Benang Kusut Penundaan Pemilu 2024; Menelusuri Misteri di Balik Suara Aspirasi

 

I. Latar Belakang 

 

Konflik Kepentingan di antara Para Pemangku Jabatan 

Baru saja memasuki paruh pertama di tahun 2022, kehidupan politik di Indonesia sudah diwarnai dengan berbagai macam kontroversi dan polemik. Seperti yang terjadi pada bulan Februari lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memicu kegaduhan di kalangan masyarakat karena eksistensinya sebagai salah seorang dalang dari wacana penundaan Pemilu 2024. Cak Imin, sapaan akrab dari Muhaimin ini mengaku mendengar masukan dari berbagai pihak seperti para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi. Beliau mengusulkan penundaan Pemilu 2024 selama satu atau dua tahun ini berdasarkan pada 3 alasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan pertama, para pelaku ekonomi biasanya akan membeku menjelang atau selama Pemilu. Kedua, adanya transisi kekuasaan menyebabkan laju ekonomi menjadi tidak pasti sehingga akan mengganggu tren pemulihan ekonomi di masa Pandemi COVID-19. Terakhir, menurutnya Pemilu berpotensi menimbulkan konflik dan pembelahan di tengah masyarakat. Tak sampai disitu, beliau juga meyakini bahwa klaimnya tersebut didasarkan pada 100 juta big data yang telah ia kumpulkan. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” terang Muhaimin pada 26 Februari 2022 lalu. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim bahwa Ia memiliki 110 juta data digital yang berisi tentang dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024.

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Luhut, dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024 tersebut didasari oleh berbagai alasan. Salah satu alasan dari penundaan Pemilu 2024 menurut beliau adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian serta rakyat yang masih menghendaki Presiden Joko Widodo untuk memimpin. Namun, hingga kini masih belum dapat ditemukan transparansi terkait dengan bagaimana cara atau proses perolehan data tersebut yang menyebabkan klaim Luhut sendiri dapat dinyatakan tidak valid atau tidak sah. Tentunya, klaim 110 juta big data ini sontak menuai respon yang beraneka ragam bahkan dari kalangan politikus sendiri.

 

“Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena-mena” ucap Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang menilai bahwa klaim big data tersebut harus dijelaskan kepada publik dengan tujuan untuk memberi kejelasan dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan data. Merespon isu yang serupa tersebut, Cak Imin berdalih bahwa big data yang dimilikinya jelas berbeda dengan klaim dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaikan sedang bergerilya, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan hal serupa saat berkunjung ke markas DPP Partai Nasdem di Kawasan Cikini Jakarta Pusat pada Kamis 10 Maret 2022. Yang merupakan jantung atau intisari utama dari pernyataan beliau adalah harapan agar semua ketua umum partai bertemu untuk membahas kelanjutan dari wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai salah satu aksi nyata dari perwujudan musyawarah mufakat dalam berpolitik.

 

Bersembunyi dibalik kata “aspirasi”, hingga kini telah diketahui bahwa Partai Golkar, PKB, dan PAN menjadi tiga partai koalisi utama yang terus menerus melakukan negosiasi penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dapat ditunda apabila terjadi kondisi darurat yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Namun, perlu diketahui bahwa ketentuan tersebut masih dalam kerangka konstitusi yang hanya berlaku apabila tahapan Pemilu sudah berjalan

 

Menitikberatkan pada permasalahan ekonomi, wacana penundaan Pemilu ini sendiri justru akan menimbulkan problematika dengan cakupan yang lebih besar dan fatal yaitu adanya krisis konstitusi. Di balik segala kontroversi yang timbul ke permukaan, sejauh ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih terus mempersiapkan dan berpegang teguh pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbul pertanyaan, berdasarkan pada fakta yang ada, bukankah probabilitas lahirnya wacana penundaan Pemilu ini bisa saja tercipta akibat dorongan dari pihak-pihak tertentu dengan motif tersembunyi? Kemudian, apakah penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 ini merupakan salah satu cara untuk meninggikan elektabilitas anggota wakil rakyat yang akan menjadi kandidat presiden potensial nantinya? Memang tak bisa dipungkiri lagi, adanya konflik kepentingan merupakan suatu hal yang lumrah dan tumbuh secara subur di dalam dunia perpolitikan negara kita tercinta, Indonesia.

