Jadi Saksi yang Berarti;
Tanggap dan Sigap Berantas Pelecehan Seksual di Ruang Publik

 

Problematika Penanganan Kasus Pelecehan Seksual 

Fenomena Pelecehan Seksual di ruang publik menjadi suatu hal yang lumrah dan tak terhindarkan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Seakan acuh tak acuh, di masa pandemi seperti COVID-19 ini peluang akan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik dengan korban masyarakat ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Faktanya, menurut survei global yang dilakukan oleh L’Oreal Paris yang bekerja sama dengan IPSOS di bulan Januari tahun 2021, 1 dari 3 perempuan masih mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi. 

 

Problematika daripada kasus pelecehan seksual di ruang publik hingga saat ini masih berkutat pada: Tidak semua kasus yang telah terjadi tersebut berhasil diungkap dan sampai ke ranah Pengadilan. Salah satunya merupakan akibat dari keengganan pihak korban untuk melaporkan kejahatan tersebut. 

 

Tentunya, banyak sekali faktor yang turut menyertai pernyataan ini. Abdul Haris Semendawai selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, keberanian saksi dan/ atau korban melapor kepada aparat penegak hukum, termasuk dalam kasus kekerasan seksual sangat memengaruhi apakah kasus tersebut bisa terungkap atau tidak. Maka dari itu, optimalisasi peran dan juga perlindungan saksi dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik tentu memiliki urgensi yang amat besar. Menindaklanjuti pernyataan tersebut di atas, pada Kastrat Public Interview (KASPI) Episode 2, Departemen Kajian Strategis BEM UNTAR melakukan wawancara terhadap masyarakat umum baik perempuan dan laki-laki dengan rentang usia bervariasi yang berfokus pada individu yang pernah menjadi seorang saksi dalam kasus pelecehan seksual di ruang publik.

 

Peran Saksi Dari Sudut Pandang Hukum

Perlu diketahui, definisi dari saksi berdasarkan pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Menunjuk pada sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk ini memiliki arti bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian seperti yang tercantum pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.” 

 

Keterangan seorang saksi merupakan suatu alat bukti yang sah dan diakui bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri. Meskipun keabsahannya diakui dalam regulasi, tentunya tidak berhenti sampai disitu saja karena aparat penegak hukum juga wajib menjamin hak yang seharusnya diterima oleh saksi.  Mendapatkan perlindungan merupakan salah satu hak yang paling pertama dan utama yang harus diterima oleh seorang saksi mengacu pada Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) definisi dari pelindungan adalah: “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Tidak hanya itu, hak seorang saksi yang diakui dalam UU TPKS ini juga dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berbunyi: “Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.”

 

Tindakan Saat Menjadi Saksi Pelecehan Seksual

Dalam praktek sehari-hari, pada dasarnya semua orang dapat berperan untuk mencegah atau mengatasi pelecehan dan kekerasan sosial. Terlebih, apabila orang tersebut telah menyaksikan secara langsung suatu upaya pelecehan maupun tindak kekerasan yang terjadi di ruang publik. Adapun, sebagai seorang saksi, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi dari korban pelecehan seksual, diantaranya dengan mengimplementasikan prinsip 5D, yaitu:

 

Dalam usaha memutus mata rantai perilaku negatif seperti pelecehan seksual, pelaku dapat “ditegur langsung” oleh saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan saksi dengan secara langsung mengintervensi kegiatan pelecehan atau kekerasan tersebut dengan menegur pelaku secara terang-terangan. Singkatnya, saksi dapat menghentikan perbuatan pelaku dengan menegur secara langsung,  misalnya, berseru: “Jangan berbuat itu!” atau dengan secara keras berupaya menghalangi pelaku supaya ia menghentikan pelecehannya terhadap korban. Hal ini rupanya sudah dilakukan oleh salah satu terwawancara Kastrat Public Interview episode ini yaitu Ibu Fransiska (37 tahun). Pada saat masih ada di bangku SMA, Ibu Siska pernah secara langsung menyaksikan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Menurut kesaksian beliau, kejadian tersebut terjadi saat sedang ada di dalam perjalanan pulang ke rumah dan dia melihat seorang bapak-bapak yang secara spontan melakukan begal payudara kepada satu orang wanita di ruang publik. Tindakan yang beliau lakukan adalah secara spontan berteriak untuk menegur secara langsung pelaku pelecehan tersebut. Beliau berseru: “Woy! ****** lu ya, megang-megang” dan kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku.

 

Selain ditegur secara langsung pelaku juga dapat “dialihkan” oleh saksi atau orang diluar diri korban itu sendiri. Contoh, misal kejadian pelecehan tersebut terjadi saat ada di transportasi umum. Dalam hal ini, saksi yang hendak melakukan intervensi dapat menanyakan sesuatu seperti halte/ stasiun pemberhentian setelah halte/ stasiun sebelumnya jika pelecehan tersebut terjadi di bis/ kereta.

 

Lebih lanjut lagi, saksi juga dapat memberi “delegasi” tanggung jawab intervensi ke orang lain di sekitarnya. Saksi dapat memanggil petugas keamanan terdekat untuk menindak pelaku atau mengajak temannya atau orang lain di sekitarnya untuk ikut membantu menghentikan perbuatan pelaku. Singkatnya menjembatani korban dengan pihak-pihak yang dapat membantunya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memberikannya perlindungan. Hal ini rupanya sudah dilakukan oleh salah satu terwawancara Kastrat Public Interview episode ini yaitu Saudara Rifka (22 tahun). Menurut pengakuannya, beliau pernah menyaksikan secara langsung pelecehan yang terjadi kepada temannya di masa SMP. Yang dilakukan oleh oknum siswa ini adalah begal payudara kepada siswa perempuan di SMP-nya. Pertolongan pertama yang dilakukan Saudara Rifka adalah melaporkannya kepada guru selaku pihak yang lebih berwenang untuk menangani kejadian tersebut. Hal ini dilakukan Rifka walaupun setelah pelaporan tersebut berdampak negatif kepadanya. 

