DPR DIKEJAR APA?

     “Terburu-buru”, mungkin adalah kata yang tepat menggambarkan bagaimana cara DPR dan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pada Senin, 5 Oktober 2020 dalam sidang paripurna DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meski berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan ketidaksetujuannya dari sisi substansi maupun prosedur yang bermasalah.

 

Lantas, mengapa DPR terbilang terburu-buru dalam pengesahan ini?

 

RUU Cipta kerja merupakan RUU yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian RUU Prioritas Legislasi Nasional Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta kerja oleh pemerintah dan DPR ini terkesan terburu-buru dibandingkan pembahasan RUU lainnya, misal RUU PKS dan RUU PRT, yang mana jika dilihat dari jumlah Daftar Inventarisasi Masalah, pasal-pasal di undang-undang ini yang harus dibahas jumlahnya jauh lebih banyak daripada RUU lainnya.

 

Sejak diserahkan oleh Pemerintah pada 12 Februari 2020, pembahasan UU Cipta Kerja tetap dijalankan walaupun Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Undang-Undang ini mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Selama di parlemen, proses pembahasannya relatif berjalan mulus. Untuk meloloskan RUU ini menjadi UU Cipta Kerja, anggota dewan rakyat bahkan sampai rela melakukan rapat marathon di kala pandemi COVID-19 ini.

 

Secara keseluruhan, Baleg DPR RI dan pemerintah telah melakukan 64 kali rapat, 65 kali panja, dan 6 kali timus timsin. Bahkan menjelang pengesahan, Rapat Baleg DPR semakin intens meski di waktu akhir pekan dan sampai larut malam, seperti pada rapat sebelum pengesahan yang dilakukan dihari sabtu, 3 Oktober 2020 pada sekitar pukul 21.00 WIB. Selain terkesan terburu-buru, pengesahan UU Cipta Kerja ini juga sangat mengejutkan banyak pihak, lantaran rapat tersebut hanya berjarak dua hari sejak waktu pengesahan tingkat I pada Sabtu kemarin.

 

Dalam proses paripurna juga, terjadi perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR. Tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja dibawa ke paripurna, sedangkan dua fraksi menolak. Fraksi yang menolak ialah Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sejak awal dua fraksi tersebut konsisten mendukung buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Namun, DPR tetap mengesahkan tanpa mempertimbangkan pendapat dua fraksi yang menentang keputusan tersebut.

 

Pembuatan UU Cipta Kerja ini juga mengalami penolakan pengesahan oleh kaum buruh dan pekerja. Dalam menanggapi aspirasi buruh dan pekerja, Ida Fauziyah, selaku Menteri Ketenagakerjaan menulis surat terbuka yang menuturkan,

“Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi

bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan. Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya.”

Namun pada kenyataannya, aspirasi serikat buruh dan tenaga kerja ini masih belum dituangkan dengan baik pada UU Cipta Kerja ini.

 

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang turut menyoroti UU ini sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar), perlu diketahui KSPN menjadi salah satu serikat pekerja yang memutuskan untuk tidak ikut aksi mogok kerja dan demo sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan. Pandemi Covid-19 yang masih membahayakan kesehatan serta ekonomi menjadi alasan tidak bergabung dalam gerakan demonstrasi.

 

Jelas bahwa menyampaikan kritik dan penolakan lewat demonstrasi adalah hal wajar dalam iklim demokrasi yang kita anut. Sehingga negara bisa melihat seberapa besar arus aspirasi masyarakat. Apapun dapat dilakukan untuk menyikapi pro dan kontra di dalam negara demokrasi. Yang paling penting adalah cara penyampaiannya dengan menjunjung tinggi hukum.

 

Sehingga sangat disayangkan dalam proses pengesahan UU tersebut DPR yang tergesa-gesa tanpa melihat faktor-faktor lainnya yang lebih penting, sehingga akhirnya merugikan berbagai pihak. Maka disini salah satu hal yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk poin-poin yang memberatkan pihak lainnya serta menerangkan dengan jelas dan tegas isi pasal dalam UU Cipta Kerja ini sehingga tidak menimbulkan lagi pasal yang meresahkan masyarakat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

https://news.detik.com/berita/d-5200573/demokrat-pks-tolak-ruu-cipta-kerja-7-fraksi-mendukung-jadi-uu#

 

https://www.beritasatu.com/edi-hardum/ekonomi/684317/menaker-banyak-sekali-aspirasi-serikat-buruh-yang-sudah-akomodasi

 

https://money.kompas.com/read/2020/10/06/154043126/serikat-pekerja-akan-ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja?page=all

 

https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all