 

Kekhawatiran di Balik Usulan Penundaan Pemilu 2024

Melakukan penundaan Pemilu sama dengan memperpanjang masa kekuasaan presiden dan wakil presiden serta jajaran DPR, DPD, dan DPRD. Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan dan disetujui oleh sejumlah elite politik tanah air menjadi polemik yang dinilai mengkhianati agenda Reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk dua periode atau sepuluh tahun. Padahal pada dasarnya, usulan penundaan ini sudah sangat jelas dinilai sebagai tindakan melawan konstitusi.

 

Lantas, apakah para elite politik menyadari dampak yang ditimbulkan jika terjadi penundaan Pemilu pada dua tahun yang akan datang atau apakah terdapat motif terselubung di balik usulan penundaan Pemilu ini?

 

Berlandaskan alasan situasi pandemi COVID-19, timbul usulan untuk mengadakan penundaan Pemilihan Umum 2024 selama satu hingga dua tahun. Namun perlu diperhatikan apakah situasi ini cukup kuat dan tepat untuk dijadikan alasan perpanjangan masa kekuasaan presiden.

 

Jika melihat kembali pengalaman tahun 2020 lalu, pemerintah bersikeras untuk tetap mengadakan Pemilu Pilkada yang dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian, yang pada kenyataannya keadaan pandemi COVID-19 kala itu terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan keadaan saat ini di mana situasi ekonomi sudah mulai terbangun kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemilu Pilkada 2020 digunakan oleh pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian, sekarang justru dipakai oleh para elite politik untuk menunda jadwal Pemilu. Dengan jelas terbukti bahwa alasan ini bertabrakan dengan klaim pemerintah terkait pandemi.

 

Tindakan melawan konstitusi ini dilakukan semata-mata demi menyelamatkan negara. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pelanggaran konstitusi hanya bisa dimungkinkan dalam keadaan sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat.

 

Maka dari itu, patut dipertanyakan, apakah penundaan Pemilu 2024 merupakan hal krusial yang perlu dilakukan demi keselamatan negara kita, Indonesia?

 

 

II. Pembahasan

 

Tanggapan Masyarakat terhadap Penundaan Pemilu 2024 

Terdapat pro dan kontra di mata masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024. Beberapa masyarakat mendukung adanya penundaan Pemilu, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Salah satunya ialah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), Surtawijaya. Beliau ingin Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode “Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga (3) periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapapun pemimpinnya, bukan basa basi, diumumkan, dideklarasikan, apa yang kita inginkan.” ujar Surtawijaya pada kegiatan Silaturahmi Nasional di Istora Senayan, Selasa (29/3/2022). Dukungan yang diberikan oleh Surtawijaya menurut Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian merupakan ucapan yang spontan. Aspirasi tersebut tidak disuarakan secara langsung dalam acara resmi Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan. Dari sudut pandang yang lain juga, menurut Tito Karnavian dukungan yang dilancangkan ini merupakan bagian dari demokrasi “Negara Demokrasi orang mau menyuarakan apa saja, namanya aspirasi. Mungkin mereka merasa happy karena di zaman Jokowi, disampaikan ketuanya merasa (Programnya) real” tutur beliau saat menghadiri rapat kerja nasional camat, Jumat (1/4/2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan tetapi, bila dilihat dari sudut pandang berbeda, sebagian masyarakat menyatakan sikap kontra dengan adanya penundaan Pemilu pada tahun 2024 nanti. Hal ini didasarkan juga dari alasan yang tidak jelas. Usulan penundaan Pemilu 2024 memakai narasi tentang terjadinya pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Alasan tersebut tidak jelas dan mengapa hal tersebut menjadi patokan untuk dilaksanakannya penundaan Pemilu. Sebanyak 78,9% publik menyatakan tegas menolak wacana usulan Pemilu 2024 ditunda. Angka yang didapatkan ini merupakan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) pada 1 April 2022. Menurut Direktur Riset SMRC, Deni Irvani angka penolakan ini didapatkan dari survei dengan alasan penundaan Pemilu karena pandemi COVID-19, sedangkan di sisi lain survei yang diberikan perihal penundaan Pemilu dengan alasan pemulihan ekonomi mendapatkan angka yang lebih besar yaitu 79,8%. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan akumulasi data dan fakta yang ada, mayoritas rakyat menolak dengan adanya penundaan Pemilu 2024 nanti. Hal ini diperkuat juga dengan alasan yang tidak rasional dan menentang amanat konstitusi yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan Presiden Mengenai Wacana Penundaan Pemilu 2024

