awan hitam pemberantasan korupsi

Hari Anti-korupsi Sedunia atau yang biasa disebut Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini sebagai upaya penyadaran publik bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa. Namun, di tengah korupsi yang terjadi lagi dan lagi serta perlakuan istimewa bagi koruptor yang terus berlanjut, masih berhasilkah upaya tersebut?

 

Oleh sebab itu, kami (BEM Untar) membuat kajian dalam rangka memperingati Hari Anti-korupsi Sedunia guna menjawab keraguan atas pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

If corruption is a disease, transparency is essential part of its treatment” 

- Kofi Annan

 

 

 

LATAR BELAKANG

 

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tingkat korupsi yang bervariasi antar wilayah, negara dan sistem politik menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Praktik korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Pengaruh korupsi tidak terbatas pada aspek ekonomi, korupsi juga melemahkan supremasi hukum dan mempengaruhi stabilitas politik. Berkaca dari banyaknya praktik korupsi di negeri ini, beberapa ahli berpandangan bahwa negara kalah dan mencoba menutup mata atas gagalnya upaya pencegahan korupsi.

Korupsi pada dasarnya terjadi karena niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sementara, kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada, dan kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun, muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

 

 

PEMBAHASAN

 

Korupsi di Berbagai Belahan Dunia

Tidak ada satu negara pun yang kebal terhadap korupsi. Hanya saja, kadar terjadinya korupsi di masing-masing negara berbeda-beda. Transparency International mengeluarkan Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi yang mendata tingkat korupsi pada negara-negara di penjuru dunia. Dikutip dari laman aclc.kpk.go.id, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik.

Menurut laporan dari Transparency International, faktor yang menyebabkan negara memiliki indeks korupsi rendah ialah buruknya institusi publik macam polisi dan pengadilan, masifnya penyuapan, pemerasan, sampai penyalahgunaan anggaran oleh pejabat pemerintah. Selain itu, negara dengan indeks korupsi tinggi (dalam artian tingkat korupsinya rendah) cenderung memiliki kebebasan pers, keleluasaan akses terhadap informasi, standar integritas yang kuat, dan sistem peradilan independen. Ketiga, korupsi dan ketidaksetaraan berandil dalam berkembangnya populisme.

Berikut ini merupakan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diambil dari 180 negara tahun 2019, dengan keterangan angka 100 menunjukkan bebas korupsi dan 0 menunjukkan tingginya korupsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis tahun 2019 ini menunjukkan korupsi lebih meluas di negara-negara di mana uang besar dapat mengalir dengan bebas ke dalam kampanye pemilu dan di mana pemerintah hanya mendengarkan suara orang kaya atau yang memiliki hubungan baik. Somalia, sebagai negara paling korup di Afrika, telah menduduki posisi sebagai negara paling korup selama 7 tahun berturut-turut. Lembaga-lembaga yang lemah dan sistem politik yang tidak responsif terus melemahkan upaya-upaya anti korupsi. Pengawas korupsi global Transparency International merekomendasikan agar korupsi dapat berkurang, pemerintah di Afrika sub-Sahara perlu melindungi pembela hak asasi manusia, aktivis anti-korupsi dan jurnalis investigasi agar mereka dapat mengungkap kasus-kasus korupsi.

Indonesia sendiri berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi 40/100. Angka ini menunjukkan skor IPK Indonesia naik 2 poin dari tahun sebelumnya dan membuktikan bahwa perlahan tingkat korupsi di Indonesia terus membaik. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

 

Kasus Korupsi Terparah Sepanjang Sejarah Dunia

Korupsi terjadi tidak hanya di negara berkembang, namun negara maju pun belum dapat menghindari kasus korupsi yang masih terus terjadi. Korupsi yang terjadi ini pun telah menimbulkan kerugian dalam berbagai sektor. Berikut merupakan beberapa tokoh dan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di dunia.

1. Soeharto

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998 ini rezimnya dianggap paling korup pada abad ke-20. Transparency International memperkirakan bahwa Soeharto telah menggelapkan 15-35 miliar dolar AS selama 32 tahun ia berkuasa. Pada Desember 2010, Mahkamah Agung Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh 307 juta dolar AS dari salah satu badan amal yang didirikan oleh Soeharto. Namun hingga wafatnya pada 27 Januari 2008 tidak pernah ada hukuman yang diberikan kepada Soeharto. Padahal 3 Agustus 2000, Soeharto resmi sebagai tersangka kasus itu.

