KOLONIALISME MODERN;

EKSPLOITASI MAHASISWA DALAM ERA KAMPUS MERDEKA

Latar Belakang

Universitas Tarumanagara memiliki visi sebagai Universitas Entrepreneurial Unggul yang memiliki integritas dan profesionalisme di Asia Tenggara. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Universitas Tarumanagara bermisi untuk menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Integritas, Profesional dan Entrepreneurship (IPE). Hal ini sejalan dengan tujuan Universitas Tarumanagara untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, menghargai pluralitas serta menjunjung tinggi moralitas bangsa dan berbudi luhur.

 

Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan oleh Universitas Tarumanagara berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada, diperlukan adanya tenaga kependidikan maupun mahasiswa yang kritis serta berintegritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, dosen selaku salah satu tenaga kependidikan yang menjadi panutan bagi mahasiswa di lingkungan kampus tentu menjadi unsur yang penting dalam proses pembentukan lulusan yang bermoral.

 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Universitas Tarumanagara merupakan kampus dengan cita-cita menjadi unggul dalam bidang entrepreneurial, yang mana diharapkan dapat melahirkan calon-calon wisudawan yang memiliki kemampuan entrepreneurship. Dalam kata lain, Universitas Tarumanagara menyelenggarakan proses pendidikan yang bebas dari politik eksternal, yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan menuju cita-cita tersebut. Maka itu, dalam perjalanannya, Universitas Tarumanagara tidak memiliki hubungan atau keterlibatan dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam bentuk apapun secara resmi.

 

Ormas, diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Organisasi Kemasyarakatan), adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun ciri khas Ormas lainnya dapat ditemukan pada Pasal 4, yaitu sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

 

Namun, beberapa bulan ke belakang, istilah Ormas menjadi suatu hal yang tidak asing di telinga mahasiswa Universitas Tarumanagara, khususnya Fakultas Hukum. Faktanya, beberapa mahasiswa mengeluh terkait adanya kegiatan di luar kurikulum perkuliahan yang secara terselubung memiliki pengaruh terhadap penilaian mata kuliah.

 

PEMBAHASAN

 

Organisasi Masyarakat; Gerakan Pembumian Pancasila

Gerakan Pembumian Pancasila atau akrab dikenal dengan singkatan GPP merupakan Ormas yang berdiri pada tanggal 1 Juni 2019 berdasarkan Akta Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) No. AHU-0000724.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Pembumian Pancasila. GPP diketuai oleh Dr. Antonius Manurung.

 

Pasalnya, diketahui bahwa salah satu Dosen Universitas Tarumanagara, Dr. Gunawan Djayaputra, S.H., S.S., M.H., merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPP DKI Jakarta. Dr. Gunawan pada memperkenalkan Ormas GPP kepada sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Salah satunya dengan mengundang mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan Kaderisasi Kepemimpinan Dasar (KKD) yang diselenggarakan oleh GPP.

 

Akan tetapi, kehadiran Ormas dan KKD dalam proses perkuliahan bila ditelusuri lebih dalam tidak memiliki relevan antara satu sama lain. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan ideologi negara, diperlukan cara berpikir kritis agar kiranya oknum-oknum tertentu tidak menyalahgunakan pancasila sebagai alat untuk mendominasi suatu bidang. Seperti yang disampaikan pada nilai Pancasila nomor 5; “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

 

Dampak Kehadiran Ormas Pada Proses Belajar Mengajar

Hadirnya Ormas yang tidak berkaitan dengan materi perkuliahan kini menjadi tantangan baru bagi mahasiswa untuk dapat lulus dari suatu mata kuliah. Tidak hanya sebagai sebuah tantangan baru bagi kelulusan, hal ini secara tidak langsung merupakan perampasan akan kemerdekaan mahasiswa dalam keterlibatannya pada suatu Ormas, sebab partisipasi Ormas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penilaian mahasiswa.