Isu masa jabatan presiden Indonesia sebanyak tiga kali kembali mengemuka. Wacana yang dihembuskan sejak 2019 ini telah menimbulkan polemik, setidaknya hingga belakangan ini yang juga kembali dihangatkan. Faktanya, selama isu ini bergulir, Presiden Jokowi telah berulang kali merespons dan angkat bicara mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, alih-alih mengakhiri kegaduhan, pernyataan Jokowi atas wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan tersebut malah menimbulkan banyak spekulasi karena dinilai memberikan sikap yang abu-abu oleh beberapa pihak. Guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, berikut Penulis lampirkan rangkuman pernyataan Jokowi mengenai penundaan Pemilu 2024 dan sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2019, wacana untuk mengusung Jokowi menjadi presiden tiga periode ramai menjadi perbincangan ketika munculnya wacana mengamandemen UUD 1945. Kala itu ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode dan ada pula yang mengajukan jabatan presiden menjadi bisa dipilih sebanyak tiga kali. Mendengar hal tersebut, Jokowi langsung memberikan tanggapan dengan narasi tegas mengatakan tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu sendiri. Dia bahkan curiga ada pihak-pihak yang ingin “menjerumuskannya” dengan usulan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut lagi di tahun 2021, pembahasan ini kembali muncul ke permukaan. Hal ini dipicu oleh pernyataan mantan ketua MPR Amien Rais terkait adanya skenario untuk mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Mengacu kepada hal tersebut, Jokowi kembali menegaskan bahwa beliau tidak berniat dan di saat yang sama tidak memiliki minat untuk lebih lanjut menjabat selama tiga periode. Jokowi juga menyatakan bahwa Ia akan berpegang teguh kepada konstitusi sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. Sikap ini, disebutnya tidak akan pernah berubah dan beliau akan taat kepada aturan yang ada, jelasnya melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun, nyatanya, pernyataan yang sudah diberikan sebelumnya belum bisa menutup pertanyaan untuk perihal wacana tersebut di atas dan kemudian kembali digelorakan pada tahun 2022 ini. Kali ini diinisiasi oleh sejumlah pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang mengusulkan bahwa perlu adanya penundaan Pemilu 2024 kareka Indonesia masih perlu pemulihan karena pandemi COVID-19, seru Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengklaim bahwa usulan tersebut berangkat dari aspirasi rakyat Indonesia itu sendiri. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa membawa perang Ukraina dengan Rusia untuk mendorong Pemilu ini dengan menggambarkan ketidakstabilan dunia yang kita huni saat ini. Pada akhirnya, setelah lebih dari beberapa waktu akhirnya Presiden Jokowi kembali angkat bicara. Mengulang pernyataannya kembali yang sudah diucapkan pada tahun sebelumnya, beliau menekankan kembali bahwa kita semua termasuk dirinya bukan hanya taat dan tunduk, tetapi patuh pada konstitusi yang berlaku. 

 

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Khusus Sekretariat Negara Falfo Maldini menilai dan menyatakan bahwa pernyataan Jokowi sudah sangat jelas dan tidak perlu dipersulit karena seharusnya sudah bisa dipahami. Tentunya dengan mengesampingkan asumsi-asumsi yang muncul dari imajinasi. Pemerintah mengajak masyarakat semua untuk melihat pernyataan Jokowi sebagai sebuah sikap berbasis kenegaraan dan tidak perlu dianggap bersayap atau dikembang-kembangkan lagi. Hal senada juga diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang menegaskan pemerintah tidak ada ide sekalipun soal penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, seru Mahfud Senin (7/3/2022).