 

2. Ferdinand Marcos

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Filipina selama tahun 1965-1986 ini selama masa kediktatorannya, hutang negara telah tumbuh dari 1 miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS. Ia menggunakan rekening bank di luar negeri untuk menyalurkan dana pemerintah ke rekening pribadinya. Laporan menyatakan bahwa ia telah mencuri 5-10 miliar dolar AS dari kas Filipina. Kekayaannya didapatkan secara tak sah dari pengambilalihan perusahaan swasta besar, pinjaman pemerintah kepada kroni, dan suapnya dari perusahaan swasta.

 

3. Mobutu Sese Seko

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Republik Kongo yang menjabat pada tahun 1965-1997 ini selama rezim diktatornya, dikenal karena nepotisme, berbelanja ke Paris, dan menggelapkan dana pemerintah. Dilaporkan bahwa ia telah menggelapkan 4-15 miliar dolar AS. Negara tersebut telah mengalami inflasi yang tinggi, hutang berlebihan, devaluasi mata uang. Pada tahun 1991, kerusuhan dan masalah ekonomi menyebabkan ia berbagi kekuasaan dengan pemimpin oposisi tapi dia menggunakan tentara untuk mencegah perubahan tersebut.

 

4. Slobodan Milosevic

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Serbia yang menjabat dari tahun 1989-1997 dan merupakan presiden Republik Federal Yugoslavia dari tahun 1997-2000. Pada tahun 2001, ia ditangkap karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Milosevic diserahkan ke pengadilan kejahatan perang PBB di Den Haag di mana ia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan penggunaan ilegal dana pemerintah senilai 2,1 miliar dolar AS. Namun, Ia meninggal sebelum persidangan berakhir.

 

5. Saddam Hussein

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Irak yang pernah menjabat pada tahun 1979-2003 ini pernah terjerat kasus korupsi pada tahun 2003. Beberapa jam sebelum invasi Amerika Serikat, ia memerintahkan Bank Sentral Irak untuk mentransfer 1 miliar dolar AS dari kas pemerintah ke rekening pribadinya. Menurut penyelidikan Senat AS, Saddam Hussein telah menggelapkan sekitar 21 miliar dolar AS dari penjualan minyak dan program bantuan makanan.

 

Negara-negara yang Sukses Mengentaskan Korupsi

Negara-negara dengan tingkat IPK rendah merupakan negara-negara yang mengalami kasus korupsi dengan skala yang kecil. Sesuai dengan data Indeks Persepsi Korupsi 2019, Tingkat IPK rendah ini diantaranya diduduki oleh negara-negara yang berasal dari negeri Skandinavia, yakni, Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Bagaimana ketiga negara ini dapat mengatasi kasus korupsi yang terjadi hingga dapat menduduki skor IPK rendah?

 

1. Denmark

Denmark yang dikenal sebagai negara paling anti korupsi ini tentunya memiliki strategi yang membantu pemerintah Denmark mengelola sistem pemerintahan dengan rapi dan transparan. Dilansir dari Kantor Staf Presiden (KSP) (2020), salah satu strategi Denmark dalam melawan korupsi yang terjadi salah satunya melalui digitalisasi di segala aspek. Reformasi berbasis digital ini mulai gencar diterapkan pada area-area dengan risiko korupsi tinggi, terutama pada kerangka sistem pemerintahan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia dan rasa kepercayaannya terhadap penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Denmark mempergunakan prinsip keterbukaan dalam berbagai hal. Salah satu contohnya adalah keterbukaan para anggota parlemen dimana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip keterbukaan ini menjadi salah satu parameter penting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintahan di negaranya (Lestari, 2018).

 

2. Selandia Baru

Selandia baru merupakan negara yang menduduki peringkat kedua negara paling bersih korupsi dengan skor sama dengan Denmark. Negara ini juga memiliki cara-cara sendiri dalam mengatasi korupsi yang terjadi di negaranya. Menurut Pengajar Politeknik Keuangan Negara STAN, Rudy M Harahap, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan mengapa Selandia Baru bisa menjaga negaranya dari tindak korupsi. Pertama, Selandia Baru menganut sistem parlementer. Dengan demikian, menteri otomatis menjadi anggota parlemen. Hal ini membuat kebijakan nasional bisa dirumuskan melalui perdebatan politik langsung di parlemen antara menteri yang memimpin kementerian/lembaga berhadapan langsung dengan politisi dari partai oposisi Setelah perdebatan di parlemen usai, para profesional birokrasi di kementerian langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut. Alhasil, tidak dimungkinkan bagi menteri atau anggota parlemen mengintervensi langsung proses eksekusi kebijakan politik ke lembaga.

