Hari Hak Asasi Manusia:

Bukan Formalitas Belaka

 

Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia 

Setiap tahun tepatnya pada tanggal 10 Desember, dunia memperingati Human Rights Day atau yang dapat diterjemahkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Perjalanan panjang harus ditempuh oleh seluruh warga dunia untuk melahirkan kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) ini. Jika dirunut jauh ke belakang, sesungguhnya wacana akan Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada bahkan sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi yang diawali dengan terjadinya suatu perdebatan kontroversial untuk menggeser hak objektif dan hak subjektif. Pada masa itu telah dikenal konsep hak, namun hak ini tidak melekat kepada semua orang, melainkan hanya dimiliki oleh sebagian orang berdasarkan pada status atau kasta yang melekat sejak mereka lahir ke dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya ide dari Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada sejak zaman dahulu. Pada tahun 539 Sebelum Masehi, pasukan Raja Cyrus dari Persia kuno menaklukkan wilayah Babilonia. Raja Cyrus membuat kebijakan yang menjadi cikal bakal dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Catatan kuno ini sekarang telah diakui sebagai piagam Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di dunia, dan kini catatan tersebut telah diterjemahkan ke dalam 6 (enam) bahasa resmi PBB. Dimana isi ketentuan catatan kuno tersebut paralel dengan 4 (empat) artikel pertama DUHAM.

 

Kekuasaan yang dimiliki oleh golongan tertentu, dalam hal ini yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh kelas bangsawan, nyatanya menjadikan kebebasan dan juga hak setiap individu terampas. Kala itu, kehidupan bermasyarakat masih berorientasi pada pemahaman yang menyatakan bahwa segala keinginan raja harus dipatuhi dalam arti lain penguasa selalu benar. Pandangan ini berlaku bagi semua orang yang hidup kala itu, tanpa memandang kondisi ekonomi dan sosial yang sedang bergejolak. Hingga pada tanggal 15 Juni tahun 1215, sebuah piagam dengan nama “Magna Carta”  yang secara tertulis bertujuan untuk membatasi kekuasaan absolut raja ini dikeluarkan di Inggris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemunculan “Magna Carta” ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Raja John yang dinilai gagal oleh para bangsawan Inggris. Melansir History, setelah pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan Inggris untuk melawan pemerintahannya, Raja John menyematkan materai kerajaannya di “Magna Carta”, atau “Piagam Besar” dan secara resmi mengesahkan isinya. Meskipun dokumen tersebut bersifat reaksioner, namun “Magna Carta” tetap dipandang sebagai landasan dalam perkembangan demokrasi serta menjadi tonggak lahirnya pengakuan atas Hak Asasi Manusia hingga saat ini. 

 

Setelah kemunculan “Magna Carta” yang tercatat sejarah sebagai jalan menuju hukum konstitusi, muncul petisi-petisi lain yang menginginkan penguasa untuk lebih menghargai kebebasan dan hak individu. Faktanya, momentum yang memiliki kontribusi paling penting bagi penyusunan dan pelembagaan Hak Asasi Manusia (HAM) secara Internasional adalah perkembangan baik sosial maupun politik yang terjadi pada abad pencerahan. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) sering diidentikkan sebagai proyek abad pencerahan pada akhir abad 18. Pernyataan tersebut diikuti dengan munculnya Petition of Right pada tahun 1628 dan The US Constitution pada tahun 1787.

 

Kemudian, tepat pada tanggal 26 Agustus 1789, terjadi suatu Revolusi di Perancis yang berdampak langsung terhadap munculnya pengakuan atas hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Revolusi tersebut melahirkan suatu Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara atau La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dalam bahasa Perancis. Deklarasi ini menurut Freeman, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kesetaraan dihadapan hukum, praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, keamanan, serta hak kepemilikan. Mengutip Cowan, Revolusi Perancis ini yang kemudian menandai pergeseran dari sistem politik berbasis pada status dan keistimewaan menuju sistem politik yang mengacu pada kebebasan dan kesetaraan sebagai prinsip utama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah terjadinya Revolusi Perancis, banyak negara menjadi sadar akan pentingnya hak atas individu, baik itu hak atas hidup, kebebasan yang terdiri dari kebebasan beragama dan lain sebagainya. Berbagai petisi dan juga dokumen-dokumen dari negara lain salah satunya adalah Bill of Rights 1791 dari Amerika Serikat juga turut muncul sebagai aksi yang mendukung serta memperjuangkan kesadaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) ini. 