 

Selanjutnya adalah intervensi saksi dapat “ditunda”. Hal ini mengacu pada sebuah sikap atau reaksi yang landasan sikapnya adalah menunda dan  tidak langsung dikeluarkan pendapat atau tindakannya saat melihat pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi korban pelecehan dengan menanyakan kondisi dan juga kebutuhannya, seakan hadir sebagai seorang teman yang dapat memberikan proteksi dan/atau perlindungan kepadanya. 

 

Terakhir adalah kejadian dapat “didokumentasikan”. Seorang saksi dapat mendokumentasikan pelecehan atau kekerasan sembari mengatakan beberapa kalimat untuk menunjukkan bahwa seseorang tengah melakukan pelecehan seksual maupun kekerasan kepada orang lain. Dan perlu diingat, bila saksi merekam kejadian atau wajah pelaku, saksi tidak boleh mengedarkan atau memproses dokumentasi tersebut tanpa persetujuan korban. Pengalaman dilecehkan secara seksual sudah merupakan pengalaman yang melemahkan dan traumatis bagi korban, intervensi saksi semestinya berorientasi pada pemulihan korban yang tidak membahayakan keselamatan korban untuk kedua kalinya.

 

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh Departemen Kajian Strategis BEM UNTAR, sebagian besar narasumber telah mengetahui salah satu atau beberapa cara yang perlu dilakukan ketika berada pada posisi sebagai saksi korban pelecehan seksual. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum berani dan paham bahwa perilaku bijak yang mereka lakukan untuk mengintervensi korban pelecehan seksual dapat menyelamatkan korban secara fisik dan mental.

 

Priskila (19 tahun), salah satu narasumber yang diwawancarai oleh anggota Departemen Kajian Strategis, mengaku pernah menjadi saksi mata korban pelecehan seksual di ruang publik. Namun, meskipun paham pentingnya menegur pelaku, Priskila mengaku takut untuk bertindak karena merasa takut terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.

 

Kesaksian lainnya diberikan oleh, William (20 tahun), salah satu narasumber Kastrat Public Interview (KASPI) yang menyatakan bahwa pernah menjadi saksi langsung kegiatan pelecehan saat duduk di bangku SMP. Namun, menurutnya, karena pada saat itu pribadinya belum teredukasi dengan baik dan masih menganggap pelecehan yang terjadi hanya sebagai sebuah candaan belaka, jadi tidak ada tindakan penghentian atau preventif yang dilakukan saat itu.

 

Temuan tersebut kemudian didukung oleh data yang menggambarkan bahwa banyak masyarakat yang belum memiliki edukasi dan juga keberanian untuk menolong korban pelecehan seksual. Data Komisi Nasional Perempuan menyebutkan hanya terdapat 268 kasus pelecehan seksual di ruang publik yang dilaporkan ke polisi, lembaga swadaya masyarakat, atau ke Komnas Perempuan sendiri. Padahal, surat kabar New York Times melaporkan ada lebih dari 200 perempuan, di kawasan Jakarta saja, yang mengunggah pelecehan seksual yang dialaminya lewat sosial media selama 2016-2017 ke situs pendampingan perempuan seperti Hollaback Jakarta. 

 

Kesimpulan

Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pelecehan seksual, peran saksi-saksi sangatlah penting. Keterangan saksi dapat mengubah jalan hukum yang terjadi dengan menyakinkan pihak-pihak terkait bahwa kegiatan pelecehan benar-benar terjadi seperti dakwaan yang ada, atau sebaliknya menguatkan alibi pelaku atau terdakwa. Hal ini menjadi penting karena seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indra mereka dapat menolong dan memberikan pertimbangan-pertimbangan pending dalam suatu kejahatan atau kejadian. 

 

Akan tetapi, pada kenyataannya maraknya kasus tindak pelecehan seksual di ruang publik Indonesia masih memerlukan lebih banyak saksi mata yang berani bertindak. Dengan disahkannya RUU TPKS, diharapkan undang-undang ini dapat menjadi payung hukum dan perlindungan optimal tidak hanya pada korban pelecehan seksual itu sendiri tetapi juga kepada saksi-saksi yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, Jangan Diam!  Jadilah Saksi dan Utamakan Aksi.

 

Perlu diingat ruang publik aman adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Selain kegiatan pencegahan, penting bagi kita semua untuk menyebarkan ide praktik baik ini terkait edukasi tindak pelecehan seksual itu sendiri. Karena semakin banyak ajakan yang disebarkan dan semakin banyak edukasi yang dibagikan, maka secara kolektif akan tercipta usaha perlindungan yang lebih koheren dan komprehensif dalam membangun ruang publik yang aman. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepekaan dan inisiatif guna membuat ruang yang aman agar menjadi lebih nyaman.

 

 

 

REFERENSI

 

Narasumber Ibu Fransiska, Saudara Rifka, Saudari Priskila, Saudara William

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

https://lifestyle.kompas.com/read/2021/03/08/193818820/sikapi-pelecehan-seksual-pada-perempuan-dengan-metode-5d?page=all

 

https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/25/165107320/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-tetap-terjadi-selama-pandemi 

https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/membantu-korban/ 

 

https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2473