 

3. Finlandia

Selanjutnya, negara terakhir yang menduduki peringkat 3 besar negara paling bebas korupsi adalah Finlandia. Finlandia sukses memangkas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Sistem birokrasi yang ringkas, memungkinkan warga Finlandia mengurus hal-hal administrasi hanya dalam beberapa tingkatan saja. Layanan satu pintu juga dibangun Finlandia yang mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Swedia selama kurun 1150-1809 dan tetap berlanjut hingga kemerdekaannya pada 6 Desember 1917.

Tahun 1990, sistem administrasi tersebut direformasikan dan dijadikan sistem desentralisasi. Tiap daerah diberi kemandirian operasional dan ekonomi municipalities, yang dimana sistem ekonomi ini melaksanakan administrasi pemerintah mandiri atas penduduknya. Sistem ini berhak memungut pajak penduduknya dan dikelola oleh badan yang disebut Municipal Council yang dipimpin seorang Mayor.

Selain itu, terdapat juga sistem administrasi yang disebut Referendary System yang memberi aturan bahwa seluruh bawahan dalam hierarki organisasi wajib mengajukan pertanyaan atas segala keputusan yang ditetapkan oleh atasannya. Dalam sistem ini, pegawai diperbolehkan untuk membuat ikhtisar permasalahan dari aturan terkait, termasuk mengidentifikasi opsi keputusan alternatif yang dikeluarkan. Pegawai juga berhak menyatakan ketidaksetujuan atas aturan yang diberikan jika terdapat keputusan yang berlawanan. Jadi, pekerja secara legal ikut bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan dan segala kebijakan yang yang diberikan.

 

Budaya Korupsi yang Mengakar

Di Indonesia, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap normal, karena sering dilakukan dalam sikap hidup sehari-hari. Budaya korupsi juga sudah dilakukan sejak zaman dahulu, misalnya pada zaman kerajaan, dimana raja mendapat upeti dan hadiah dari masyarakatnya. Hal ini yang kerap kali masih dipraktikan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Kebiasaan dalam memberi uang tip kepada petugas untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan. Korupsi juga ditimbulkan oleh budaya masyarakat lainnya seperti, menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana orang tersebut memperoleh kekayaannya.

Masyarakat juga kurang menyadari bahwa korban utama dari korupsi adalah mereka sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah Negara. Padahal bila Negara merugi, esensinya yang paling merugi adalah masyarakat, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Bukan hanya menjadi pihak yang paling dirugikan, masyarakat juga seringkali melibatkan dirinya dalam korupsi. Karena setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal inilah yang kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari, misalnya di bidang kesehatan sering dijumpai bagaimana seorang pasien atau keluarganya memberikan sesuatu kepada petugas kesehatan selama atau setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana sebenarnya petugas tersebut tidak mau menerima pemberiannya. Namun kultur organisasi dalam rumah sakit tersebut biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya, dalam hal ini petugas kesehatan. Sehingga apabila kultur organisasi tidak dikelola secara baik, dapat menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif yang mewarnai kehidupan organisasi.

Kelemahan yang ada pada individu atau orang perorangan menjadi salah satu faktor utama terjadinya korupsi. Kelemahan tersebut berupa ketiadaan rasa religius dalam kehidupannya, dan juga ketiadaan apresiasi terhadap nilai-nilai kemuliaan yang disertai dengan lemahnya disiplin diri dan etika dalam bekerja, juga adanya sifat tamak dan egois, hanya mementingkan diri sendiri saja. Walaupun tidak selalu, tetapi biasanya hal ini terjadi karena pendidikan yang rendah, baik formal maupun nonformal. Semua kelemahan tersebut tentu akan mengurangi integritas. Hal lainnya adalah jika individu hanya berpikir dari satu sisi saja, yaitu hanya melihat kelemahan orang lain, tetapi enggan menyadari kelemahan diri sendiri, atau menolak untuk mengakui atau mengatasi kelemahannya tersebut. Keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan sehingga menyebabkan individu tersebut berpeluang lebih besar untuk melakukan korupsi, malpraktek, penyalahgunaan kekuasaan dan kelakuan amoral lainnya. Kemungkinan untuk korupsi akan semakin meningkat jika tidak ada nilai-nilai kemuliaan yang dimiliki.