 

Peribahasa tak ada gading yang tak retak merupakan suatu ungkapan yang sangat ideal untuk digunakan dalam melihat situasi dan fakta yang muncul di kemudian hari. Perang dan juga keserakahan negara-negara besar menyebabkan hak asasi manusia yang telah muncul kembali gagal digaungkan. Puncaknya, setelah terjadi Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mulai berencana untuk membuat suatu terobosan demi tercapainya penegakan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Terobosan tersebut yang kemudian kita kenal dan peringati hingga kini yaitu Hari Hak Asasi Manusia. Tentunya, pemilihan tanggal 10 Desember ini merupakan suatu momentum spesial untuk menghormati pengesahan dan pernyataan Majelis Umum PBB bahwa pada tanggal 10 Desember 1948 telah dilaksanakan suatu sidang yang secara khusus membahas Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Pertemuan tersebut berhasil menghasilkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Penyusunan deklarasi ini disusun oleh perwakilan yang mencakup semua wilayah dan tradisi hukum yang memiliki perbedaan latar belakang hingga berhasil menyatukan seluruh perbedaan pemikiran konseptual. Pada awalnya, hanya 48 negara yang menyetujui kesepakatan dan menandatangani deklarasi ini. Namun,seiring dengan berjalannya waktu deklarasi ini telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Sejak saat itulah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights berfungsi sebagai dasar bagi sistem perlindungan Hak Asasi Manusia dengan terus mengembangkan fokusnya terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat serta para migran.

 

Deklarasi ini terdiri dari preamble atau pendahuluan dan 30 artikel yang menetapkan berbagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan mendasar yang menjadi hak bagi seluruh manusia yang hidup di dunia. Deklarasi ini juga memberikan jaminan yang sangat besar terhadap persamaan perlakuan dengan tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara atau etnis, agama, bahasa, atau berbagai status lainnya. Secara resmi, peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia telah dilakukan sejak tahun 1950 pada Rapat Pleno ke-317 Majelis Umum tanggal 4 Desember tahun 1950. Pada saat itu, Majelis Umum menyatakan resolusi 423 (V) yang mengundang semua negara anggota serta organisasi lain untuk turut serta menerapkan hal tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan secara global pertama tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pencapaian besar pertama sejak berdirinya PBB.Setelah itu, mulai muncul berbagai konferensi dan pertemuan politik tingkat tinggi, diikuti juga dengan acara dan pameran budaya yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang memang bergerak memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar berbagai acara khusus untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, seperti yang dilakukan banyak organisasi sipil dan juga lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga di negara tercinta kita, Indonesia.

 

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia 

Munculnya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sendiri tak luput dari lika-liku yang sangat panjang. Meskipun ide-ide terkait dengan perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari negara-negara Barat, tetapi beberapa prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah tumbuh dalam tradisi Indonesia jauh sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajibannya itu menurut Muhammad Yamin diakui dan diatur dengan memegang teguh pada hukum adat atau adat recht.

 

Maju kepada beberapa tahun setelahnya, rupanya perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran kenegaraan ini dimulai pada saat pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Terjadi perbedaan pendapat antara para pendiri negara. Tokoh-tokoh yang berperan penting di Indonesia seperti Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Namun demikian, Moh. Hatta dan Muhammad Yamin tetap bersikukuh agar hak tersebut tetap dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Setelah melalui proses panjang, perdebatan berakhir dengan diterimanya Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

 

Tak berhenti disitu, perdebatan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) muncul kembali sebagai upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada saat sidang Konstituante. Namun, Konstituante tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga Indonesia kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada periode Reformasi, muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu pula dengan gagasan untuk mencantumkan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD). Perdebatan panjang tersebut bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Isi dari Ketetapan MPR tersebut tidak hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk mengusahakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk juga amanat untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Pencantuman Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini semakin dipertegas dengan dilakukannya pengubahan atau Amandemen pada bulan Agustus tahun 2000. Dalam Bab XA telah dimasukkan 10 Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Terakhir, untuk mempertegas penjaminan serta perlindungan dan penegakan dari Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia juga membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu diketahui juga, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sendiri termaktub dalam beberapa regulasi berikut, yaitu:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

3. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998/ tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Berkat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diikuti juga dengan komitmen dari banyak negara terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), martabat jutaan orang telah terangkat dan landasan untuk dunia yang lebih adil telah diletakkan.