 

 

III. Kesimpulan & Saran

 

Polemik penundaan Pemilu 2024 nampaknya masih menjadi isu hangat di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Berdasarkan pada aspirasi dan kehendak untuk menyalurkan aspirasi tersebut, usulan tentang penundaan Pemilu ini muncul ke permukaan. Kendati demikian, amat disayangkan bahwa klaim-klaim yang mengatasnamakan data digital justru tidak dapat divalidasi oleh pihak itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat memiliki 1001 alasan untuk menolak terjadinya penundaan Pemilu 2024. Konstitusi tidak dapat dianggap sebagai formalitas belaka, dengan dalih memperbaiki perekonomian negara. Wacana penundaan Pemilu 2024 ini justru merupakan suatu perbuatan inkonstitusional yang berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Menilik peristiwa serupa pada tahun sebelumnya, nampak dengan jelas bahwa alasan Pandemi COVID-19 sudah tidak dapat berlaku sepenuhnya melihat situasi dan kondisi sekarang. Hal yang patut dicurigai, karena terdapat banyak posibilitas, apakah justru para pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat inilah yang akan mendapatkan keuntungan individual daripada penundaan Pemilu 2024 atau lebih lanjut lagi penundaan Pemilu 2024 ini merupakan dorongan dari lingkup internal Istana sendiri?

 

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat,  setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan salah satu perwujudan dari hak tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Alih-alih memberikan ruang penuh asumsi, presiden seyogyanya mengambil sikap tegas dalam menanggapi usulan elite politik perihal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dapat Penulis sampaikan bahwa hal ini merupakan suatu urgensi yang perlu segera ditangani, mengingat seluruh tindakan yang diambil oleh Bapak Presiden terhadap pendukung wacana Pemilu 2024 ini akan menjadi indikator penilaian publik atas ketegasan sikap dan komitmen kebangsaan presiden itu sendiri. 

 

Maka dari itu, BEM UNTAR baik sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Tarumanagara maupun sebagai pemuda Indonesia menyatakan bahwa:

  1. Meminta Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya dalam menjabat sebanyak 3 (tiga) periode sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi menghindari terjadinya multitafsir dan atau salah penafsiran.
  2. Menolak penundaan Pemilu tahun 2024 atas dalih apapun.

 

 

REFERENSI

 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/11013171/testing-the-water-ala-jokowi-soal-wacana-penundaan-Pemilu?page=all 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309141120-32-768823/jokowi-soal-penundaan-Pemilu-2024-saya-akan-tegakkan-konstitusi 

https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/03/28/15520071/bem-si-demo-tolak-penundaan-Pemilu-mahasiswamelawan-trending-di-twitter 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328181841-32-777147/survei-ips-mayoritas-publik-tolak-penundaan-Pemilu 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322003331-32-774439/pakar-jangan-percaya-big-data-luhut-jika-tak-berani-dibuka 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/08200511/3-pernyataan-jokowi-terkait-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden?page=all 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/05460081/deretan-alasan-cak-imin-soal-penundaan-Pemilu?page=all

https://www.tvonenews.com/channel/news/57431-mahfud-md-bantah-pemerintah-bahas-penundaan-Pemilu 

https://www.youtube.com/watch?v=mshPXeJH5Eo 

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/08060061/ancaman-demokrasi-semu-di-balik-wacana-penundaan-Pemilu?page=all

https://www.suara.com/news/2022/04/01/155244/catat-789-persen-publik-tegas-tolak-penundaan-Pemilu-2024

https://makassar.tribunnews.com/2022/04/01/terungkap-apdesi-yang-deklarasi-jokowi-3-periode-tak-berbadan-hukum-dari-kemenkumham

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

https://news.detik.com/berita/d-6011488/tito-ungkap-ekspresi-jokowi-saat-dengar-teriakan-3-periode-di-acara-apdesi

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/28/15520071/bem-si-demo-tolak-penundaan-Pemilu-mahasiswamelawan-trending-di-twitter?page=all

https://news.detik.com/berita/d-6004262/demo-tolak-penundaan-Pemilu-2024-massa-bem-si-tiba-di-patung-kuda