 

Realitas Korupsi di Indonesia

Menurut laporan berjudul Global Corruption Barometer-Asia oleh Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International, Indonesia ditempatkan sebagai negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. Hal ini terjadi karena lemahnya hukuman bagi koruptor di Indonesia. Selain itu, aturan terkait korupsi yang kerap berubah-ubah dan partai politik yang menjalankan sistem 'mahar politik' menambah ruwet pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perlu diketahui, sistem ‘mahar politik’ dipersepsikan sebagai praktik ”jual beli” dukungan antara calon dalam pilkada atau pilgub (juga dalam pileg dan pilpres) dengan partai politik. Mahar politik tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat penyebutannya sebagai political dowry. Presiden George W Bush, yang maju sebagai calon presiden pada 2000 memilih Dick Cheney sebagai cawapres, juga disebut-sebut melibatkan praktik political dowry. Di Korea Selatan, koalisi Aliansi Baru, gabungan tiga partai oposisi, pada 2015 diberitakan media terbentuk berkat generous political dowry dari pihak tertentu. Baik dalam konteks Indonesia maupun mancanegara, sangat sulit mengetahui persis proses atau modus operandi praktik mahar politik. Pemberi dan penerima tidak pernah mengungkapkan bagaimana kesepakatan mahar politik tercipta, berapa jumlah mahar politik, dan apa saja yang harus dipenuhi sang calon jika ia menang kepada donor dana atau parpol pendukungnya.

 

Berikut ini beberapa kasus dugaan korupsi terbaru maupun kasus yang masih menjadi misteri di Indonesia.

  • Dugaan korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penerima hadiah terkait perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Edhy, ada 6 orang tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini. Mereka adalah Safri sebagai Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta sebagai Stafsus Menteri KKP, Siswadi sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai Staf istri Menteri KKP,  Amiril Mukminin, dan Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP).

Kasus ini bermula pada 14 Mei 2020 ketika Menteri KKP Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Edhy pun menunjuk Staf Khusus Menteri Andreau Pribadi Misata (APS) selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Staf Khusus Menteri Safri selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Hal ini merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (AM) dengan Andreau Pribadi dan Siswadi selaku Pengurus ACK.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731,57 juta. Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy Prabowo melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan terdaftar pemilik PT ACK terdiri adalah Amri dan Ahmad Bahtiar (ABT). Namun keduanya diduga hanyalah merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih, Staf istri Menteri KKP Iis Rosita Dewi. Jumlahnya sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Istrinya dan Andreau Pribadi Misanta.

Sebagian uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Istri di Honolulu AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta. Barang yang dibelanjakan antara lain Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari Suhajito melalui Safri dan Amiril Mukminin. Selain itu, Safri dan Andreau Pribadi pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari Ainul Faqih.

 

  • Dugaan korupsi Wali Kota Cimahi

 

 

 

 

 

 

 

Selang beberapa hari setelah operasi tangkap tangan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi.

Kali ini operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna terkait dugaan penerimaan suap dalam perizinan rumah sakit. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, OTT itu bermula dari informasi akan terjadinya penyerahan uang dari pemilik sekaligus komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda (RSU KB) Hutama Yonathan kepada Ajay. Penyerahan uang itu akan dilakukan oleh Cynthia Gunawan selaku perwakilan RSU Kasih Bunda kepada Yanti Rahmayanti selaku orang kepercayaan Ajay. Uang tersebut akan diserahkan di sebuah rumah makan di Bandung pada Jumat tanggal 27 November sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Cynthia menemui Yanti dengan membawa tas plastik warna yang diduga berisi uang tunai dan menyerahkannya kepada Yanti.

Tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak di beberapa tempat di Kota Cimahi, termasuk Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Total ada sebelas orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut yaitu Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna; ajudan Ajay, Farid; orang kepercayaan Ajay, Yanti; sopir Yanti, Endi; pihak swasta bernama Dominikus Djoni. Kemudian, Direktur RSU KB Nuningsih; staf RSU KB Cynthia Gunawan; Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Cimahi Hella Hairani; Kepala Seksi di Dinas PTSP Cimahi Aa Rustam; dan sopir Cynthia, Kamaludin. Sebanyak 11 orang tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

 

  • Buronan Harun Masiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harun Masiku dalam perkara suap untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, KPK mampu menangkap aktor selevel menteri namun tak mampu menangkap politikus PDIP Harun Masiku yang sudah buron 10 bulan. Harun merupakan buronan kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar Rp850 juta. Belum tertangkapnya Harun tak lepas dari keengganan Deputi Penindakan untuk mengevaluasi tim satuan tugas. Tim satuan tugas yang selama ini menangani kasus Harun sebaiknya dibubarkan dan diganti dengan tim yang berhasil meringkus buronan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hingga Edhy. Untuk diketahui, tim tersebut dipimpin oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Ambarita Damanik. Oleh karena itu, Kurnia mengingatkan agar KPK tak larut dalam euforia usai berhasil menangkap Edhy. Pasalnya, hingga saat ini lembaga antirasuah masih mempunyai pekerjaan rumah karena belum juga menangkap Harun.

Di sisi lain, menuruti Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK menyadari betul bahwa para DPO (daftar pencarian orang) yang belum berhasil ditangkap tersebut merupakan tanggung jawab KPK. Menurutnya, KPK terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku dan mengharapkan peran serta masyarakat untuk dapat melaporkan jika mengetahui keberadaan Harun Masiku, masyarakat bisa menyampaikan informasi itu melalui call center KPK 198 maupun melalui sarana lain.

 

Semangat Anti-Korupsi yang Kian Luntur

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen anti-korupsi yang rendah. Menurut Zaenur, lemahnya komitmen anti-korupsi pada sebuah rezim pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat menyuburkan perilaku korupsi oleh para pejabat. Rendahnya komitmen anti-korupsi itu dapat tercermin dari tiga menteri pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi dalam dua periode ini. Perlu diketahui, terdapat tiga orang menteri Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Idrus Marham dan Nahrawi merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Kerja, atau periode pertama Jokowi. Sedangkan, Edhy Prabowo merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua. Ketiga menteri ini sama-sama berasal dari partai politik. Idrus Marham berasal dari Partai Golkar, Imam Nahrawi dari PKB, sedangkan Edhy kader Partai Gerindra.

Sementara di sisi lain, menurut Presiden Jokowi, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan dan percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah terus dan selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

 

Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), KPK di bawah komando Firli Bahuri hanya mampu melakukan operasi tangkap tangan sebanyak dua kali dalam enam bulan, yaitu terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Angka ini menurun dibanding periode yang sama tahun-tahun sebelumnya: OTT sebanyak 8 kali pada 2016, 5 kali pada 2017, 13 kali pada 2018, dan 7 kali pada 2019. Di sisi lain, menurut Ketua KPK Firli Bahuri, perubahan orientasi KPK dari yang awalnya penindakan ke pencegahan membuat angka OTT jauh menurun.

Permasalahan yang terjadi saat ini, menurut peneliti dari TII Alvin Nicola, penurunan jumlah OTT ini berbarengan dengan belum maksimalnya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sebetulnya merupakan program unggulan Firli. Alvin menilai pencegahan korupsi di tingkat daerah mengendur. Ketika pemberantasan korupsi menurun dan pencegahan belum maksimal, KPK justru mengalami berbagai masalah internal, seperti pemulangan penyidik Rossa Purbo Bakti ke institusi asalnya, Polri, mundurnya 31 pegawai dalam rentang waktu Januari-September, termasuk Kepala Biro Humas Febri Diansyah. Bahkan Firli sendiri divonis melanggar kode etik karena hidup mewah dengan menyewa helikopter JT-PKO untuk keperluan pribadi. Masalah-masalah ini, menurut Alvin, akan membuat Indonesia dikucilkan di komunitas internasional dan sulit menuai skor terbaik dalam indeks persepsi korupsi lantaran melanggar janji pemerintah sendiri untuk memastikan KPK yang kuat, sebagaimana diamanatkan Pasal 6 dan 36 UNCAC dan The Jakarta Principles.

Menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM),Oce Madril, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti telah melemahkan KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi pun seakan kehilangan arah usai berlakunya UU KPK hasil revisi tersebut. Meskipun jumlah kasus yang ditindak KPK memang masih tinggi, namun, kasus-kasus yang ditangani KPK saat ini merupakan kasus carry over dari periode pimpinan KPK sebelumnya dan bukan merupakan perkara strategis. Kasus strategis yang dimaksud, antara lain kasus dengan kerugian negara sangat besar, dilakukan oleh pelaku dengan jabatan politik tinggi, atau menarik perhatian masyarakat.

Untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen berpendapat lain. Menurutnya, desas-desus ekspor benih lobster yang akan bermasalah sudah lama terembus. Bahkan, sudah diingatkan oleh KPK. Sehingga, penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan bukanlah suatu prestasi bagi KPK. Ditambah, polemik kongkalikong soal izin ekspor benur sudah mengemuka luas di berbagai kalangan. Bahkan media massa baik cetak dan elektronik sangat vulgar membahasnya.

Harapan sebagian besar masyarakat untuk Presiden Jokowi dapat turun langsung membenahi penindakan korupsi melalui tangan KPK. Jika tidak, hal tersebut akan menjadi cela di periode pemerintahannya. Sehingga belum ada kata terlambat bagi Presiden untuk memastikan KPK kembali independen dengan mengeluarkan Perppu KPK.

 

Hukuman Mati VS Dimiskinkan

Hukuman Mati

Menurut Presiden Jokowi, koruptor bisa dihukum mati bila rakyat menghendaki. Indonesia sendiri telah lama memiliki aturan pidana mati bagi koruptor. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2. Namun penerapan hukuman mati itu tidak sembarangan. Hukuman tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Syarat tersebut dituangkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2.

"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) diancam hukuman mati. Firli sendiri telah membentuk 15 satuan petugas (satgas) untuk mencegah korupsi anggaran pandemi. Rinciannya, 5 satgas ditempatkan di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19, 1 satgas di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan 9 satgas yang disebar di 9 koordinator wilayah KPK. Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program, sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Karena banyanya laporan terkait sejumlah kepala daerah yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memoles citra politik melalui dana penanganan Covid-19 demi memenangkan kontestasi pilkada serentak 2020.

Di sisi lain, menurut Ketua DPR Puan Maharani. hukuman mati bisa melanggar hak asasi manusia atau HAM dan juga harus ditelaah apakah hukuman mati perlu dilakukan atau tidak, karena menurutnya hall ini sudah diatur dalam undang-undang terkait. Lalu, menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, hukuman mati tak akan membuat jera para koruptor. Hal ini dibuktikan dengan hukuman mati (untuk pengedar) narkoba tidak menyurutkan pelakunya.

Sepertinya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia mesti kita lupakan. Karena banyaknya hukuman terpidana kasus korupsi yang disunat hakim agung di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pemotongan hukuman ini meruntuhkan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA). Korupsi seharusnya dipandang sebagai kejahatan luar biasa oleh para hakim. Sehingga, dalam menjatuhkan putusannya, hakim mengenakan pemberatan hukuman terhadap para koruptor. Kita harus mendorong Komisi Yudisial untuk turut mengambil tanggung jawab dalam memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi pada saat berlangsungnya sidang di MA. Perlu diketahui, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Hidayat Abdul Rahman, mantan pejabat di Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada 28 September 2020. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan MA Nomor 1255 K/Pid.Sus/2016 tanggal 23 Agustus 2016. Hukuman Hidayat diketahui dikurangi dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Hidayat adalah terpidana kasus korupsi bantuan langsung benih unggul (BLBU) paket I tahun 2012 dengan nilai kontrak mencapai Rp 209 miliar.

 

Dimiskinkan

Beberapa negara tidak setuju dengan hukuman mati, sebagai pertimbangan bahwa manusia adalah makhluk mulia yang tak semestinya mengambil hak hidup manusia lain, sanksi alternatif yang dipertimbangkan kemudian adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimiskinkan, diasingkan dan kerja sosial seumur hidup. Definisi mengenai perbuatan korup harus lebih detail dan sanksinya dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek jera. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah kejahatan yang berdampak besar bagi orang banyak, serta berorientasi pada aksi memperkaya diri.

Menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, hal yang membuat koruptor jera bukanlah kematian, melainkan kehilangan banyak harta. Bagi tindak pidana korupsi, bagaimana mengambil harta koruptor sebanyak-banyaknya atau memiskinkan koruptor. Dengan pendekatan asset recovery, semua akses narapidana koruptor mesti ditutup, seperti tidak boleh punya perusahaan, tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dicabut hak politiknya. Hal Ini yang akan lebih menjerakan koruptor ketimbang hukuman mati.