 

Pengertian dan Makna Hak Asasi Manusia

HAM dapat ditemukan dalam setiap dari kita, tidak peduli siapa kita atau di mana kita lahir, seseorang yang hidup berhak menerima hak-hak dasar dan kebebasan yang sama. HAM bukan suatu keistimewaan, dan ia tidak dapat diberikan atau dicabut. Ia tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Mungkin ini terdengar sederhana, namun ia menjadi sangat kompleks ketika ide ini coba dipraktekkan. Apa definisi pasti HAM itu? Siapa yang menentukannya? Siapa yang melaksanakannya, dan bagaimana? 

 

HAM pada esensinya adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi. Karena HAM melekat kepada setiap orang sejak mereka terlahir ke dunia, setiap manusia yang ada di dunia mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Ada kewajiban yang wajib diemban sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang warga negara serta di sisi lain setelah menjalankan kewajibannya, manusia juga berhak untuk menikmati hak yang memang sudah seharusnya diterima. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini patut mendapatkan perlakuan yang sama meskipun terdapat perbedaan dari berbagai sisi, contohnya perbedaan latar belakang.

 

Deklarasi HAM sendiri terdiri dari 30 pasal yang mengakui, diantaranya, prinsip non diskriminasi dan hak untuk hidup dan kebebasan. Ia mengacu pada kebebasan negatif, seperti dari penyiksaan dan perbudakan, dan juga kebebasan positif, seperti kebebasan berpindah dan tempat tinggal. Ia mencakup hak dasar kewarganegaraan dan hak politik, seperti kebebasan berekspresi, agama, atau berkumpul secara damai, dan juga hak-hak sosial, ekonomi dan kebudayaan, seperti hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas dan dibayar serta diperlakukan dengan adil. Deklarasi ini tidak memihak akan hak mana yang lebih penting, menekankan pada universalitasnya, ketidakterpisahannya, dan interdependensinya karena pada dasarnya dilandasi pada prinsip bahwa semua manusia terlahir bebas dan punya martabat dan hak yang sama.

 

Lebih lanjut lagi, terdapat dua nilai yang kemudian dapat menjadi dasar konsep HAM. Pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan atau kesetaraan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, HAM sebenarnya adalah definisi dari standar dasar yang diperlukan manusia untuk hidup bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Kedua nilai tersebut di atas ini dipercaya memiliki cakupan yang besar dan hampir sama sekali tidak kontroversial atau tidak berpotensi menyudutkan pihak-pihak yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya konsep HAM kemudian dapat diterima dan didukung oleh hampir semua budaya dan agama yang ada di dunia. Pada umumnya, masyarakat dunia setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Hal itu dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu itu sendiri. 

 

Pada saat sekarang ini, Hukum HAM terus berkembang seiring dengan pandangan dan definisi tentang bagaimana HAM seharusnya.

 

Regulasi yang berlaku sejalan atau berlawanan dengan HAM? 

Hak Asasi Manusia menjadi hal yang penting untuk diakui keberadaannya. Hal tersebut juga menjadi fokus utama seluruh organisasi Internasional untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita seluruh umat manusia. Seluruh aturan pada negara di dunia sangat mengedepankan HAM. Tak hanya organisasi Internasional, Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang tercantum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) ikut berpartisipasi juga dalam mendukung penerapan hak asasi manusia. Sebagai dasar bahwa Indonesia negara hukum, maka segala hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia diatur pada perundang-undangan. Presiden Republik Indonesia yang ke-4, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur sangat menjunjung tinggi HAM agar terciptanya perdamaian sebagai tujuan yang utama. HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemangku jabatan saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. HAM merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan pada diri manusia sejak dilahirkan ialah hak asasi manusia (HAM), yang diatur pada pasal 28 amanat konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Aturan tersebut dibuat sebagai pedoman dan menegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi karena terdapat kerancuan tujuan penerapan aturan yang terdapat 2 (dua) sisi yang berbeda, dimana di satu sisi perlunya penegakan dan di sisi lain dibutuhkannya perlindungan. 

 

Dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2014 silam, dimana seorang Ibu bernama Muaris atau yang dikenal dengan Nenek Asyani menjadi terdakwa pada kasus pencurian kayu milik PT. Perhutani di Situbondo, Jawa Timur, beliau divonis 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan. Kasus serupa terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Siamlungun menjatuhkan vonis 2 bulan 4 hari (total 64 hari) penjara kepada Samirin, 68, pada 15 Januari 2020. Ia terbukti memungut sisa getah pohon karet dengan berat 1,9 kilogram. Penerapan hukuman pidana pada Kasus ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan, apakah hukum yang berlaku sejalan atau berlawanan dengan HAM? Sesuai dengan salah satu asas pidana Indonesia yaitu asas ultimum remedium yang menyebutkan bahwa hukum pidana hendak menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Berdasarkan kasus yang dialami nenek Asyani, para pemangku kepentingan diharapkan lebih bijak memberi keputusan. Tak hanya menjunjung legal justice saja tetapi juga perlu mengedepankan social justice dan moral justice, agar terciptanya precise justice.