 

Dampak yang dirasakan tentu memberatkan mahasiswa, seperti salah satunya mahasiswa digiring untuk mengikuti KKD pada hari Minggu, yang mana bagi mahasiswa kaum nasrani merupakan hari sabat yang seharusnya menjadi hari dimana mereka beribadah dan beristirahat bersama keluarga di rumah. Bila Ormas yang bersangkutan memiliki tujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap pancasila, praktik yang dilaksanakan justru telah mencoreng Sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa”.

 

Foto 1. Nilai Mata Kuliah PLKH 9 (Teknik Pembuatan Akta) Dipengaruhi oleh

Kegiatan Ormas yang Tidak Relevan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) kini seperti formalitas belaka di bawah kekuasaan Ormas. Kegiatan serta penugasan yang tidak ada relevansinya ini seolah-olah mendominasi proses perkuliahan, khususnya pada mata kuliah PLKH 9 (Teknik Pembuatan Akta).

 

Pada awal November, di saat mahasiswa tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut Ujian Akhir Semester (UAS), disampaikan melalui pesan Whatsapp, "Bagi yang daftar KKD 2 (bebas UTS kemarin itu) ini adalah salah 1 syarat bisa ikut KKD 2 nya, kalo ga UTS jadi kosong nilainya."

 

Lebih lanjut, kegiatan Ormas tidak hanya mengundang mahasiswa untuk hadir, tetapi juga menganjurkan mahasiswa untuk mencari atau memberikan rekomendasi peserta agar dapat ikut bergabung dalam kegiatan KKD yang terdiri dari beberapa angkatan. Adapun diumumkan melalui Group Whatsapp oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan, “Mohon perhatian bagi mhs Untar yg tdk memberikan rekomendasi peserta dinyatakan tdk lulus dan tdk bisa ikut KKD 2, krn syarat utk ikut KKD 2 hrs lulus kkd1 . Oleh krn itu hrs mengikuti ulang KKD1 angkatan 3 tgl 17 okt. Bagi yg sdh daftar KKD2 tapi blm lulus KKD1 akan digugurkan dan wajib mengikuti uts susulan dg nilai sesuai jawabannya dg nilai maks B.terimakasih.” Lagi-lagi, nilai mata kuliah menjadi umpan bagi sekelompok oknum untuk memperoleh kepentingannya.

 

Pada hakikatnya, keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan Ormas haruslah didasari dengan keikhlasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Organisasi Kemasyarakatan. Bercermin dengan kondisi di atas, tentu dapat dinilai bahwasanya mahasiswa mau tidak mau hadir demi mendapatkan nilai dalam sebuah mata kuliah. Melainkan dalam kata lain, partisipasi Mahasiswa pada kegiatan Ormas tersebut tidak didasari oleh keikhlasan atau kehendak mahasiswa itu sendiri tanpa paksaan.

 

Sangat disayangkan, sebuah Ormas yang membawa ideologi negara sebagai cita-cita utamanya, secara tidak langsung justru mencerminkan praktik penyuapan tersirat dalam proses kepentingannya. Penyuapan dalam hal ini didefinisikan sebagai tindakan memberikan sesuatu sebagai timbal balik kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau kehendak, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Seperti yang diketahui, mahasiswa mau tidak mau mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Ormas terkait, agar kiranya mendapatkan nilai yang diiming-imingkan oleh si pemilik kepentingan.

 

Penyelenggaraan Rakernas ORMAS di Dalam Lingkungan Kampus

Tidak selesai sampai disitu, Ormas GPP kembali hadir memasuki Universitas Tarumanagara secara terang-terangan. Pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, GPP mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ketiga di Auditorium Lt. 8 Gedung M Universitas Tarumanagara. Dihiasi dengan berbagai bendera identitas Ormas pada gerbang utama kampus maupun panggung auditorium. Tentu acara ini tidak lupa mengundang mahasiswa dengan kedok “ungkapan syukur bagi mahasiswa yang telah mendapatkan nilai B”.

