaya korupsi? Uang akan dikembalikan, tapi bagaimana dengan sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional? Apakah bisa dengan mudahnya dikembalikan seperti hasil uang yang dikorupsi? Atau hanya akan menjadi ancaman baru karena tidak mengimplementasikan nilai-nilai dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Tak hanya itu ancaman juga datang jika korupsi dilakukan secara berkelanjutan, melihat tidak adanya hukuman bagi tersangka tindak pidana korupsi dibawah 50 juta rupiah. Padahal yang kita ketahui, hukuman dibuat agar para tersangka suatu tindak pidana merasakan efek jera.  

 

Setiap orang khususnya yang memiliki jabatan dan kekuasaan, akan tidak segan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jika tindakan tersebut terkuak, maka dengan mudahnya mereka dapat memberikan gantinya. Namun, bagaimana jika sebelumnya pihak yang memiliki kewenangan tersebut sudah melakukan tindak pidana korupsi? Sedangkan yang tertangkap tangan, hanya tindak pidana korupsi dibawah 50 juta rupiah. Apakah hal tersebut dapat disebut dengan keadilan? Masyarakat merasa bahwa hukuman yang didapat para tersangka tindak pidana korupsi belum cukup, apalagi dengan penghapusan hukuman yang dengan hanya mengembalikan uang? Tindakan korupsi selalu dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, sedangkan masyarakatlah yang terkena dampaknya.

 

KESIMPULAN

 

Imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara menjadi polemik hangat di kalangan masyarakat belakangan ini. Pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota komisi III DPR RI ini membuat masyarakat dan juga para pengamat terkejut. Apakah wacana ini merupakan suatu keputusan yang progresif atau justru sebaliknya? 

 

Masyarakat mungkin sudah lelah mendengar terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia. Kasus korupsi yang tak berujung menjerat para pejabat dan oknum lainnya dalam praktik menunjukkan buruknya birokrasi. Pernyataan Jaksa Agung RI beberapa waktu lalu ini tentunya disertai dengan beberapa pertimbangan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Febrie Adriansyah: “Implementasinya itu, itu dilihat dari pertama, ini korupsi di bidang apa. Akibat dikorupsi ini walaupun di (bawah) 50 juta rupiah, ini apa kira-kira, apakah mungkin maksudnya 50 juta rupiah ini kita identifikasi yang pertama terjadinya di mana, akibat korupsi ini sebesar apa ya. Jadi itu diperhitungkan juga.” 

 

Pernyataan tersebut berarti bahwa, Kejaksaan akan meninjau kembali terkait kasus-kasus apa saja yang layak untuk diproses secara hukum. Kejaksaan Agung adalah salah satu diantara tiga lembaga penegak hukum yang menurut Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan. Bisa dikatakan, Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat krusial. Oleh karena itu, jika keseluruhan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif, efisien dan juga profesional disertai juga dengan akuntabilitas yang baik, maka Kejaksaan dapat menjadi aparatur penegak hukum yang sangat dipercayai oleh publik.

 

Selama ini kasus korupsi bisa terus menerus terjadi karena rasa tidak pernah puas akan uang yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan juga pengabdian secara utuh kepada masyarakat. Tidak lupa untuk disoroti juga, aparat penegak hukum dalam proses melakukan penegakan korupsi justru berkoalisi dengan para koruptor itu sendiri. Meskipun pernyataan ini ditujukan kepada jajarannya, namun hal ini apabila diwujudkan akan melahirkan suatu budaya korupsi yang baru. Padahal, korupsi tidak bisa hanya dipandang dari segi nominal saja. Lantas, apakah wacana pengembalian uang ini akan sepadan dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat umum serta kasus korupsi akan selesai begitu saja? Tendensi kontinuitas dari perbuatan korupsi kedepannya patut menjadi concern utama mengingat esensi dari perbuatan korupsi itu sendiri yang termasuk ke dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

 

REFERENSI

 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

Buku Tindak Pidana Korupsi oleh Evi Hartanti, S.H. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/28/13501051/pusako-jika-koruptor-rp-50-juta-dibiarkan-maka-akan-timbul-budaya-korupsi

https://www.kompasiana.com/sonyruben/61f3bdc78700000ad6447262/tutorial-memahami-pernyataanjaksa-agung-tentang-korupsi-dibawah-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum?page=all&page_images=1

https://youtu.be/uxiT4LCRWjs