 

Antara HAM dan UN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights menyatakan dengan tegas dalam Artikel 1 yang apabila diterjemahkan memiliki arti sebagai berikut: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” Berawal dari ironi dan kekejaman yang terjadi di dunia,terutama selama Perang Dunia ke-II berlangsung dalam kurun 1939 sampai dengan tahun 1945 ini merupakan suatu pukulan besar yang membuat para negara sadar akan urgensi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

Urgensi inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional yang memiliki tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai suatu wujud nyata upaya preventif agar tragedi serupa tidak akan terulang kembali. Perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara melalui organisasi internasional PBB ini yang kemudian menjadi sebuah dokumen hukum dan bersifat mengikat bagi negara-negara. Mengikat disini berarti agar negara-negara melaksanakan kewajiban berdasarkan pada hukum internasional yang dikenal dengan “instrumen hukum internasional”. 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) dan United Nations atau PBB akan selalu berkaitan satu sama lain. United Nations atau PBB adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1945 untuk menjaga dan mendorong perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Misi utama dari PBB ini diabadikan dalam piagamnya yang menyatakan dedikasi PBB terhadap hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia. Saat ini PBB terdiri dari 193 negara anggota yang masing-masing dari mereka adalah bagian dari Majelis Umum PBB. PBB sebagai sebuah organisasi terdiri dari organ-organ yang menjadi penggerak dan bertugas secara langsung mengemban misi PBB. Organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan juga Sekretariat PBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehadiran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memberikan dampak yang sangat progresif bagi perkembangan sosial dan budaya dunia sehingga menjadikan organisasi antar pemerintah ini memiliki kedudukan penting yang keberadaannya sangat dihormati. Namun, PBB yang berkaitan erat dengan hukum internasional ini sering berhadapan dengan sebuah masalah klise yaitu terhalang dengan kedaulatan dari masing-masing negara dalam melaksanakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, PBB yang merupakan bagian dari hukum internasional ini juga tidak bisa terlepas dari dilema yang selalu muncul akibat keunikan dari hukum internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi.

 

Maka, kerap kali muncul pertanyaan di benak masyarakat yang mempertanyakan kemampuan dari PBB yaitu: Apakah PBB bisa memaksakan atau memiliki wewenang yang cukup kepada negara-negara lain untuk mengikuti dan melaksanakan dengan patuh deklarasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?  Permasalahan ini memang rumit adanya, bergantung dengan teori apa yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan tersebut. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki hak subordinatif sehingga tidak bisa memaksakan negara-negara lain untuk ikut dan patuh, hal ini tentu berbeda dengan pemberlakuan Undang-Undang. 

 

Hubungan antara PBB dengan negara-negara anggota pada dasarnya bersifat koordinatif dan bukan subordinatif. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan diiringi dengan globalisasi yang menjadikan dunia tanpa sekat, negara-negara di dunia menjadi sadar dan mengerti akan pentingnya hukum internasional yang dalam hal ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Kesadaran ini dilihat dengan jumlah negara yang menjadi anggota di dalam PBB yang semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa negara-negara di dunia ini semakin taat kepada deklarasi-deklarasi yang telah dilahirkan oleh PBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu bentuk ketaatan negara-negara dunia adalah dengan melakukan ratifikasi-ratifikasi terhadap deklarasi atau instrumen pokok yang diterbitkan oleh PBB. Negara kita, Indonesia sebagai bagian dari warga dunia juga telah membuktikan ketaatannya dengan melakukan ratifikasi sebanyak 8 dari 9 instrumen pokok yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM),yakni:

  1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU Nomor 7 Tahun 1984);
  2. Convention on the Rights of the Child (Keppres Nomor 36 Tahun 1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU Nomor 9 Tahun 2012) dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU Nomor 10 Tahun 2012);
  3. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU Nomor 5 Tahun 1998);
  4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU Nomor 29 Tahun 1999);
  5. International Covenant on Economic,Social,and Cultural Rights (UU Nomor 11 Tahun 2005);
  6. International Covenant on Civil and Political Rights (UU Nomor 12 Tahun 2005);
  7. Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU Nomor 19 Tahun 2011);
  8. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU Nomor 6 Tahun 2012).