 

Rakernas ini diselenggarakan dari PK 12.00 s/d 19.00 WIB secara hybrid, baik dari Auditorium Universitas Tarumanagara dan ruang virtual pada aplikasi ZOOM. Mahasiswa dipersilahkan untuk bergabung menyaksikan acara tersebut. Acara Rakernas juga dihadiri oleh Ketua DPP GPP, Dr. Antonius Manurung beserta jajarannya.

 

Rakernas yang membawa tema “Bangkitkan Roh dan Api Pancasila dalam Membangun Program Kerja Pembumian Pancasila secara Progresif-Revolusioner” dihadiri oleh 24 DPD yang sudah terbentuk sembari menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut Ormas lainnya.

 

Foto 2. Penyelenggaraan Kegiatan Rakernas di Lt. 8 Auditorium Gedung M Universitas Tarumanagara











 

 

 

 

 

Foto 3. Hadirin Rakernas Menggunakan PDL serta Atribut Ormas Lainnya












 

 

 

 

Foto 4. Pemasangan Bendera Ormas di Depan Kampus

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

Penyelenggaraan kegiatan Rakernas ini kembali mengundang tanda tanya. Mengapa suatu Ormas secara tiba-tiba dapat mengadakan kegiatan Rakernas di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara? Tidak hanya itu, mengapa suatu Ormas berhasil mendapatkan izin penggunaan Auditorium pada hari Minggu? Sementara bagi Mahasiswa Universitas Tarumanagara sendiri, mendapatkan izin penggunaan ruang pada hari Minggu rasanya hampir mustahil.

 

Kendati demikian, kabar yang beredar mengatakan bahwa pihak yang berwenang secara sadar telah memberikan izin bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut di dalam lingkungan kampus. Ada apa gerangan? Apakah kegiatan mahasiswa terlalu sepele atau memang ada kepentingan dibalik kepentingan?

 

Kesimpulan

Persoalan mengenai kehadiran Ormas di tengah-tengah proses kegiatan akademik Universitas Tarumanagara menuai berbagai kritik dan pertanyaan. Pada saat mahasiswa berusaha untuk berkarya dan mengajukan izin peminjaman ruang pada hari Minggu, otomatis penolakan datang membalas. Akan tetapi hal sebaliknya bagi kegiatan Rakernas dari sebuah Ormas yang jelas-jelas digelar pada hari Minggu di dalam lingkungan kampus. Mengapa demikian?

 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara sebagai Lembaga Eksekutif yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi mahasiswa, berdasarkan situasi diatas menolak keras adanya:

  • Keterlibatan Ormas dalam kegiatan akademik Universitas Tarumanagara;
  • Pemakaian fasilitas Universitas Tarumanagara untuk kegiatan Ormas yang bersangkutan.

 

Maka dari itu, untuk dapat memastikan sivitas akademika Universitas Tarumanagara berada dalam lingkungan kampus merdeka secara profesional dan berintegritas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara mengajukan kegiatan audiensi dengan pihak rektorat pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Diharapkan, pihak rektorat dapat menerima dan memberikan penjelasan terkait tanda tanya besar yang timbul akibat persoalan ini.

 

Kendati demikian, alih-alih memberikan penjelasan terkait persoalan yang ada, pihak rektorat justru tidak memberikan tanggapan apapun terkait undangan audiensi yang telah dikirim oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.

 

Oleh karena itu, BEM UNTAR selaku lembaga pusat kembali mengundang pihak rektorat dalam audiensi terbuka untuk membahas isu yang telah menimpa sebagian mahasiswa Universitas Tarumanagara pada hari Senin, 10 Januari 2022. Diharapkan, undangan kedua ini dapat diterima dan direalisasikan dengan baik demi kenyamanan sivitas akademika Universitas Tarumanagara.

 

Foto 5. Surat Undangan Audiensi Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Surat Undangan Audiensi Kedua