Menurut Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, pemerintah dan penegak hukum disarankan menerapkan sistem perampasan kekayaan kepada para pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman di Indonesia yang akan memiskinkan para koruptor, baru dapat membuat mereka jera. Selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah serta berubah-ubah, sangat sulit untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Menurut Jerry, UU Parpol No 2 Tahun 2008 dan No 2 Tahun 2011 juga perlu direvisi agar para koruptor tidak bisa mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah maupun presiden. Hal ini diharapkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membolehkan mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah. Padahal sejumlah negara di dunia telah melarang para koruptor menjadi pejabat.

 

Keterlibatan Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi

Mahasiswa sepatutnya menjadi garda terdepan gerakan anti-korupsi. Perlu diingat bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi, keterlibatan mahasiswa bukan melakukan upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih proaktif membangun budaya anti-korupsi di masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

 

1. Menciptakan lingkungan kampus yang bebas Korupsi

Dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa untuk menghindari tindakan korupsi termasuk tindakan sederhana, seperti terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, menggunakan jasa pengerjaan soal ujian atau memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji saat ujian akhir dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut terlihat sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter.

Selain kesadaran tersebut, kita juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus dan mengkritisinya, sehingga tidak memberikan ruang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika pembayaran uang kuliah mengenai biaya BPP yang diestimasikan dari pihak kampus kepada mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas. Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakan internal kampus maka diharapkan bisa menekan jumlah pelaku korupsi.

Sayangnya, upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas korupsi tidak selalu berjalan mulus. Hal ini terbukti dari penjatuhan sanksi oleh pihak kampus kepada seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), karena melaporkan dugaan korupsi rektornya dimana mahasiswa tersebut dikembalikan oleh Fakultas Hukum Unnes ke orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan moral karakter. Di sisi lain, menurut wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, masyarakat memiliki hak untuk melapor ke aparat penegak hukum jika melihat adanya dugaan korupsi. Sehingga dalam pelaporan tersebut seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

2. Memberikan pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat

Dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi yang pada nantinya dapat mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti tidak memberi uang rokok untuk kelancaran pengurusan dokumen kepada pejabat terkait, sekalipun sekadar ucapan terima kasih. Karena hal ini juga merupakan tindakan penyuapan. Lalu, menghimbau masyarakat berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Dengan melaporkan berbagai dugaan atau penyelewengan baik itu dana desa maupun dana bantuan sosial di saat pandemi seperti ini.

 

3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah saat ini sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi, karena beberapa kebijakan dirasa tidak memberikan dampak positif bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, malahan mungkin memperburuk kondisi masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik atau untuk kemungkinan terburuk dapat melakukan demonstrasi guna menekan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan ini, mahasiswa harus membuka wawasan seluas-luasnya agar memahami bagaimana penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya, hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu memposisikan diri secara tepat, tidak asal bunyi dan asal ikut-ikutan.

 

Adapun bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
  2. Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.
  3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
  4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30 hari.
  5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
  6. Penghargaan pemerintah kepada masyarakat.

 

 

 

KESIMPULAN

 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

 

 

 

REFERENSI

 

https://tirto.id/catatan-buruk-korupsi-di-dunia-cBmq

 

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik

 

https://www.liputan6.com/citizen6/read/3323637/6-politisi-dengan-skandal-korupsi-terbesar-di-dunia-tokoh-indonesia-di-urutan-pertama

 

http://itjen.pu.go.id/single_kolom/34

 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191210144537-12-455710/mahfud-soal-hukum-mati-koruptor-kadang-hakim-memutus-ringan

 

https://tirto.id/setahun-revisi-uu-kpk-pemberantasan-korupsi-tinggal-retorika-f6cF

 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125072535-4-204378/kpk-tangkap-menteri-kkp-edhy-prabowo

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/13470831/kronologi-ott-wali-kota-cimahi-kpk-temukan-uang-rp-425-juta?page=all

 

https://news.detik.com/berita/d-4816441/koruptor-memang-bisa-dihukum-mati-di-indonesia-ini-aturannya

 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/12275821/pakar-hukum-koruptor-lebih-baik-dimiskinkan-ketimbang-dihukum-mati?page=all