 

Bagaimana PBB mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia?

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) telah disebutkan sebanyak tujuh kali dalam Piagam Pendirian PBB, yang menjadikan promosi serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sebuah tujuan utama dan prinsip yang akan terus menjadi panduan organisasi ini. Pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah meletakkan prinsip-prinsip yang membawa Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam ranah hukum internasional. Sejak saat itu, organisasi ini terus berdedikasi tinggi dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui instrumen hukum dan berbagai ground activities.

PBB mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui:

  1. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
    OHCHR berkedudukan di Jenewa dan memiliki banyak kantor regional lainnya. Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia ini memiliki tanggung jawab utama dalam sistem PBB untuk melakukan promosi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) secara teratur mengomentari situasi di dunia yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia,dan memiliki wewenang untuk menyelidiki situasi dan mempublikasikan suatu laporan.
  2. Human Rights Council 
    Human Rights Council atau Dewan Hak Asasi Manusia ini didirikan pada tahun 2006 di Jenewa. Dewan ini menggantikan Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang telah berusia 60 tahun sebagai badan antar pemerintah independen PBB yang bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia (HAM).
  3. Human Rights Treaty Bodies 
    Badan-badan perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah komite ahli independen yang memantau pelaksanaan perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) internasional inti. Setiap pihak negara dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memastikan bahwa setiap orang di negara dapat menikmati hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian. Badan-badan perjanjian terdiri dari para ahli independen yang berkompetensi di bidangnya. Mereka dinominasikan dan kemudian dipilih untuk jangka waktu tetap dan terbarukan selama 4 tahun oleh negara.
  4. Special Procedures
    Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia adalah ahli independen terkemuka yang bekerja secara sukarela untuk memeriksa,memantau,melaporkan dan memberi saran secara publik tentang Hak Asasi Manusia (HAM) baik itu dari perspektif tematik atau khusus negara.
  5. UNDG Human Rights Working Group
    Memiliki peran untuk memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem pembangunan PBB.
  6. Special Advisers on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect
    Penasihat Khusus pencegahan genosida bertindak sebagai katalisator untuk meningkatkan kesadaran akan penyebab dan dinamika genosida, juga untuk mengingatkan aktor yang relevan terhadap risiko keberadaan genosida,untuk mengadvokasi serta memobilisasi demi dilakukannya tindakan yang tepat. Penasihat Khusus yang bertanggung jawab untuk melindungi pengembangan konseptual, politik, kelembagaan dan operasional pembangunan.

 

Berikut ini merupakan beberapa contoh peran aktif PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia melalui instrumen hukum yaitu sebagai berikut:

  1. Pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen hukum pertama yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal. DUHAM ini secara umum telah disepakati untuk menjadi dasar hukum bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Bersamaan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang membentuk apa yang disebut sebagai International Bill of Human Rights.
  2. Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak 
  3. Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan
  4. Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala bentuk yang telah dipaparkan di atas juga didukung dengan Demokrasi. Berdasarkan pada Rule of Law, demokrasi pada akhirnya merupakan sarana untuk mencapai perdamaian dan juga keamanan internasional,kemajuan dan pembangunan sosial ekonomi,dan juga dengan tidak melupakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tiga pilar misi PBB sesuai dengan yang telah diatur dalam Piagam PBB. Meskipun demikian, dengan berbagai instrumen hukum yang telah dikeluarkan oleh PBB sebagai organisasi yang memiliki peran fundamental dalam menegakkan HAM dan juga pelaksanaan ratifikasi bagi negara anggota nyatanya tidak serta merta menghilangkan segala bentuk ketidakadilan. Justru, seiring dengan berkembangnya zaman, masih banyak sekali ditemukan kasus-kasus HAM baru yang bermunculan, bahkan ironisnya kasus-kasus HAM masa lampau saja masih belum bisa ditemukan titik terangnya dalam artian tidak terselesaikan.

 

Tak bisa dipungkiri, kehadiran HAM melalui instrumen hukum nyatanya tidak dapat berfungsi dengan baik, apakah Hak Asasi Manusia yang telah diperjuangkan sejak zaman dahulu ini hanya merupakan esensi tanpa wujud saja? 

 

Suburnya kasus pelanggaran HAM ini juga disebabkan oleh lemahnya semangat penyelenggara negara di dunia dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Setiap tahunnya HAM diperingati seiring dengan maraknya kasus pelanggaran HAM itu sendiri, esensi sesungguhnya dari Hak Asasi Manusia (HAM) kini bisa dikatakan hanya menjadi kiasan dan bualan belaka.

 

Tokoh pejuang HAM

HAM tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para tokoh yang sudah terlebih dahulu terjun secara langsung untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut ini kami rangkum beberapa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki pengaruh penting di dunia:

  1. Nelson Mandela 
    Nelson Mandela merupakan seorang revolusioner anti-apartheid Afrika Selatan. Memiliki semangat yang tinggi untuk menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan sosial, melalui perjuangannya beliau sering disebut sebagai “Bapak Bangsa”. 












     
  2. Mahatma Gandhi

    Gandhi adalah pemimpin paling menonjol dari adanya gerakan non-kekerasan untuk kemerdekaan India. Sekarang, namanya identik dengan non-kekerasan dan perjuangan damai untuk Hak Asasi Manusia. Saat mengadvokasi kemerdekaan bagi India, Gandhi secara aktif bersuara menentang adanya tindakan atau perilaku rasisme dalam komunitas Hindu-nya sendiri dan berulang kali menyerukan persatuan antara umat Hindu dan Muslim India, yang sering bertengkar satu sama lain.












     

  3. Martin Luther King Jr. 

    Kontribusi nyata Martin Luther King Jr. terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini terlihat dengan jelas ketika beliau memimpin gerakan hak-hak sipil Amerika pada tahun 1950-1960an (dalam kurun waktu 10 tahun). Nama Martin Luther King Jr. kian dikenal oleh banyak orang saat dirinya menyampaikan pidato berjudul “I Have A Dream” yang dihadiri oleh dua ratus ribu orang pada tanggal 28 Agustus tahun 1963. Kemudian, pada tahun 1964, aktivis hak-hak sipil ini juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.












     

 

Demikian halnya dengan para pejuang HAM di Indonesia yang mengutamakan hak  masyarakat. Salah satu aktivis atau pejuang HAM yang paling berpengaruh di Indonesia adalah:

  1. Munir Said Thalib
    Munir Said Thalib lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan memang terkenal sudah menjadi aktivis kampus meskipun ia masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ia juga aktif di berbagai organisasi mahasiswa. Selepas kuliah, Munir menjadi semakin serius dalam dunia aktivisme dan mulai terlibat dalam beberapa advokasi khusus HAM. Beliau sempat menjabat sebagai Dewan Kontras dan menjadi penasehat hukum korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) memang tidak mudah, banyak konsekuensi yang harus diterima dan bahkan nyawa mereka sendiri yang menjadi taruhan. Beliau merupakan aktivis HAM yang sangat dicintai oleh masyarakat karena jasa-jasanya yang amat besar.













     
  2. Marsinah

    Marsinah adalah aktivis buruh yang meninggal dengan sangat mengenaskan sekitar tahun 1993. Ia dibunuh oleh orang yang tak dikenal akibat perjuangannya dalam memperjuangkan nasib buruh. Ia berada di garda terdepan meski usianya masih sangat belia untuk menuntut perbaikan upah buruh yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu. Kasus kematian Marsinah menjadi simbol akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ini masih sangat rendah.












     

  3. Yosepha Alomang

    Tanpa melihat dirinya sebagai seorang perempuan, Yosepha Alomang yang berasal dari Papua ini berani untuk membela Hak Asasi Manusia dan kedaulatan wilayah hidup Suku Agimuga di Amungme yang dirampas oleh PT. Freeport, karena terjadinya kerusakan lingkungan. Perempuan yang kerap kali dipanggil Mama Yosepha ini memimpin unjuk rasa di Bandara Timika selama 3 hari dengan menyalakan api di landasan udara untuk menolak PT. Freeport yang telah melakukan perusakan lingkungan. 














     

 

Bagaimana kita bisa memperjuangkan dan melindungi HAM?

Kita ketahui bahwa sejarah di balik konsep HAM cukup panjang. Selama berabad-abad dan di berbagai bangsa, agama dan peradaban, kita telah kesulitan mendefinisikan gagasan kebenaran, keadilan dan hak. Namun, beberapa dekade terakhir, konsep HAM semakin berkembang, semakin dalam dan memperluas pemahaman kita akan hak-hak manusia, dan bagaimana melindunginya dengan lebih baik. Jika prinsip-prinsip ini berkembang baik, mengapa HAM disalahgunakan dan diacuhkan lagi dan lagi di berbagai belahan dunia? Masalah pada umumnya adalah sama sekali tidak mudah untuk menjaga hak-hak ini secara universal atau menghukum pelanggarnya. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sendiri, walaupun sangat otoritatif dan dihormati, hanyalah deklarasi, bukan hukum yang solid. Maka ketika beberapa negara melanggarnya, mekanisme untuk menegurnya lemah. Contohnya, lembaga utama dalam PBB yang bertugas menjaga HAM mayoritas memonitor dan menginvestigasi pelanggaran, tapi tak bisa memaksa negara untuk merubah kebijakan atau mengkompensasi korban. Itulah mengapa kritikus menganggap jika HAM pasti dilaksanakan adalah naif di dunia di mana kepentingan negara mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kritikus juga mempertanyakan universalitas dari HAM dan menekankan bahwa perkembangannya dituntun hanya oleh segelintir negara, kebanyakan negara Barat sehingga kurang inklusif. Hasilnya? Bias umum yang mengedepankan kebebasan politik sipil diatas hak-hak sosial politik dan hak individu di atas hak bersama atau kelompok.

 

Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita menyaksikan hak-hak dasar orang dirampas. Beberapa dari hak-hak ini sama parahnya dengan yang telah kita lihat dalam sejarah, seperti kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, dan hak untuk kebebasan berbicara. Yang lainnya adalah yang kita perjuangkan setiap hari di komunitas kita, seperti kebebasan dari diskriminasi dan hak atas pengadilan yang adil. Meskipun mungkin tidak tampak secara jelas, masing-masing dari kita memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan orang lain. Bahkan pada orang yang bahkan tidak kita kenal. Begitu kita keluar dari gelembung stres dan kekhawatiran kerja untuk berjuang demi sesuatu yang lebih besar, masing-masing dari kita memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun perubahan yang positif. Setiap tindakan, sekecil apapun, sesederhana apapun, memiliki potensi untuk membuat sebuah perbedaan. 

 

Adapun terkait dengan hal tersebut, berikut adalah cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan dan melindungi HAM dalam kehidupan sehari-hari kita: 

  1. Menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM: Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Kita harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran HAM, dengan cara menghormati hak orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia.
  2. Melaporkan setiap pelanggaran HAM: Bentuk dukungan lainnya ialah kita bisa melaporkan setiap pelanggaran HAM yang diketahui, pernah dilihat, atau bahkan dialami, ke pihak yang berwenang. Setelah melaporkan, kita bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan HAM, agar pelaku dihukum seadil mungkin.
  3. Bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM: Cara selanjutnya adalah dengan mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Selain menolak segala bentuk pelanggaran HAM, kita juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat dalam proses peradilan HAM, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.
  4. Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM: Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi.
  5. Berbicara untuk apa yang kita pedulikan: Kita semua memiliki sesuatu yang sangat kita pedulikan, baik karena pengalaman yang kita alami, perjumpaan yang kita saksikan, atau cerita yang diucapkan oleh seseorang yang dekat dengan kita. Perlu diketahui bahwa advokasi memiliki dampak besar dalam komunitas di mana-mana. Satu suara yang berani sudah cukup untuk membuka saluran bagi orang lain untuk berbagi pengalaman dan mendukung HAM.
  6. Tetap terhubung dengan gerakan sosial: Selain secara fisik di dalam kehidupan nyata, cara mudah tetapi cukup luar biasa untuk merasa terhubung dengan gerakan sosial di seluruh dunia adalah dengan terlibat pejuangnya di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Aktivis terkemuka dan organisasi HAM dengan senang hati berbagi cara mereka membuat perbedaan, dan biasanya menawarkan kampanye yang dapat diikuti.
  7. Menjadikan ekspresi dan karya sebagai media saluran informasi: Seni adalah alat atau media yang ampuh untuk advokasi dan kesadaran HAM. Sebagai media visual, ia melampaui bahasa dan bahkan hambatan budaya. Meskipun audiens atau dalam hal ini masyarakat umum mungkin bukan ahli tentang apa yang mereka lihat, penggunaan warna, bentuk, dan simbol memicu respons emosional. Orang-orang merasakan hubungan dengan peristiwa atau penyebab yang mungkin tidak mereka ketahui. Hal ini mendorong mereka untuk meneliti subjek karya lebih jauh sampai kepada pemaknaan di dalamnya. Untuk alasan ini, HAM dan seni selalu dikaitkan.

 

Kesimpulan 

Tepat pada tanggal 10 Desember, diperingati sebagai Human Rights Day atau yang dapat diterjemahkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Tak sedikit rintangan untuk memperjuangkan HAM, dimana pada saat itu umat manusia masih kurangnya kesadaran akan hak tersebut. Dapat dilihat konsep hak hanya melekat pada seseorang yang memiliki kedudukan, mengacu pada konsep “setiap keinginan raja harus dipatuhi”. Dari tahun ke tahun, keberadaan HAM masih dipertanyakan, melihat perang yang tidak pernah berhenti. Puncak dari peperangan tersebut terdapat pada perang dunia ke-2, yang membuat PBB sebagai organisasi Internasional membuat terobosan dengan tujuan agar tercapainya penegakan atas HAM. Oleh sebab itu, HAM dan PBB menjadi satu kesatuan dan akan selalu berkaitan. Setelah membahas mengenai titik awal HAM di dunia, perjuangan HAM di Indonesia tak kalah hebat. Penjajah yang memperlakukan masyarakat Indonesia secara tak wajar, seolah-olah tak ada harganya. Melihat hal ini Moh. Hatta dan Muhammad Yamin bersikukuh untuk mencantumkan HAM pada Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. HAM keberadaannya dianggap sangat penting, karena merupakan hak yang melekat pada semua manusia, tanpa terkecuali. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, HAM ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan. Terdapat dua nilai yang kemudian dapat menjadi dasar konsep HAM. Pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan atau kesetaraan. Seperti yang sudah disebutkan diatas, HAM sebenarnya adalah definisi dari standar dasar yang diperlukan manusia untuk hidup bermartabat.

 

Indonesia sebagai negara hukum, benar adanya. Hal tersebut dapat kita lihat, melalui HAM yang diatur pada pasal 28 amanat konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dibuatnya aturan HAM merupakan salah satu cara Indonesia memperjuangkan HAM. Tak hanya itu, aturan tersebut dibuat sebagai pedoman dan menegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun adanya aturan, tidak menjadi jaminan hilangnya pelanggaran HAM tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014 silam, dimana seorang Ibu bernama Muaris atau yang dikenal dengan Nenek Asyani menjadi terdakwa pada kasus pencurian kayu milik PT. Perhutani di Situbondo, Jawa Timur, beliau divonis 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan. Penerapan hukuman pidana pada kasus ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan, apakah hukum yang berlaku sejalan atau berlawanan dengan HAM?

 

Sesuai dengan salah satu asas pidana Indonesia yaitu asas ultimum remedium yang menyebutkan bahwa hukum pidana hendak menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Berdasarkan kasus yang dialami nenek Asyani, para pemangku kepentingan diharapkan lebih bijak memberi keputusan. Tak hanya menjunjung legal justice saja tetapi juga perlu mengedepankan social justice dan moral justice, agar terciptanya precise justice. Harapan besar terhadap HAM di Indonesia agar tidak terjadi hal serupa yang dirasakan oleh Nenek Asyani. Tentunya perjuangan HAM perlu kita lakukan, karena tidak harus pemangku jabatan saja yang dapat memperjuangkan HAM. Sebagai rakyat Indonesia, hal kecil dapat kita lakukan untuk memperjuangkan keberadaan HAM, yaitu dengan menghargai setiap insan yang ada disekitar tanpa memandang apapun. Melalui hal kecil, maka dapat terciptanya hal-hal besar kita untuk memperjuangkan HAM.

 

Quotes

“There can be no peace without development, no development without peace, and no lasting peace or sustainable development without respect for human rights and the rule of law.” 

 

#StandUp4HumanRights

– Former UN Deputy Secretary (General Jan Eliasson)

 

 

REFERENSI

https://www.un.org/en/about-us

https://www.un.org/en/observances/human-rights-day 

https://www.standup4humanrights.org/en/humanrightsdays2020.html 

https://www.un.org/en/our-work/protect-human-rights

https://www.un.org/en/global-issues/human-rights 

https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/art-minority.aspx 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights 

https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedetta-berti 

https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/09560431/hari-ham-sedunia-perjalanan-dari-magna-carta-hingga-deklarasi-universal?page=all

https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/27/150742369/contoh-dukungan-masyarakat-dalam-penegakan-ham 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/082859065/hari-ini-dalam-sejarah-pengesahan-magna-carta?page=all 

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf 

https://www.idntimes.com/life/women/maya-andita/5-perempuan-aktivis-ham-paling-berpengaruh-di-indonesia-c1c2/5 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/07/103000465/17-tahun-kasus-munir-kronologi-dan-hasil-investigasi?page=all